Harga Gas Elpiji 3 kg Mencapai Rp.25.000 , Pengawasan Intansi Terkait Melemah

0
782

BATAM-Zonadinamika.com-Harga gas elpiji 3 kilo subsidi membungbung tinggi,Walaupun pada setiap panggkalan gas elpiji 3 kg jelas terpangpang harga eceranRp 18.000, tetapi pedagang dipinggir jalan mencapai harga eceran Rp 21.000-25.000.

Sulitnya mengurus perizinan dikantor disperindag membuat banyak masyarakat menjual gas tanpa ada izin pangkalan dan membuat harga semaunya.

Bisnis ini memang sunggguh menggiurkan, sebagai kebutuhan ibu rumah tangga yang tidak terpisahkan dari rutinitas/kegiatan sehari-hari, Pada umumnya gas elpiji 3 kg adalah di peruntukkan bagi golongan masyarakat tidak mampu atau miskin,tetapi, tapi faktanya pendistribusian gas bersubsidi di lapangan sering diselewengkan serta disalahgunakan pihak agen/ pangkalan dan okum-oknum pejabat di pemerintahan daerah.

Sejumlah pengakuan dari pedagang gas elpiji di berbagai dikios yang tidak memiliki izin pangkalan,diantaranya di daerah agen Malaka berinisial SBRG terhadap zona dinamika.com mengatakan.

“ Saya jual gas ini memang tidak ada izin pangkalan, karena mengurus izin itu sangat rumit, padahal gas elpiji itu banjir di batam sekarang ini, tetapi sangat rumit mengurus izin pangkalan, banyak orang yang mengurus pangkalan sampai satu tahun lebih juga izin tidak bisa keluar, apa alasanya kita juga tidak tahu, jadi ini ada pangkalan gas dari punggur yang bernama Doni menitip untuk dijual, yah….lumayan untung Rp 1000-2000”, jelas SBRG
Saat yang bersamaan muncul dua orang pria berseragam satpol PP, dan Limas yang mengaku bernama Doni, dan mengeluarkan kata-kata “ Tanya saja ke kantor Disperindag siapa saya”.

Saat itu juga, media ini menghubungi ponsel seluler pejabat Disperindag Andre ,namun Andre meminta kepada media ini memberikan ponsel seluler untuk berbicara dengan Doni.

Konyolnya Doni ,tidak mau menerima malah kembali mengeluarkan kata-kata “ suruh orang Disperindag itu kemari, atau menelpon saya, ungkap Doni berlagak jagoan.

Berbeda dengan pengakuan berinisial FRDS, bertetangga dengan SBRG, dirinya jual gas ini ada izin pangkalan sambil menunjukkan izinya atas nama M.F.Hidayatullah, walau izin tersebut sudah lama mati masa berlakunya.
“Dulu yang mengatar gas kepangkalan saya PT.Amartha Anugrah Mandiri, karena saya laporkan agen tersebut kepada pak Rudi Wawako karena menyuplai gas 3 kg kesalah satu penyulingan gas

Maka PT.Amartha tidak lagi meyuplai lagi gas pada saya, dan ini sudah pernah disidangkan dipengadilan Nengri Batam, tetapi saya kalah karena saya tidak punya uang” terangnya.

Seraya mengaku merasa dizolimi Disprindag dan agen Amartha yang akhirnya harus keliling cari gas pakai mobil carry pada setiap pangkalan yang mau memberikan gas pada nya untuk di jual.Karena disprindag cabut izin saya.

Amirudin Kabid Disperindag mengakui pada saat dikomfirmasi diruang kerjanya tanggal 01/02, memang banyak pedagang Gas elpiji dipinggir jalan yang tidak ada izinya, tetapi kita tidak berhak untuk menertibkan itu, apabila kita ada mengeluarkan izinya,dan yang bersangkutan melanggar ketentuan yang sudah kita buat, baru kita berhak mencabut izinya, itupun tergantung pasal yang dilanggar, bisa jadi kita akan kasih peringatan, apabila masih dilanggar kita akan cabut izinya. Jadi pedagang gas elpiji tanpa ada izin, yang berhak menertipkan itu pihak yang berwajib.

Terkait pangkalan M.F.Hidayatullah, dia punya izin sudah dicabut dan itu sudah pernah masuk dipersidangan, M.F,Hidayatullah pernah melawan dan memakia agenya PT.Amartha Anugrah Mandiri, makanya agenya tidak menyuplai lagi gas kepangkalan M.F itu, dan pangkalan M.F itu sudah mengajukan pengunduran diri dari agen Amartha.

Jadi kalau pangkalan MF masih jualan gas elpiji 3 kg, kita akan telusuri dari mana asal-usul gasnya, dan kita akan berikan sangsi pangkalan mana yang menyuplai gasnya. Yang jelas pangkalan M.F itu sudah dicabut izinya, dan kita melakukan itu sudah sesuai dengan prosedurnya,apabila dia masih melakukan penjualan itu bukan urusan kami lagi, tetapi itu sudah menjadi wewenang pihak yang berwajib.

Pengurusan izin pangkalan itu hak dari pihak agen, disprindag mengeluarkan izin harus ada surat rekomendasi dari agen, baru kami mengeluarkan izin pangkalanya.

Pertamina mutlak berbisnis menyalurkan gas elpiji,demikian juga pihak agen dan pangkalan dan pemerintah tidak diperbolehkan ikut campur, tetapi kontrak kerja sama mereka harus ada izin administrasi dari pemerintah, itulah yang kita keluarkan SKP ( Surat Keterangan Penjualan).

Dan disprindag berhak menyuruh agen membuka pangkalan di suatu daerah yang memang dibutuhkan masyarakat, tetapi disperindag tidak berhak menunjuk pada siapa agen kerjasama dengan pangkalan, itu terserah pihak agen pada siapa diabisa kerja sama.

Di tegaskan, Kalau ada pegawai saya yang mengurus izin pangkalan dan meminta uang laporkan pada saya, karena banyak informasi mengurus izin pangkalan itu dimintai uang dengan jumlah yang besar, tetapi selidik punya selidik baru, yang minta uang itu salah satu dari media kerjasama dengan agen meminta uang sampai ratusan juta untuk mengurus izin pangkalan. Jelas kabid berdalih.

Masalah harga tabung gas bersama isinya, dari agen kepangkalan yang baru buka, kalau tidak salah kurang lebih Rp 180.000 tetapi kalau ada agen yang buat harga tabung kosongRp 200.000 itu saya tidak tahu, coba kasihkan pada saya buktinya, nanti akan saya panggil agenya dan nanti juga akan saya tanyakan harga pastinya ke pihak pertamina.

Di satu kecamatan itu ada satu agen yang menyuplai pangkalan, tetapi di Batam kota ada dua agen, dan sekupang juga ada dua agen, ceritanya“ dulu di Sekupang PT.Tri Amanda Pilar Abadi pernah kena sangsi, sehingga kuotanya dikurangi, sehingga di uruslagi PT.Makmur Kasih Karunia, dulu memang tidak beraturan, tetapi kita akan membenahi bahwa satu agen itu akan menyuplai satu kecamatan, tetapi tidak semudah itu untuk merubah perwako. Jelas Amirudin. (NGL)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here