Walikota Gunungsitoli Direkomendasikan Membatalkan SK Mutasi PNS

0
1147

Gunungsitoli, Zonadinamika.Com. Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) yang merupakan lembaga negara yang ditugaskan mengawasi manajemen ASN telah mengeluarkan rekomendasi agar Walikota Gunungsitoli mencabut dan membatalkan Keputusan Walikota Gunungsitoli terkait pembebasan dari jabatan (non-job) 18 orang PNS di lingkungan Pemerintah Kota Gunungsitoli karena mutasi jabatan tersebut tidak sesuai atau melanggar Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara.

Sebagaimana diketahui bahwa Walikota Gunungsitoli Drs. Martinus Lase, MSP yang juga mencalonkan diri sebagai Walikota pada Pilkada 2015 ini, telah melaksanakan pelantikan pejabat struktural pada bulan Maret Tahun 2015 lalu dengan Surat Keputusan Walikota Gunungsitoli Nomor 821-47 Tahun 2015, tanggal 5 Maret 2015. Sehingga, melalui SK tersebut Walikota Gunungsitoli membebaskan dari Jabatan struktural (menonjobkan) 18 Pegawai Negeri Sipil (PNS) selaku Pejabat struktural menjadi staf.

Menurut KASN dalam suratnya Nomor B-1163/KASN/10/2015 tanggal 22 Oktober 2015 pembebasan dari jabatan struktural yang dilakukan oleh Walikota Gunungsitoli tersebut tidak didasari oleh suatu alasan yang kuat. Para PNS yang dibebaskan dari jabatan tersebut semuanya mempunyai nilai pelaksanaan pekerjaan atau sasaran kinerja pegawai dengan kategori Baik.

Seharusnya pembebasan PNS dari jabatan struktural dilakukan karena adanya pelanggaran disiplin PNS, tidak memenuhi syarat kompetensi jabatan atau tidak tercapainya capaian kinerja sebagaimana diperjanjikan oleh PNS yang bersangkutan dengan atasannya.

Lebih lanjut, dalam surat KASN tersebut, disebutkan bahwa pembebasan dari jabatan tersebut dapat menimbulkan kegelisahan di kalangan PNS karena adanya ketidakpastian dalam karir mereka. Pembebasan dari jabatan struktural tersebut bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 juncto Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 serta Keputusan Kepala BKN Nomor 13 Tahun 2002 pada huruf c angka 9 yang menyebutkan bahwa untuk menjamin pembinaan karir yang sehat pada prinsipnya tidak diperbolehkan perpindahan jabatan struktural dari eselon yang lebih tinggi kedalam eselon yang lebih rendah.

Atas permasalahan tersebut di atas, KASN dalam suratnya memberikan rekomendasi kepada Walikota Gunungsitoli, Pertama mencabut dan membatalkan Keputusan Walikota Gunungsitoli Nomor 821-47 Tahun 2015 Tanggal 5 Maret 2015 yang terkait dengan pembebasan dari Jabatan struktural terhadap 18 PNS di lingkup Pemerintah Kota Gunungsitoli. Kedua, mengembalikan dan mengangkat kembali 18 PNS tersebut ke jabatan struktural yang eselonnya setingkat dengan jabatan sebelumnya.

Ketiga, dalam manajemen karir sumber daya aparatur harus memerhatikan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 Tentang Penilaian Prestasi Kinerja PNS dan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin PNS melalui sistem pendokumentasian yang tertib dan tetap.

Selanjutnya, berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Pasal 120 ayat 5 disebutkan bahwa Rekomendasi KASN bersifat mengikat. Oleh karena itu, tentu saja diharapkan agar Walikota Gunungsitoli segera melaksanakan dan menindaklanjuti surat KASN tersebut, tegas KASN.

Keluarnya surat KASN tersebut telah menjadi perbincangan hangat di kalangan PNS dan pengamat pemerintahan. Salah seorang pengamat pemerintahan yang tidak bersedia disebutkan namanya menyatakan bahwa kita menyambut baik terbitnya surat KASN karena telah memberikan keadilan kepada PNS yang telah mendapat tindakan sewenang-wenang dari Walikota Gunungsitoli Drs. Martinus Lase,MSP.

Realita ini merupakan bukti bobroknya manajemen pengelolaan SDM di lingkungan Pemerintah Kota Gunungsitoli di masa pemerintahan Martinus Lase. Seharusnya hal itu tidak dilakukan oleh seorang Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah, apalagi Martinus Lase adalah seorang pensiunan PNS karir yang seharusnya mampu berempati kepada nasib PNS bukan sebaliknya menzolimi PNS.

Oleh karena dihimbau agar para PNS tidak resah dan tidak takut berkata jujur dan benar. Masyarakat mengetahui bahwa menjelang Pilkada ini Walikota Gunungsitoli Martinus Lase berupaya memanfaatkan PNS dan bahkan pembebasan dari jabatan tersebut dipastikan didasarkan pada suka atau tidak suka Martinus Lase terhadap PNS. Artinya, PNS yang mendukung diberi jabatan dan yang tidak mendukung dinonjobkan. Hal ini jangan terjadi lagi kedepan, kita berharap ada perubahan dalam manajemen PNS.

Sebab, penempatan pejabat harus didasarkan pada ketentuan yang berlaku. Termasuk hal yang penting, yakni penempatan Kepala BKD Kota Gunungsitoli, hendaknya tepat dan memahami manajemen PNS terutama ketentuan yang berlaku. Tidak seperti Kepala BKD sekarang ini Folata Mendrofa, S.Pd,SD yang pendidikan dan karirnya adalah seorang Guru Sekolah Dasar Luar Biasa.

Hingga berita ini diturunkan Kepala BKD Kota Gunungsitoli tidak dapat dihubungi via telepon seluler karena tidak aktif dan ketika dijumpai di kantor yang bersangkutan sedang tidak berada di kantor.

Ke 18 PNS yang telah diberhentikan oleh Walikota Gunungsitoli termuat dalam lampiran surat KASN, yaitu Aliran Telaumbanua, SP, Yarni Wati Gulo, S.Sos, M.Si, Solakhomi Wau, S.Pd, Serius Zendrato, Dawasman Manalu, Nurdin Zendrato, SP, Go’oziduhu Telaumbanua, A.Md, Eleos Natali Mendrofa, Muhamad Syarif Siregar, SP, Edi Sofyan, S.Pd, Murniwati Laowo, Veritas Gulo, Rita Harefa, S.ST, Masati Laoli, Grasianus Agus H.J.Gulo, Memories Dakhi, SKM, Berkat Krisman Sarumaha, S.Kep dan Juang Perdana Putra Telaumbanua, S.Kep.

Ketika tim media Nusantara yang sengaja diturunkan dari Redaksi di Medan guna melakukan konfirmasi kepada Walikota Gunungsitoli Drs. Martinus Lase, MSP tidak berhasil diperoleh penjelasan karena tidak berada di tempat sedang sibuk berbagai kegiatan terkait pencalonan dirinya yang akan bertarung pada Pilkada 9 Desember 2015. (cobra/ita/arb)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here