Aroma Mau Korupsi Dalam Pengadaan 6 Unit Kapal Nelayan di DKP Banten

0
773

SERANG – Zonadinamika.com. Dalam LHP BPK RI terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Banten tahun 2014 disebutkan bahwa Kepala DKP Banten Suyitno, yang kini menjadi Penjabat Wali Kota Cilegon, lalai karena tidak menunjuk konsultan perencana, terlambat menetapkan tim verifikasi calon penerima hibah kapal, serta tetap melakukan pembayaran walaupun pekerjaan belum selesai.

Hasil investigasi BPK ke lapangan, diketahui bahwa 4 unit kapal sudah diturunkan ke atas air, satu kapal masih dalam proses pemindahan ke atas air, dan satu kapal lainnya masih belum selesai pengerjaan fisiknya.

Masih merujuk pada dokumen BPK, bukan saja proses pembuatan kapal yang melabrak aturan, penentuan Kelompok Usaha Bersama (KUB) penerima hibah kapal juga tidak dibuat sesuai aturan. Lima dari 6 KUB penerima kapal pendiriannya baru dilakukan tahun 2014, atau berbarengan dengan waktu pendistribusian bantuan. Kelima KUB dimaksud, masing-masing 3 unit kapal nelayan berada di Kabupaten Pandeglang, satu unit kapal di Kabupaten Tangerang, dan satu unit kapal nelayan di Kota Tangerang.

BPK juga menyatakan, penyusunan harga perkiraan sendiri (HPS) pada pengerjaan kapal tersebut tidak mempunyai dasar yang jelas. Berikutnya, pemenang lelang pembuatan kapal yaitu PT KM tidak melengkapi beberapa dokumen yang dipersyaratkan dalam proses pelelangan.

BPK juga menemukan, denda keterlambatan senilai Rp 440.731.500 dari pengusaha kepada pemerintah belum dipungut. Dan terakhir, yang menjadi temuan BPK, adalah beberapa item pekerjaan dalam pembuatan kapal belum dipenuhi senilai Rp 486.695.000.

Komite Gerakan Kawal Demokrasi meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusut adanya dugaan tindak pidana korupsi pada pengadaan 6 unit kapal nelayan 30 gross tone (GT) pada Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Banten senilai Rp 8,814 miliar pada tahun anggaran 2014.

KPK pun diminta memeriksa Rano Karno, saat itu menjadi Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Banten. Sebabnya, Rano dinilai kurang cermat dalam melakukan tugasnya, dalam hal membentuk tim teknis provinsi untuk kegiatan dimaksud.

Akibatnya, pembuatan kapal tersebut dilakukan tanpa petunjuk teknis.Selain itu, tahun 2014 tidak ada konsultan perencana yang bertugas membuat perencanaan atas pekerjaan tersebut.

Aktivis pada Komite Gerakan Kawal Demokrasi, Samsul Bahri menegaskan, Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK pada tahun anggaran 2014, sudah cukup menjadi bukti awal aparat penegak hukum untuk menyelidiki apakah terdapat unsur tindak pidana korupsi atau tidak dalam pengadaan kapal tersebut.

“Dalam LHP BPK, terlihat jelas tindakan penyelewengan yang sangat sistematis, dimulai pada tahap perencanaan. Rano Karno yang pada saat itu menjabat sebagai Plt Gubernur Banten, pada tahap awal tidak membuat tim teknis. Jadi dia (Rano Karno) bertindak lalai, yang menyebabkan pekerjaan (dilakukan) tidak sesuai ketentuan hukum,” tegas Samsul, di Serang, Kamis (27/8).

Samsul menganjurkan agar KPK turun tangan menyikapi temuan ini. “Kejagung saat ini sedang menangani kasus pengadaan kapal di DKP Banten tahun anggaran 2011 senilai Rp 12 miliar. Tersangkanya bahkan sudah 3 orang, yakni dua pejabat DKP Banten saat itu, dan satu pengusaha. Tapi hingga kini tak kunjung tuntas. Jadi untuk temuan yang 2014 ini, ada baiknya KPK yang langsung mengolah, terlebih di peristiwa ini ada dugaan keterlibatan Rano Karno,” jelasnya. (Far)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here