LSM GEMPITA Kepulauan Nias Tuding PN Medan Sarang Penyamun

0
830

Medan, Zonadinamika.com Upaya hukum luar biasa melalui peninjauan kembali (PK) atas putusan Praperadilan Hakim Tunggal Toto Ridarto Nomor 52/Prapid/2015/PN.Medan yang mendukung terbitnya Surat Penghentian Penyidikan Perkara (SP3) kasus dugaan korupsi di RSUD Nias Selatan (Nisel), tampaknya memang harus penuh perjuangan.

Buktinya, hingga saat ini Surat Panggilan Sidang (Relaas) kepada pemohon, yakni Front Komunitas Indonesia satu (FKI-1), belum juga diterima oleh mereka. Padahal, memori PK telah mereka layangkan ke Pengadilan Negeri (PN) Medan sejak 29 Oktober 2015 lalu dan pihak pengadilan telah resmi mengeluarkan surat tanda penerimaan memori PK nomor 4/Akta.PK/2015/PN.Medan.

Hal ini diungkapkan kuasa hukum FKI-1 Wardaniaman Larosa, SH Sabtu (7/11/2015) melalui sambungan seluler kepada metrorepublik.com. Bahkan, pihaknya menyampaikan rasa kekecewaanya atas hal itu dan menilai bahwa PN Medan telah melanggar asas hukum acara pengadilan yakni cepat, sederhana dan biaya ringan. “Lambannya Relaas panggilan PK ini juga mencederai rasa keadilan dan menimbulkan ketidakpastian hukum,” ujar Warda.

Keterlambatan ini telah melahirkan dugaan bahwa tidak tertutup kemungkinan independensi PN Medan telah ditunggangi kepentingan politik, secara yuridis belum ada aturan yang mengatur hukum acara PK atas prapid.

Namun semuanya harus tetap kembali pada asas hukum acara pengadilan cepat, sederhana dan biaya ringan serta mengacu pada kebiasaan pengadilan lain serta seharusnya paling lambat 3 hari setelah didaftarkan PK tersebut sudah harus menentukan jadwal sidang dan memanggil para pihak untuk pemeriksaan, tukas Warda.

Sementara itu, pihak PN Medan melalui juru bicaranya, Fauzul Hamdi SH saat dikonfirmasi melalui seluler menyatakan kalau untuk PK prapid memang tidak ada aturan waktunya.

Jadi, mereka tunggu ajalah dulu kan masih harus ditentukan dulu siapa hakimnya, kalau tenggang waktunya ya ga ada belum diatur itu untuk PK prapid tapi kalau untuk prapid ya memang ada, ucap Fauzul.

Ditempat terpisah sewaktu hal ini dimintai tanggapan ketua DPD LSM Gempita Kep. Nias, Sabarman Zalukhu, Senin (9/11/2015) via seluler mengatakan, pihak pengadilan jelas sangat terkesan mengulur-ulur waktu dengan memperlambat menentukan jadwal sidang dan memanggil para pihak untuk pemeriksaan.

Kita menilai bahwa putusan Nomor 52/Prapid/2015/PN.Medan terhadap Surat Penghentian Penyidikan Perkara (SP3) kasus dugaan korupsi di RSUD Nias Selatan oleh hakim tunggal Toto Ridarto adalah bukan merupakan keputusan hukum yang tidak murni, melainkan keputusan yang telah ditunggangi kepentingan politik.

Sehingga putusan tersebut terkesan merupakan salah satu tindakan penyelundupan hukum, dan kita patut menduga Pengadilan Negeri Medan adalah sarang penyamun dengan memelihara seorang hakim seperti Toto Ridarto.

Oleh karena itu, kita meminta kepada PN Medan agar segera menjadwal ulang sidang PK atas putusan prapid (SP3) kasus dugaan korupsi di RSUD Nias Selatan yang sudah diajukan itu, tegasnya mengakhiri. (red)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here