Ada Tangan Jahil yang Memasukkan Program UPS dalam APBD-P DKI

0
500

Jakarta,Zonadinamika.com. “Sebagai warga negara saya harus datang memenuhi panggilan. Cuma enam pertanyaan, wilayahnya seputar lelang,” kata Lulung usai pemeriksaan di Bareskrim Rabu (25/11).

Kata Wakil Ketua DPRD DKI Abraham Lunggana alias Haji Lulung kembali berurusan dengan Bareskrim Polri. Politisi PPP itu kembali diperiksa sebagai saksi kasus pengadaan UPS.

Menurut pendapat Lulung domain lelang ini bukan di DPRD melainkan di pemerintah daerah sebagai pejabat pembuat komitmen.

“Mereka sebagai (panitia) pengadaan barang dalam unit lelang. Tadi semakin terang benderang. Hasil pemeriksaan kemarin disebut Sekda (juga terlibat),” lanjut Lulung.

Lulung menambahkan ada tangan jahil yang memasukkan program UPS dalam APBD-P DKI. Dia menyebutnya sebagai oknum Bappeda.

“Siapa? Oknum Bappedanya. Kemudian yang nomorin rekening oknum BKPAD. Apakah dia berani? Nggak berani, kenapa (berani) karena ada aktornya. Jadi kalau semua mekanismenya ini diungkap, wah ini sangat luar biasa,” urainya.

‎Anggota dewan, masih kata Lulung, tidak bisa memasukkan anggaran. Mekanisme anggaran itu ada di Bappeda dan harus ada nomor rekening. Tanpa itu tidak bisa dilelang.

“Itu dievaluasi setelah ada (aturan) Kemdagri kepada pejabat pembuat komitmen. Siapa sih yang melelang? Jangan dibalik-balik ini,” tegasnya.

Lulung merasa sejak awal dia sudah diadili oleh media. Dia mengibaratkan, jika dia dipukul petinju seperti Mike Tyson maka dia sudah kena dua hingga empat kali pukulan.

“Jadi saudara Firman harusnya melaporkan hasil bahasan kepada saya. Saya kan koordinatornya (tapi saya tak tahu),” imbuhnya.

Seperti diberitakan anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta Fahmi Zulfikar yang merupakan anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta, dan M. Firmansyah yang merupakan mantan Ketua Komisi E periode 2009-2014 ditetapkan sebagai tersangka kasus UPS.

Dua tersangka itu merupakan pengembangan dari kasus UPS yang telah menjerat dua pejabat eksekutif dari Pemprov DKI Jakarta yaitu Alex Usman dan Zaenal Soleman.

Saat ini Alex tengah menjalani persidangan sedangkan Zaenal masih menunggu keputusan jaksa setelah penyidik Polri melakukan pelimpahan tahap satu beberapa waktu lalu.

Dalam kasus yang diduga merugikan negara Rp 50 miliar itu, polisi memang tengah membidik tersangka tambahan.

Kasus ini terjadi karena tiga serangkai dalam kasus ini, yaitu legislatif, eksekutif, dan distributor atau vendor, berkolaborasi untuk memasukan proyek UPS di APBDP untuk sekolah-sekolah di Jakarta Pusat dan Jakarta Barat senilai Rp 300 miliar yang kemudian diketahui di-mark up hingga Rp 50 miliar itu.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here