Terkait SP3 Korupsi RSUD Nias Kajatisu Diduga Terima Upeti

0
1156

NIAS: Zonadinamika.com. Kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan tanah 2 (dua) persil yaitu tanah seluas 60.000 m2 untuk pembangunan RSUD Nias Selatan dan tanah seluas 87.500 m2 untuk pembangunan gedung kantor Pemkab Nisel yang telah menimbulkan kerugian negara mencapai 7.587.386.500,- (tujuh milyar lima ratus delapan puluh tujuh juta tiga ratus delapan puluh enam ribu lima ratus rupiah) menuai kontroversi.

Saat hal ini dipertanyakan kepada Candra Purnama, Kasipenkum Kejatisu melalui selulernya pada hari Sabtu, (15/08/2015) sekira pukul 10.30 wib, mengatakan terkait SP3 yang dikeluarkan oleh Kejatisu adalah setelah kita meminta perhitungan kerugian Negara kepada BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) yang terindikasi kerugian keuangan Negara 7,5 miliyar itu sudah dikembalikan ke Kas Daerah, jelas candra.

Jadi untuk terindikasi korupsinya, tidak ada lagi kerugian negaranya. Walaupun kita bawa kepengadilan ya pasti bebaslah, karena melalui hokum tidak terpenuhi nanti, sebab menurut BPK sudah dikembalikan dan tidak ada lagi kerugian keuangan Negara. Saat dipertanyakan apa sanksi hukuman kepada orang tersangka yang sudah dikeluarkan tersebut dijawab nggak lah. Kalaupun kita bawa kepengadilan juga bebas, artinya unsur kerugian keuangan Negara sudah tidak ada, karena kita telah menyurati ahli dalam hal ini BPK perwakilan sumut jawabannya sudah dikembalikan tanda candra.

Menanggapi pernyataan candra purnama kasipenkum Kejatisu oleh Ketua DPD LSM Gempita Kepulauan Nias bung Sabarman via seluler (15/08/2015) sekira pukul 14.00 wib. Ini merupakan wajah buruk penegakan supremasi hukum yang sedang dipertontokan para elit kepada rakyat, dimana hukum dapat diputar seenak perutnya. Kita ketahui bersama jika kasus tersebut berdasarkan hasil audit BPKP telah merugikan keuangan Negara, lalu ada apa pihak Kejatisu melakukan SP3 pada tanggal 11 Agustus 2015, kita menduga ada motiv dibalik itu semua, karena saya tidak habis piker.

SP3 ini terjadi pada detik-detik penetapan calon kepala daerah di KPU Kab/ Kota di Pulau Nias yaitu pada tanggal 24 Agustus 2015, tendensinya sangat jelas. Demikian juga menurut pengamatan kami yang saat ini beredar ditengah masyarakat pulau nias, diduga ini tidak terlepas dari campur tangan seseorang dipusat sana, salah seorang putra Daerah Nias yang menduduki jabatan strategis di Jakarta, dimana berusaha melakukan interfensi terhadap kasus ini, dengan menggunakan jabatan dan pengaruhnya.

Diduga kuat sikap Kajatisu dalam melakukan SP3 terhadap kasus ini sangat jelas bagi kami untuk memberikan sebuah tanggapan yaitu ini jelas adanya interfensi dan tekanan politik, disertai dengan bumbu-bumbu upeti yang sangat menggiurkan. Kenapa kita mengatakan demikian yakni berdasarkan UU nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan Negara dan Undang-undang nomor 01 tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara, jelas semua sudah ada aturan mainnya.

Ditempat terpisah saat hal ini dikonfirmasi kepada Bung Sudir Sekretaris GMPK Sumut melalui selulernya (15/08/2015) sekira pukul 15.00 wib mengatakan kita heran ada apa oknum kejatisu mengeluarkan SP3 ini disaat oknum tersangka mencalonkan diri, sungguh aneh bin ajaib, kemudian pada saat penyidikan kejatisu menemukan adanya kerugian keuangan Negara dan hasil audit BPK hanyalah merupakan kegiatan ritual saja, kita menduga audit BPK juga terkadang bisa menjadi pesanan bagi pihak tertentu, sehingga tidak ada alasan yang kuat bagi kejatisu untuk SP3kan kasus ini, justru sebalik segera di meja hijaukan karena pengembalian keuangan Negara tidak menghapuskan pidana tegas bung sudir.

Kemudian awak media ini terus bergerak menghubungi via selulernya, Ketua Satma Gempita Sumut bung Dongan (15/08/2015) sekira pukul 16.00 wib mengatakan SP3 yang dikeluarkan Kejatisu cacat hokum, kenapa karena penetapan seorang tersangka sudah memiliki 2 alat bukti, dan seharusnya sebelumnya dilakukan dulu prapradilan dilakukan oleh tersangka, jika menang maka sah untuk dilakukan SP3, jadi ini sepertinya ada kongkalingkong antara oknum, contohnya kasus RSU Pringadi Medan, kasus juga terjadi hal serupa, dimana para tersangka telah mengembalikan kerugian Negara, namun tidak menghapus tindak pidana, hal dibuktikan kalau para tersangka saat ini menjadi tahanan kota, tegas bung dogan. (tim)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here