Monitor Gaya Hidup Mewah Pejabat

0
527

Jakarta, Zonadinamika.com. Gaya hidup mewah serta hedonisme biasanya diidentikkan dengan para tindak pidana korupsi. Sebab Hidup mewah bisa jadi tanda tanya bila kenyataannya si pejabat negara hanya punya satu pemasukan dari penghasilan yang jumlahnya tidak sebanding dengan harta.

Kesesuaian gaya hidup dengan penghasilan para pejabat negara ini yang menjadi penting. Pengecekan terhadap laporan harta kekayaan perlu dilakukan untuk mendeteksi ada tidaknya penyimpangan. Upaya ini yang ditekankan calon pimpinan KPK Alexander Marwata. Konsep yang disebut lifestyle check ini menurutnya menjadi deteksi awal ada tidaknya dugaan tindak pidana korupsi dengan cara melihat kesesuaian penghasilan dengan gaya hidup penyelenggara negara.

“Konsep ini secara sistematis akan berjalan dari level masyarakat hingga pelaporan ke KPK. Sehingga proses cek dan ricek dari dugaan korupsi akan semakin berjalan efektif,” ujar Alexander saat dihubungi, Selasa (8/12/2015 Zonadinamika.com Melalui konsep ini,

Alex mengajak peran serta aktif masyarakat untuk mengamati perilaku para penyelenggara negara yang memiliki gaya hidup yang tidak sesuai dengan profil penghasilannya. Alex yang berpengalaman 20 tahun menjadi auditor memang kerap menemukan kejanggalan antara penghasilan dengan transaksi yang dilakukan baik atas nama pribadi maupun bisnis.

Pengecekan ini juga bisa dilakukan dengan membandingkan laporan pajak. “Semisal Kata Alex karyawan setingkat staf tapi sudah memiliki rumah dan mobil mewah yang tidak mungkin dibeli dari gaji selama dia berkerja tanpa ada penghasilan tambahan,” sambung hakim ad hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi ini.

Upaya pencegahan, menurut Alex, harus dilakukan sejalan dengan upaya penindakan. Nah untuk mengawasi para pejabat negara, maka diperlukan koordinasi kuat antara KPK dengan lembaga atau pun institusi lain.

“Lanjut Alex Kita akan bekerjasama dengan badan usaha milik negara, lembaga ataupun institusi lain terutama dengan bagian inspektorat jenderal atau pengawasan internal. Serta melakukan sosialisasi mengenai peran aktif masyarakat untuk turut memantau gaya hidup para pejabat di Indonesia dan bekerja sama dengan KPK,” papar nya .

Alex berencana memperkuat direktorat pengawasan di masing-masing instansi. “Saya akan memperkuat fungsi pengawasan dengan menjalin kerjasama dalam langkah prosedur pengawasan, konsultasi pelaksanaan e-budgeting dan e-tender,” ujarnya. Tapi butuh peran serta masyarakat untuk ikut mengawasi para pejabat negara.

Bila ditemukan kejanggalan utamanya terkait melonjaknya harta kekayaan dalam waktu singkat, maka masyarakat bisa memberi laporan. “Silakan awasi, catat dan laporkan jika terjadi penyimpangan-penyimpangan terutama penumpukan harta yang abnormal.

Korupsi adalah musuh bersama, peran aktif masyarakat akan membuat peran penindakan KPK semakin tajam dalam memberantas praktik korupsi. Dengan semakin “ketatnya pengawasan dari masyarakat, akan mempersempit ruang gerak dan kesempatan para oknum pejabat yang hendak melakukan rasuah,” sambung nya .

Alex yang lolos seleksi Pansel KPK dengan pembidangan penindakan ini juga menyoroti proses penetapan tersangka di KPK. Menurutnya pelimpahan berkas perkara tersangka ke tahap penuntutan tidak boleh terlalu lama. Selain itu penuntutan di KPK harus diperkuat dengan penyusunan surat dakwaan berdasarkan bukti-bukti kuat agar tindak pidana terdakwa yang disidangkan bisa terbukti.

Sedangkan majelis hakim menurutnya memang harus mendasarkan putusan terhadap bukti dan fakta di persidangan. “Opini yang berkembang di luar persidangan hendaknya tidak menjadi pertimbangan hakim dalam memutus perkara, sepanjang tidak dapat dibuktikan dalam persidangan,” tegas Alex.(An)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here