Dinas Tata Kota Batam di Goyang Isu Korupsi Berjamaah.

0
1115

Batam,Zonadinamika.com. Berdasarkan laporan yang di terima redaksi zonadinamika.com kantor Dinas Tata Kota Batam pada bidang Perkim terduga telah melakukan praktek korupsi hingga berjamaah.

Isu tersebut mengarah kegiatan atau pada program Pemberdayaan Masyarakat PIK (PM-PIK), bersumber dari APBD Kota Batam.

Isu Korupsi berjamaah ini melibatkan Agung Fithrianto, ST, MT. (Kabid Perkim) (PPK) Dinas Tata Kota Batam, selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

Serta para Tenaga Pendamping PM-PIK di Tingkat Kota, adalah personil P2KP Kota Batam, yaitu : Koordinator Kota (Korkot) dan seluruh Asisten Koordinator Kota (Askot) sebanyak : 5 orang. Pendamping PM-PIK di Tingkat Kecamatan, personil P2KP, yaitu seluruh Fasilitator Kelurahan (Faskel) P2KP.

Serta tenaga Pendamping PM-PIK di Tingkat Kelurahan, anggota Badan Kesyadayaan Masyarakat (BKM).Satker P2KP Provinsi Kepulauan Riau, Dinas PU Provinsi Kepulauan Riau.

Dalam laporan yang diterimah redaksi melalui Email tersebut, melaporkan bahwa Program PM-PIK yang tersebar di seluruh kelurahan di Kota Batam, sejumlah 64 kelurahan, dengan nilai proyek tiap kelurahan untuk tahun 2015 ini sebesar Rp. 500 juta/kelurahan, yang dibagi kedalam 2 bagian: 1) Upah, dan 2) Bahan.

Untuk Bahan ditenderkan dengan Pagu Rp.350 juta (total : Rp.350 juta x 64 kelurahan = Rp.22,4 milyar), dan sisanya Upah Rp. 150 juta (total: Rp.150 juta x 64 kelurahan = 9,6 milyar). Pekerja menggunakan BKM di 64 kelurahan.

Selain Program PM-PIK di kabarkan rawan korupsi juga sangat kuat indikasinya sebagai kendaraan politik dan mesin uang salah satu calon Walikota Batam untuk salah satu calon.

Indikasi praktik korupsi dalam program ini, selain adanya para personil P2KP “double job”. Dalam Surat Kontrak mereka dengan pemerintah pusat yang dalam hal ini diwakili oleh Satker P2KP Provinsi telah dilanggar.

Para personil tersebut telah merugikan negara dengan melakukan kontrak ganda dengan Pemko Batam (Dinas Tata Kota), sejak 2014. Para personil P2KP yang dipimpin Korkot (Andi) bersama-sama dengan Satker PM-PIK memanipulasi anggaran perjalanan dinas palsu sejak 2014, markup kegiatan 2015 (HPS di-markup).

Selain itu, gaji untuk konsultan PM-PIK (Personil P2KP Kota Batam) diduga kuat tidak dibayar penuh, dikorupsi, dimanfaatkan untuk kepentingan pemenangan pilkada Desember mendatang.

Berita miring dan indikasi korupsi yang di arahkan pada para penerima mandat pada program tersebut, melalui surat konfirrmasi/klarifikasi ZonaDinamika No.026/Red.ZD/XI/2015 tanggal 4 November 2015 Hal, yang ditujukan kepada Agung Fithrianto, ST, MT. (Kabid Perkim) (PPK) Dinas Tata Kota Batam,

Dalam surat jawaban klarifikasi yang di jawab langgsung oleh Andi Muhammad Irvan,ST Korkot Program P2KP memaparkan, bahwa Jumlah Kelurahan hanya 63 Kelurahan bukan 64 Kelurahan yang yang di nyatakan sebagai menerima bantuan langsung masyarakat (BLM) TA.2015 yang bersumber dari APBD Kota Batam melalui Program PM-PIK yang masing-masing Kelurahan oleh Pemerintah Kota Batam serta Pagu Anggaran yang dipersiapkan sebesar Rp.500.000.000; dengan rincian.

Pagu Anggaran untuk Upah Pekerja yang dilaksanakan oleh Masyarakat setempat adalah sebesar Rp. 150.000.000;

Pagu Anggaran untuk Material atau Bahan untuk pelaksanaannya melalui proses ULP dan PL sebesarRp. 350.000.000;

Total Pagu Anggaran untuk 63 Kelurahan seluruhnya sebesarRp. 31.500.000.000; (tiga puluh satu milliard lima ratus juta rupiah) yang dipersiapkan oleh Pemerintah Kota Batam melalui Dinas Teknis (Dinas Tata Kota) dengan Pola Swakelola.

Fakta lapangan, dari pagu anggaran perkelurahan yang telah dipersiapkan melalui Program PM-PIK ternyata tidak dapat diserap seluruhnya oleh Kelurahan melalui BKM dikarenakan pihak Kelurahan atau BKM harus menetapkan kegiatan Priorritas yang sifatnya urgent sehingga nilai tersebut berfariasi (rata-rata dibawah nilai pagu).

Terkait tudingan adanya Double Job, Andi menjelaskan, bahwa pihaknya selaku Konsultan Pemberdayaan Masyarakat yang mendampingi total Kelurahan 64 (minus 1) dari 12 Kecamatan yang terdiri dari 13 Pulau.

Dan justru sangat berterima kasih kepada Pemerintah Kota Batam yang telah memberikan, menyiapkan dana pendampingan untuk Program PNPM untuk digunakan oleh seluruh personil PNPM di Kota Batam diluar dari pada BOP yang disiapkan melalui APBN untuk dipergunakan sebagai Dana Alokasi Transportasi dan upah atau perjalanan dalam melakukan Evaluasi dan Monitoring Pelaksanaan kegiatan APBD yang secara administrasi dan sebagai pertanggungjawaban Pemerintah Kota Batam melalui RKA Dinas Tata Kota Batam personil P2KP harus membuat Kontrak yang dimaksud.

Lebih jauh Andi menambahkan, Program APBD yang didampingi oleh Personil PNPM sudah ada sejak tahun 2011 sebagai Kemitraan dan bentuk Komitmen Pemerintah Kota Batam kepada Pemerintah Pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum Dirjen Cipta Karya.

Pada tahun 2014 berdasarkan Peraturan Kemendagri Republik Indonesia nomor 37 tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2015, dalam rangka mendukung efektifitasimplementasi Program Penanggulangan Kemiskinan melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Pedesaandan Perkotaan.

Berdasarkan peraturan tersebut, Pemerintah Kota Batam melalui Program PM-PIK melakukan atau merubah pola Komitmen Pendampingan dari Kemitraan menjadi Program Replikasi berdasarkan surat edaran Kementerian Pekerjaan Umum Dirjen Cipta Karya tentang Pengelolaan Program PNPM Mandiri Perkotaan (P2KP) tahun 2015 dialih kelolakan kepada Pemerintah Kota/Kabupaten untuk melakukan Replikasi Program di Kota/Kabupaten lokasi PNPM Mandiri Perkotaan (P2KP).

Maka kami menyikapi bahwa persoalan Double Job adalah tidak benar dikarenakan ini adalah bentuk kepedulian dan Komitmen Pemerintah Kota Batam terhadap Program yang perlu di terapkan di Kota lain lokasi P2KP di seluruh Indonesia, bahkan pada pertemuan tingkat Nasional di Bandung pada tanggal 27-31 Oktober 2015 Kota Batam masuk 5 besar tingkat Nasional terkait Komitmen Pendampingan atau Replikasi Program yang saat ini dilakukan dan diterapkan di Kota Batam.

Tudingan terjadinya Manipulasi Perjalanan Dinas sejak tahun 2014 yang dilakukan oleh personil P2KP, Andi menambahkan, bahwa secara Struktural pihaknya selaku Konsultan Pemberdayaan Masyarakat adalah Independent tidak berada dalam structural Pegawai Negeri atau Pegawai lingkup Dinas Tata Kota.

Seraya menampik bahwa pihaknya tidak pernah memiliki dan menggunakan SPPD atau Perjalanan Dinas atas nama P2KP dengan Kop surat SPPD Pemerintah Kota Batam atau Kop Surat Dinas Tata Kota.

Atau sebaliknya, kata andi bahwa Dinas Tata Kota juga tidak akan memberikan Kop Surat Dinas untuk SPPD dengan tujuan perjalanan dinas kami dengan alasan kami tidak dalam konteks perjalanan dinas tetapi kami hanya melakukan perjalanan evaluasi dan monitoring.

Tentang gaji personil P2KP yang tidak dibayar full dan akan digunakan untuk kampanye, Secara administrasi semua pembayaran gaji (transportasi) yang diberikan oleh dana taspendampingan Program PM-PIK melalui Dinas Tata Kota kepada personil P2KP semuanya tertuang dalam kontrak terutama adalah point nilai dana yang tertera sesuai dengan jumlah dana yang masuk kerekening masing-masing personil P2KP yang sumbernya dari APBD Kota Batam.

Sehingga informasi yang diterima oleh ZonaDinamika bahwa pembayaran tidak full itu tidak benar apalagi bila dikaitkan atau dihubungkan dengan kampanye, kami juga memegang kode etik pemberdayaan yaitu Program P2KP dan Program PM-PIK tidak boleh ditunggangi oleh Partai atau hal-hal yang berhubungan dengan Politik.Papar Andi.

Kami sadar bahwa tahun ini adalah tahun politik dimana akan mudah terjadihal-hal yang dapat dihubungkan dengan politik. terang andi di akhir keteranganya pada 5 Nopember 2015. Simak berita berikutnya. (bud/red)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here