POLRES Belu Bersama KPU Gelar Pra Operasi Mantap Praja Kasih 2015, Guna Amankan Pilkada.

0
538

ATAMBAU-Zonadinamika.com, Latihan Pra Operasi Mantap Praja Kasih 2015, guna mengamankan Pilkada 9 Desember mendatang di 2 Kabupaten yaitu Belu dan Malaka, kegiatan ini mengikutsertakan Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Kapolres Belu, AKBP Radja Sinambela kepada Media, Kamis, 20/8/15. Mengatakan bahwa polisi harus netral dan tidak bolek terlibat politik dalam bentuk apapun.

Kegiatan ini, lanjut Kapolres sedianya akan dilaksanakan selama 3 hari, mulai dari tanggal 20 sampai dengan 22 Agustus, yang bertempat di Polres Belu.

“Saya minta kita selalu berkoordinasi dengan semua pihak termasuk Panwaslu dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam memahami hal-hal teknis dalam rangka mengamankan pilkada 2015 mendatang,” Kata Kapolres.

Tambah Kapolres, tujuan kita semua berada disini adalah untuk mengamankan jalannya kampanye politik masing-masing Caleg (Figur) Bupati dan Wakil Bupati di 2 Kabupaten yakni Belu dan Malaka guna menciptakan situasi keamanan yang kondusif di masyarakat.

Kasat Intel Polres Belu, AKP. Andi Sukristianto, SH dalam kegiatan tersebut menyampaikan kepada anggota-anggota Kepolisian yang akan bertugas saat Pilkada mendatang untuk menjaga jalur-jalur di setiap Daerah yang dinilai memiliki tingkat kerawanan yang tinggi.

“Dalam bertugas Kita harus menjaga relasi yang baik dengan masyarakat dan menjaga kenetralan bagi semua anggota kepolisian dalam mengkoordinir semua lini guna mengurangi tingkat kriminalitas yang terjadi dalam pemilu,” Ungkap Andi.

Lanjut lagi, Ketua Panwaslu Kabupaten Belu Andreas Parera, mengatakan bahwa paket calon Bupati dan Wakil Bupati yang lolos menuju 9 Desember yakni; di Kabupaten Belu terdiri dari 3 pasangan Calon sedangkan di Malaka juga ada 3 pasangan calon bupati dan Wakil Bupati.

“Saya berharap pilkada nanti berlangsung sukses dan lancar tanpa teknan dari pihak manapun,” Ucapnya.

Andre Parera menjelaskan bahwa, untuk Anggaran Pilkada (Pemilihan Kepala Daerah) berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah II (APBD II), maka Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab dalam menganggarkan biaya untuk pilkada didaerahnya masing-masing.

“Jadi, semua penganggarannya berasal dari APBD II Kabupaten,” Katanya.

Ia meminta untuk setiap elemen yang ada di Kabupaten Belu dan Malaka untuk mengawasi dan mengawal seluruh tahapan Pilkada serentak nanti, juga mengawasi semua pihak yang berproses dalam pemilihan kepala daerah, pasangan calon, Tim Sukses dan masyarakat.

“Awasi tahapan pelaksanaan Pilkada, harus sesuai data riil dan setiap masalah yang timbul dalam Pilkada atau yang berkaitan dengan pelanggaran dan Pidana Pemilu serta masalah lainnya dilaporkan ke Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu),” Pungkasnya. (NF).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here