” Menguak Jaringan Mafia Alkes Ilegal Di Kemenkes “

0
956

alkes2

JAKARTA, Zonadinamika.com. Lemahnya hukum terkait peredaran Alkes ilegal di Indonesia bukan karena peraturan namun di duga kuat adanya gravitasi jaringan hubungan kerja yang bisa di kategorikan mafia alkes,yang menjadikan hukum hanya sebuah wacana.

Seperti pemberitaan di media cetak dan online,terkait dugaan alkes ilegal yang di edarkan oleh PT Nitra sejak tahun 2012,hingga pihak Kementrian Kesehatan Dit Bina Prodis Alkes, Derektorat Jendral Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan melayangkan surat peringatan kepada Redaksi Zonadinamika.com yang telah di anggap melanggar UU ite tertanggal 22 Jun 2015,dengan nomor surat PS 02.01/III/1217/um/2015 ,yang di tanda tangani oleh Drg Arianti Anaya MKM. Dengan NIP 1960974 199403 2 001.

Dari isi surat tersebut menyatakan bahwa PT Nitra telah memiliki Izin Edar yang di terbitkan Kementrian Kesehatan tanggal 13 Maret 2015,Sedangkan dari data yang di himpun tim investigasi zonadinamika.com memuat berita sejak tanggal 7 Feb 2015 serta mendapati faktur transaksi di beberapa RS salah satunya RSUP Fatmawati pada tanggal 30 Okt 2012 sebelum terbitnya izin edar.

Pimpinan Redaksi zonadinamika.com Budiman menyampaikan ” bahwa di muatnya berita dugaan alkes ilegal telah berdasarkan narasumber dan kelengkapan data bukti berkas dokumen ,serta menyeleksi
kebenarannya,menurut analisa kaca mata redaksi adanya  dugaan jaringan alkes ilegal yang selama hukum tidak dapat menyentuh para pelaku jaringan alkes ilegal tersebut ” tandasnya.

“Kita sudah balas surat kementerian Kesehatan RI Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian oleh di kirimkan oleh Dit Bina Prodis Alkes Ibu Drg Arianti Anaya MKM, dalam surat tersebut juga kita jelaskan, bahwa PT. Nitra memiliki IPAK pada tahun 2014 untuk sejumlah prodak alkes, bukan berupa izin edar, dengan adanya pengakuan bahwa izin edar untuk Nitra sudah ada sejak 13 Maret 2015.”

Ditambahkan, itu artinya selama pengedaran alkes sejak tahun 2012 seperti yang ada di dokumen berupa faktur yang kita miliki, PT. Nitra hanya menggunakan izin IPAK, dengan suksesnya PT. Nitra melakukan pengedaran ke sejumlah Rumah Sakit tanpa memiliki izin edar,layak di curigai, kenapa sampai bisa lolos, dan siapa di balik semua ini”. Terang Budiman dengan nada Tanya.

Dalam surat itu kita cantumkam sejumlah bukti berupa faktur penjulan ke sejumlah Rumah sakit besar yang ada di Jakarta. Tambahnya.

Hilangnya fungsional serta ke etosan dalam melaksanakan tugas yang tidak sesuai visi dan misi,cukup patut di duga kuat  jaringan gravitasi yang selama ini telah merugikan Negara dan masyarakat.(red/dra)