SP3 Kasus RSUD Nisel Menunggu Putusan PK

0
545

Medan, Zonadinamika.Com, Tidak kenal kata menyerah dalam upaya penegakkan hukum yang digaungkan Front Komunitas Indonesia Satu (FKI-1) untuk kasus dugaan korupsi RSUD Nias Selatan (Nisel) kembali terdengar. Upaya hukum luar biasa Peninjauan Kembali Pra Peradilan (PK Prapid) atas Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) untuk para tersangka dalam kasus tersebut, akhirnya perdana disidangkan.

Kuasa hukum FKI-1 Wardaniman Larosa SH, Finsensius Mendrofa SH dan Asnal Hafiz SH dari WFA & Associates saat usai sidang perdanan PK Prapid SP3

Digelar di Pengadilan Negeri (PN) Medan, FKI-1 melalui kuasa hukumnya Wardaniman Larosa SH, Finsensius Mendrofa SH dan Asnal Hafiz SH dari WFA & Associates menyampaikan memori PK Prapid kehadapan Hakim Tunggal Erintuah Damanik SH dengan disaksikan pihak Kejati Sumut.

Kepada wartawan, salah seorang kuasa hukum FKI-1, Wardaniman Larosa menyatakan bahwa apa yang mereka lakukan saat ini merupakan keberatan dengan putusan prapid sebelumnya yang telah dijatuhkan oleh Hakim Toto Ridarto.(Baca: Perjuangan Belum Usai, FKI-1 Layangkan PK Prapid Atas SP3 Kasus RSUD Nisel)

Warda menerangkan, adapun secara singkat rangkuman dari isi memori PK yang mereka ajukan kehadapan hakim itu adalah:

1. Bahwa dalam pertimbangan hukum putusan No. 52/Pra.Pid/2015/PN.Mdn dinyatakan bahwa di dalam SP3 Nomor : Print-02/N.2/Fd.1/08/2015 tanggal 11 Agustus 2015 yang dikeluarkan Termohon PK/Termohon, di bagian ”Menimbang” disebutkan bahwa tindak pidana yang disangkakan kepada Tersangka Ir. Lakhomizaro, dkk tidak terdapat cukup bukti, oleh karena itu cukup alasan untuk menghentikan penyidikan atas tindak pidana yang disangkakan terhadap Tersangka tersebut (hal. 25). Hal ini berarti bahwa alasan penghentian penyidikan adalah karena ” tidak terdapat cukup bukti” (vide Pasal 109 (2) KUHAP);

2. Bahwa kerugian daerah dimaksud telah ditindaklanjuti (baca : dikembalikan) sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan mengembalikannya ke kas daerah. Atas dasar itu maka BPK RI menganggap masalah tersebut telah selesai atau kerugian daerah sudah tidak ada (hal. 25, baris ke 6, diulangi lagi di hal. 26).
Pernyataan BPK RI yang menyebutkan bahwa “kerugian daerah sudah tidak ada” mengindikasikan bahwa sebelumnya sudah ada dan sudah terjadi atau sudah ada kerugian negara, yakni sebesar Rp 5.127.386.500,- lalu setelah dibayar menjadi tidak ada lagi.

Hal ini juga telah diakui oleh BPKP dan Termohon PK/Termohon sebelumnya. Menurut Ilmu Pengetahuan Hukum, hal ini berarti tindak pidana/deliknya sudah sempurna selesai (vooltoid delict). Kerugian negara/daerah menjadi tidak ada lagi karena kerugian negara/daerah itu telah dikembalikan.

Jadi alasan untuk menyatakan bahwa tidak ada (lagi) kerugian negara semata-mata karena telah dikembalikannya uang yang telah dikorupsikan ke kas negara/daerah, kemudian aspek pidananya dianggap selesai dengan sendirinya.

Hal ini bertentangan dengan jiwa UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 4 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menentukan : Pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3. Jadi, kalaupun uang yang sudah dikorupsi telah dikembalikan, aspek pidananya harus jalan terus.

Jiwa UU PTP Korupsi sudah jelas dalam Pasal 4 tersebut, jangankan terhadap tindak pidana korupsi yang sudah (sempat) terjadi, percobaan korupsi saja sudah diancam dengan pidana yang sama dengan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 15 : Setiap orang yang melakukan percobaan, pembantuan, atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14.Jadi, pengembalian keuangan negara sebagai dasar untuk menyatakan bahwa unsur Pasal 2 dan/atau Pasal 3 sama sekali tidak berdasar secara hukum;

3. Bahwa kedua instansi tersebut (maksudnya : BPKP Provsu dan BPK RI Perwakilan Sumut) menyatakan bahwa kerugian negara/daerah telah dikembalikan ke kas daerah dan kerugian daerah sudah tidak ada. Perkataan kerugian negara/daerah telah dikembalikan ke kas daerah dan kerugian daerah sudah tidak ada, merupakan pengakuan bahwa sebelumnya sudah terjadi (sudah ada) kerugian daerah/negara, oleh karena itu tidak ada lagi alasan untuk menghentikan penyidikan sebab tindak pidana korupsinya telah terjadi;

4. Bahwa dari hasil pemeriksaan BPK menemukan adanya kemahalan harga yang merugikan keuangan daerah sebesar Rp 5.127.386.500,- untuk pengadaan tanah RSUD dan Rp 10.046.836.500,- untuk pengadaan tanah BBI (hal. 27).
Hal ini berarti bahwa hakim telah menerima dan mengakui hasil pemeriksaan BPK tersebut, yang mengakui bahwa telah terjadi kerugian pada keuangan daerah. Bahwa para Tersangka diberi kesempatan untuk mengembalikan kerugian keuangan daerah tersebut, itu masalah lain, tidak menghilangkan aspek pidananya;

5. Bahwa Termohon PK telah meminta pendapat/keterangan ahli baik dari BPKP dan BPK yang kedua instansi tersebut menerangkan ’tidak terdapat kerugian negara karena telah terjadi pengembalian’.
Dalam hal ini hakim tidak konsisten mengutip keterangan BPKP dan BPK seperti pada penjelasan-penjelasan sebelumnya. Yang benar adalah ” tidak terdapat lagi kerugian keuangan negara” karena telah terjadi pengembalian. Jadi, bukan tidak ada kerugian negara, melainkan tidak ada lagi kerugian keuangan negara/daerah, dua kalimat/istilah yang berbeda;

6. Bahwa Hakim pemeriksa perkara Praperadilan telah membenarkan SP3 Termohon, karena “kerugian keuangan negara/daerah” telah dikembalikan, sehingga tidak terpenuhi unsur-unsur Pasal 2 dan atau Pasal 3 UU PTP Korupsi. Dasar Hakim membenarkan SP3 itu bertentangan dengan Pasal 4 UU PTP Korupsi, yang sudah jelas aturannya, sehingga tidak perlu ditafsirkan lagi;

7.Bahwa terpenuhi tidaknya unsur-unsur suatu tindak pidana merupakan pokok perkara, bukan wewenang Hakim Praperadilan. Seharusnya, hakim mempertimbangkan dasar dikeluarkannya SP3 oleh Penyidik, sah atau tidak, atau ada atau tidak dasar hukumnya secara material, bukan sekedar menunjuk dasar hukum/pasal semata. Dalam hal ini, hakim Praperadilan sudah melampau wewenangnya, yang berarti ada penyalahgunaan wewenang, atau putusannya menjadi tidak sah;

8. Balam perkara ini, ada beberapa (17 orang) yang tersangkut, sehingga untuk mencari minimal 2 (dua) alat bukti tidak sulit, seperti dari Keterangan Saksi, Keterangan Terdakwa, Petunjuk, dan Keterangan Ahli, dan juga Surat (karena sudah ada kerugian negara yang telah dihitung).

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, maka mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan untuk memutuskan:

-Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali (Pemohon PK) seluruhnya;

-Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 52/Pra.Pid/2015/PN.Mdn tanggal 22 Oktober 2015.

Untuk diketahui, sebelumnya Lakhomizaro Zebua dkk ditetapkan oleh Kejatisu sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pembelian dua persil lahan seluas 60.000 m2 untuk pembangunan Gedung RSUD Nisel. Modus yang dilakukan tersangka dengan cara menggelembungkan harga tanah dari Rp 40 ribu per meter menjadi Rp 250 ribu per meter sehingga menimbulkan kerugian negera mencapai Rp 7.587.386.500.

Karena ketahuan, para tersangka ini mengembalikan uang kerugian itu dan pada 11 Agustus 2015 lalu Kepala Kejatisu, M Yusni mengeluarkan Surat Pemberhentian Penyidikan (SP3) atas kasus tersebut. Melihat itu Front Komunitas Indonesia Satu (FKI-1) langsung melayangkan gugatan praperadilan ke Pengadilan Negeri (PN) Medan.

Namun Hakim Tunggal Toto Ridarto yang menangani kasus itu, pada 22 Oktober 2015 memutus mendukung terbitnya SP3 itu, sehingga Lakhomizaro bisa melenggang ikut dalam kancah pilkada calon walikota G Sitoli. Tak mau menyerah, FKI-1 kembali melakukan upaya hukum luar biasa PK Prapid

Diketahui keputusan Toto Ridarto itu telah menjadi perhatian Nasional. Dimana beberapa lembaga swadaya masyarakat (LSM), baik dari Jakarta, Yogyakarta, Semarang, Surabaya, Medan dan Banjarmasin telah berkumpul di sekretariat Lembaga Kajian Kebijakan Publik (LKKP) di Jakarta Islamic Center, Jakarta. Mereka membahas rencana untuk melaporkan perilaku hakim Toto Ridarto ke Komisi Yudisial

Menyikapi Hal tersebut Bidang Humas LSM GEMPITA SUMUT, Delisama Ndruru Berharap Kepada Majalis Hakim agar tidak melukai hati rakyat dalam mengambil sebuah keputusan hukum, dimana kasus ini sangat jelas adanya bukti yang cukup bahwa tersangka telah melakukan tindak pidana korupsi
Dan kasus ini telah kami register di Komisi Pemberantasan Korupsi pasca terbitnya SP3 dari Kejatisu.
Gempita Sumut meminta KPK mengawal kasus ini kami menduga masih banyak oknum Hakim yang masih tergiur dengan rupiah sehingga tidak serius dalam penegakan hukum (red)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here