DPRD Peras Bupati Muba

0
577

JAKARTA-Zonadinamika.com. Bupati Musi Banyuasin (Muba), Pahri Azhari mengaku diperas oleh DPRD Muba untuk memuluskan pembahasan Laporan Keterangan dan Pertanggungjawaban (LKPJ) 2014 Bupati Muba dan pengesahan APBD Muba tahun 2015.

Pengakuan itu disampaikan Pahri usai diperiksa penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai saksi dalam kasus dugaan suap kepada DPRD Muba terkait Laporan Keterangan dan Pertanggungjawaban (LKPJ) 2014 Bupati Muba dan pengesahan APBD Muba tahun 2015, Kamis (27/8).

“Ya sebenarnya kurang lebih begitu lah (diperas DPRD),” kata Pahri di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (27/8) sore.

Pahri mengaku terpaksa memenuhi permintaan DPRD. Hal itu lantaran, jika tidak memenuhi permintaan untuk menyerahkan uang, DPRD tidak akan mengesahkan LKPJ dan APBD yang disampaikannya.

“Iya kurang lebih begitu (DPRD tidak menandatangai LKPJ dan APBD),” katanya.

Menurut Pahri, permintaan uang itu inisiatif DPRD. Namun, Pahri enggan membeberkan lebih jauh anggota DPRD lain yang terlibat dalam kasus ini selain Pimpinan dan Anggota DPRD yang telah menjadi tersangka.

“Saya kurang tau juga berapa yang terlibat karena semua di penyidik,” ungkapnya.

Pahri mengaku diperiksa penyidik sebagai saksi untuk para Pimpinan DPRD Muba. Dikatakan, dalam pemeriksaan kali ini, penyidik mempertanyakan seputar persoalan dengan DPRD terkait pembahasan LKPJ dan APBD,”

“Tadi terkait masalah dengan DPRD, pembahasan LKPJ dan APBD, itu saja,” katanya.

Diberitakan, penyidik KPK memeriksa Pahri dan istrinya, Lucianty Pahri yang telah menjadi tersangka kasus dugaan suap kepada DPRD Muba terkait LKPJ Bupati Muba tahun 2014, dan pembahasan APBD tahun 2015, Kamis (27/8).

Pasangan suami istri yang merupakan politisi PAN itu diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi untuk Ketua DPRD Muba, Riamon Iskandar yang juga telah ditetapkan sebagai tersangka.

Beberapa waktu terakhir ini, KPK mengebut penyidikan kasus yang melibatkan lingkaran eksekutif dan legislatif Kabupaten Muba tersebut. Pada Rabu (26/8) kemarin, penyidik memeriksa empat Pimpinan DPRD, yakni Ketua DPRD Riamon Iskandar dan tiga Wakil Ketua DPRD, Darwin, Islan Hanura, serta Aidil Fitri.

Selain Pimpinan DPRD Muba yang telah menjadi tersangka itu, KPK juga memeriksa Anggota DPRD Muba dari Fraksi PDI-P Bambang Karyanto yang juga menjadi tersangka.

Diduga, pemeriksaan maraton terhadap Pahri dan istrinya Lucianty serta Pimpinan DPRD Muba ini untuk mengusut aliran uang suap dari Pahri dan istrinya kepada seluruh anggota DPRD Muba pada pertengahan Februari lalu.

Diberitakan, dalam operasi tangkap tangan (OTT) pada pada 19 Juni 2015 lalu Tim Satgas KPK menangkap anggota DPRD Muba dari PDIP Bambang Karyanto, anggota DPRD dari Fraksi Gerindra Adam Munandar, Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Muba, Syamsudin Fei dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Beppeda) Muba, Fasyar.

Selain keempat orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka itu, KPK juga menyita uang tunai sekitar Rp2,5 miliar dalam pecahan Rp50 ribu dan Rp100 ribu dalam tas merah marun yang diduga uang suap.

Uang tersebut diduga terkait Rapat Paripurna DPRD Muba yang membahas LKPJ Bupati Muba, Pahri Azhari tahun 2014 dan pembahasan APBD Perubahan Kabupaten Musi Banyuasin tahun 2015.

Berdasar informasi, uang yang disita KPK berasal dari urunan Dinas PUBM sebesar Rp 2 miliar, Dinas PUCK sebesar Rp 500 juta, Dispora dan Pariwisata sebesar Rp 35 juta, dan Kadinas Pendidikan Nasional sebesar Rp 25 juta.

Uang tersebut merupakan bagian dari komitmen yang harus diberikan Pemkab Muba kepada pihak DPRD yang mulanya diminta sebesar Rp 20 miliar atau 1 persen dari nilai belanja Kabupaten Muba sebesar Rp 2 triliun. Namun, setelah negosiasi, pihak Pemkab dan DPRD sepakat dengan nilai komitmen sebesar Rp 17 miliar.

Sebelum Operasi Tangkap Tangan (OTT), pihak Pemkab telah memberikan uang sebesar Rp 2,65 miliar kepada DPRD terkait pembahasan APBD 2015 dan Rp 200 juta untuk pengesahan APBD Muba 2015.

Diduga, uang sebesar Rp 2,65 miliar yang pertama kali diserahkan Pemkab kepada DPRD berasal dari kantong pribadi Lucianty Pahri, istri dari Pahri Azhari yang juga anggota DPRD Provinsi Sumsel 2014-2019. Pasangan suami istri itu merupakan kader PAN.

Dari kantong Lucianty, uang sebesar Rp 2,65 miliar kemudian diberikan kepada Kepala DPPKAD Muba Syamsudin Fei untuk diberikan kepada pihak DPRD melalui seorang kurir pada bulan Februari lalu.

Seluruh anggota DPRD Muba yang berjumlah 45 orang disebut menerima uang suap dengan nilai bervariasi. Sebanyak 33 anggota DPRD Muba disebut masing-masing menerima Rp 50 juta. Delapan Ketua Fraksi masing-masing menerima Rp 75 juta, sementara Pimpinan DPRD yang berjumlah empat orang masing-masing menerima Rp 100 juta.

Dalam pengembangan kasus ini, KPK menetapkan Bupati Muba Pahri Azhari dan istrinya sebagai tersangka pemberi suap. Tak hanya itu, KPK juga menetapkan Ketua DPRD Muba, Riamon Iskandar, Wakil Ketua DPRD Muba Darwin AH, Islan Hanura dan Aidil Fitri sebagai tersangka penerima suap.

sumber:B1

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here