PT.Nitra Diduga Edarkan Alkes Ilegal ke Sejumlah Rumah Sakit

0
982

JAKARTA, Zonadinamika.com- Mencuatnya dugaan pengedaran alkes yang disinyalir diedarkan oleh PT. Nitra membuat Efendi selaku orang kepercayaan Jermansyah Joesoef memohon tim Zona Dinamika agar meredam, dan bila ada titik temuh, dirinya memohon bahwa dokumen perusahaan yang beredar tersebut tidak berpindah tangan ke pihak lain.Seraya berjanji akan melakukan pertemuan dengan rekan-rekan media untuk melakukan klarifikasi.

Berdasarkan data yang miliki redaksi zonadinamika.com, rumah sakit yang menampung alkes jenis VP. SHUNT FUJI SET tersebut di antaranya: RS FATMAWATI, RS PON, RS RSCM, RS PELNI, RS PERSABATAN dan sejumlah RS di Jawa Timur.

Sepesifikasi alat kesehatan VP. SHUNT FUJI SET, bentuk alat kesehatan tersebut kecil seperti jarum dan selang yang ditanamkan pada kepala manusia lewat operasi dengan bor medis,guna mengeluarkan kelebihan cairan pada kepala pasien,yang termasuk alat kesehatan golongan steril. diduga keras tidak memiliki ijin edar karena produk tersebut import dari jepang masuk ke indonesia tanpa perubahan ijin merk ataupun hak paten.

Bukan hanya itu saja dari kardus packing alat kesehatan tersebut semuannya menggunakan huruf Jepang dan tidak ada terjemahan, juga tanpa di sertai petunjuk cara pakai,sehingga para dokter tersebut bekerja dengan sistem otodidak yang terindikasi adanya malpraktek.
Dengan adanya permohonan Efendi tersebut, semakin memperjelas, bahwa tudingan miring tersebut tidak salah alamat, artinya PT.Nitra telah mengedarkan alkes prroduk Jepang tersebut secara ilegal ke berbagai rumah sakit.

Memang hebat dan luar biasa sepat terjang PT. Perdangan Farmasi Nitra,sukses mengelabui sejumlah managemen Rumah Sakit, namun gerakan fatgulifat oleh ala perusahaan yang bergerak dibidang perdagangan farmasi, berstatus sebagai distributor, beralamat Jl. Percetakan Negara Jakarta ini ditenggarai pula adanya kerjasama dengan managemen Rumah sakit, demi merauf keuntungan prribadi dan kelompok.

Sejumlah dokter mulai teriak “ Apa benar PT.Nitra tidak memiliki izin edar terhadap alkes yang kami beli,kalau itu benar, maka kami akan hancur semua, jadi tolong di perjelas dan kami minta copyan izin edarnya” pesan dokter Adin Nulkhasan,Sp.S. kepada sumber yang nota bene mantan karyawan distributor tersebut.

dokter yang memangku jabatan sebagai PPK dalam pengadaan alkes di rumah sakit Pusat Otak Nasional (PON). Ini mengeluhkan “Kami ini PNS, bila PT. Nitra belum memiliki izin edar, tolong segerah di urus, bila suatu saat ada teman-teman media atau LSM yang menanyakan, biar kami bisa atasi dengan izin baru tersebut, sebab belum tentu rekan-rekan wartawan dan LSM memiliki bukti pembelian alkes tahun-tahun sebelumnya. kalau tidak saya bisa mati.

Kami tahu, izin PT. Nitra sudah mati beberapa tahun dan tidak diperpanjang, namun proses pengadaan alkes terus berjalan mulus tanpa memiliki izin edar dan kami menduga pajak pun tidak di bayar ke negara.Seraya mempertanyakan, kenapa barang ini lolos dari Imigrasi sementara izin lisensinya tidak ada, ada dugaan pihak PT. Nitra sudah bekerjama dengan pihak bea cukai dengan dugaan adanya suap saat terjadinya pengiriman barang terang sumber.

Sumber media yang namanya enggan di cantumkan mengatakan” alat kesehatan VP. SHUNT FUJI SET milik perusahaan PT.Ntr tidak mengantongi ijin edar. “Alat kesehatan itu yang ada dikantor saya tidak ada ijin edarnya, mas” terangnya.

Menurut HKI Kanwil Kemenkumham Jatim Mustiqo Vitra M.H.M.Si Tri Priyono S.H ada sangsi bagi yang menjual,memperdagangkan,serta mendatangkan,baik itu Dr,distributor ataupun importirnya,Dalam peraturan yang terbaru pada Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Pasal 196 menyatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) dapat dipidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan didenda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah.

Dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Pasal 197 menyatakan bahwa Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dipidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) part 1.

Dia menambahkan,bahwa dirinya bekerja dikantor tersebut sudah cukup lama dan banyak mengetahui seluk-beluk penyimpangan (yang ada didalam, red) baik dugaan tidak membayar pajak juga mengenai sertifikasi ataupun dokumen kantor. “Lah saya dengar dikantor ketika meminta lisensi dari jepang, pihak yang dari jepang tidak mau memberikannya” imbuhnya selaku marketing pemasaran.

Sementara itu, Tri Priyono, S.H. Kepala Sie. Hak Cipta dan Merk Kanwil Jatim menjelaskan produk tersebut termasuk kategori ilegal. “Bentuk barang apapun tidak memiliki ijin pada dinas terkait itu namanya barang ilegal, mas” jelasnya kepada wartawan Zona Dinamika dikantornya beberapa waktu lalu.

Tri Priyono, S.H. menganjurkan untuk mencari kepastikan bahwa alat kesehatan tersebut benar-benar ilegal. “Jika barang itu diterima lalu digunakan kepada pasien sama halnya seperti ‘penadah’ barang ilegal” tambahnya juga selaku penyidik Hak Paten di MENKUMHAM Kanwil Jawa Timur. Part ll.

Dr Adin selaku PPK dalam program pengadaan alkes di RS Pusat Otak Nasional (PON) tahun 2014 ketika di konfirmasi dikantornya lantai 5 di Jakarta tanggal 2/4 yang lalu tidak berhasil, dan menurut salah seorang security yang bersangkutan (Dr Adin-red) sedang keluar kantor mengikuti meeting. (tim)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here