“Hutan Pemerintah di Lahan Status Quo Hancur ,Konglomerat Kebal Hukum”

0
774

1394099461BATAM,Zonadinamika.com. masyarakat Berelang Rempang dan Galangsudah berpuluh-puluh tahun menyuarakan kepada pemerintah pusat agar status legalitas lahan status qua segera di bebaskan.

Masyarakat menganggap adanya kepincangan hukum terkait pengelolaan lahan oleh para konglomerat secara leluasa bisa menggarap dan mengelola lahan tanpa adanya tindakan tegas dari pihak pemerintah.

Puluhan bahan ratusan hektar di daerah Barelang,Rempang maupun Galang pengerjaan maupun pematangan lahan yang berasal dari hutan hutan sudah hancur tidak satupun aparat pemerintah(PNS) maupun penegak hukum tidak berdaya menghentingkan kegiatan gila tersebut.

Pemerintah pusat menyebutkan lahan Barelang,Rempang dan Galang status lahannya di tetapkan status quo,tetapi kegiatan pengelolaan hutan menjadi industri maupun pelabuhan tetap berjalan bahkan sudah ratusan di operasikan para konglomerat,tanpa adanya retribusi maupun pajak kepemerintah daerah dan pusat.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2011 tentangPengelolaan Keuangan pada Badan PengusahaanKawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, Badan pengusahaan Kawasan (BP Batam), adalahLembaga non struktural yang berbentuk Badan Layanan Umum.

Pemerintahan Kota Batam, atau dengan nama Pemko Batam, sebagai institusi Negara yang di amanatkan dalam Undang-undang bahkan Undang-Undang 1945,untuk mengendalikan Pemerintahan di Kota Batam. Tetapi sanggat di sayangkanKedua Institusi Negara tersebut selalu tidak pernah singkron.

Yang akhirnya mengorbankan masyarakat kecil,.karena kedua penguasa di Kota Batam ini, sepertinya saling tumpang tindih untuk menunjukkan kekuasaan masing- masing.

Justru kesempatan ini selalu di mamfaatkan para pengusaha-pengusaha berduit untuk mendekatkan diri kepada para pemimpin-pemimpin yang saling menunjukkan kekuasaannya, diduga para pengusaha-pengusaha itupun akhirnya berbuat sesukahati mereka, yang penting mereka mendapatkan untung tanpa memikirkan dampak akibat yang mereka perbuat, akhirnya masyarakat kecil jadi korban.

Dari investigasi yang di himpun media zonadinamika sejumlah pengusaha (konglo merat) terkenal dan terkaya di Kota Batam, sebut saja namanya “Billy” berdomisili di kawasan Orchad Park, dan juga “Awang Rajab” di duga sangat dekat dengan pemimpin BP Batam dan Pemko Batam.

informasi yang himpun awak media ini “Awang Rajab” di duga telah melakukan perusakan Hutan Pengguna Lahan (HPL)di kawasan setokok Barelang, tepatnya berlokasi di seputaran jembatan III Barelang, dia melakukan pengrusakan hutan tanpa mengantonggi perizinanbaik dari BP Batam maupun dari Pemko Batam berbenderakan” PT.Golden Dragoon Power”.

Tetapi mesti lahan tersebut masih berstatus quo ratusan alat berat dan lori damtruk secara leluasa masuk ,dan melakukan kegiatan pematangan lahan di kawasan hutan tanpa adanya intervensi maupun penegakan hukum dari kedua instansi antara BP Batam dan Pemko Batam.

Kegiatan pematangan lahan di jembatan III Barelang sempat di lakukan pemasangan garis polis line yang di duga di lakukan pejabat Badelda kota Batam.Tetapi informasi yang di himpun awak media ini di lapangan hanya satu hari saja adanya dugaan kasus tersebut sudah kongkali-kong dengan pejabat pemerintah sehingga seluruh alat berat di biarkan beroperasi kembali.

Sampai berita ini di terbitkan Bapaedalda kota Batam baik BP Batam serta Dirpam belum bersedia di mintai keterangan prihal terjadinya pembiaran perusakan- perusakan hutan tanpa adanya HPL tidak mengantongi perizinan.Pada hal sudah di tegaskan sesuai dengan UU N0.41 Tahun 1999, Tentang Kehutanan, UU N0.26 Tahun 2007, Tentang Penataan Ruang, UU N0.27 Tahun 2007 TentangPengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau- Pulau Kecil, serta UU N0.32 Tahun 2009, Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup harus di patuhi .

Sementara di dalam undang-undang lingkungan hidup, setiap orang yang melakukan usaha dan kegiatan wajib mengantonggi perizinan Amdalatau UKL-UPLwajib memiliki Izin Lingkungan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pasal 36 ayat (1).pasal 40 ayat (1)menyatakan bahwa,izin lingkungan merupakan persyaratan yang mutlak untuk kegiatan dan usaha.sebagaimana dituangkan dalam ketentuan Undang-Undang lingkungan hidup No 32 Tahun 2009 adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan kegiatan yang wajib amdal apabilah lahan yang di reklamasi seluas +100 Ha wajib mengantongg iIzin Amdal.

Pada pasal109 UU No 32 tahun 2009 juga mengatur ketentuan pidana izin lingkungan yang menyatakan setiap orang yang ,dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satumiliar rupiah) dan paling banyakRp 3.000.000.000,00 (tigamiliar rupiah),sementara kegiatan di jembatan III Barelang masih tetap beroperasi tanpa adanya tindakan tegas dari pemerintah pusat maupun daerah. (NGL)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here