Dua Nahkoda Pemerintahan ,BP Batam Di Apresiasi Pejabat Terbersih Dari Korupsi

0
687

gambar stop BP BatamBATAM-Zonadinamika.com. Pemerintahan kota Batam saat ini telah di nahkodai dua roda pemerintahan antara Badan pengelola kawasan (BP Batam) dan Pemko Batam.BP Batam selama ini berjuang dan bekerja keras hingga membawa kemajuan menwujudkan kota Batam sebagai kota perindustrian.

Tetapi masyarakat Batam, khususnya para pengusaha maupun investor sangat mengharapkan adanya perubahan  program kerja yaitu “terciptanya protap kerja “di BP Batam terkait pengurusan berbagai persoalan penyelesaian dokumen lahan.Banyak menuding pelayanan di kantor BP Batam terkesan berbelit-belit bahkan harus menunggu hasil dari keputusan rapat.

Tetapi pengawasan yang di lakukan lembaga penegak hukum di instansi BP Batam mendapatkan aprisiasi sangat luar biasa “BP Batam adalah pejabat terbersih dan bebas dari korupsi “ Sampai saat ini lembaga penegak hukum belum menemukan alat bukti terjadinya pelanggaran hukum tindak pidana korupsi di tubuh BP Batam.

Sementara di tubuh Pemko Batam masih usia seumur jagung sudah  di guyur berbagai dugaan kasus korupsi yang saat ini sedang bermuara di kantor kejaksaan negeri Batam

Adapun kasus hukum yang pernah menyeret salah satu mantan pejabat petinggi Otorita Batam ( BP Batam) adalah sebuah korban politik.Salah seorang berisial E.Simajuntak saat melakukan perbincangan di warung kopi di Batam Centre, mengatakan “Bapak Drs.Ismet Abdullah adalah sosok pejuang untuk masyarakat di provinsi  Kepulauan Riau.Dia pada dahulunya berkiprah memperjuangkan untuk memperoleh otonomi daerah hingga saat ini sudah di buktikan dan di rasakan oleh masyarakat provinsi Kepulauan Riau (Kepri).

Daerah Kepri khususnya kota Batam telah mendapat keistimewaan di bandingkan dengan provinsi –provinsi lain di seluruh tanah air Indonesia dengan terciptanya daerah perdagangan kawasan bebas yang di sebut istilah saat ini kawasan FTZ.Saya menilai pelanggaran hukum yang di lakukan bapak Drs.Ismet Abdullah adalah hanya kesalahan sistem teknis pelaksanaan pengadaan pengerjaan lelang.

Dimana pada saat itu pengerjaan proyek belum tepat pada waktunya ,beliau terlalu memaksakan kehendak.Menurut saya pasti masyarakat di seluruh kepulauan Riau mengetahui dan memahami segala persoalan hukum yang pernah di hadapi mantan ketua Otorita Batam(BP Batam) dan juga mantan  gubernur propinsi Kepri ,jelasnya.

Sementara E.Simanjuntak melanjutkan perbincangannya bersama awak media pengungkapan kasus dugaan korupsi di pemko Batam kian bergulir hingga pernah menyeret dua tersangka yaitu kabag keuangan dan bendahara pemko Batam sampai kejeri besi prihal penyalah gunaan anggaran bantuan sosial bagi fakir miskin dan bantuan ketempat-tempat ibadah maupun kepanti asuhan di kota Batam tahun 2006 sampai 2009.Pegiat anti korupsi di Batam dari beberapa LSM sempat melaporkan ke gedung lembaga pemberantasan korupsi (KPK)dugaan adanya keterlibatan walikota Batam Ahmad Dahlan dan sekda Agussahiman.

Sampai saat ini lembaga pemberantasan korupsi (KPK) belum menemukan alat bukti secara hukum terkait laporan beberapa LSM dari Batam ,saya menilai sudah  sepatutnya penegak hukum di pusat menyikapi hal ini  untuk pembersihan nama baiknya ,apalagi walikota Batam Ahmad Dahlan akan maju menuju Kepri I (satu) dalam pencalonan pilgub sehingga apa yang selama ini menjadi opini  masyarakat terkait pemberitaan di media massa selama ini, citra nama baiknya di bersihkan untuk kembali di percaya masyarakat memimpin provinsi Kepulauan Riau. (Sori.S)

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here