Penjabat Bupati Malaka Tak Akui Pemberhentian Teko, Administrasi Tidak Jalan Karena Sinyal Lemah.

0
1687

Betun, NTT – Zonadinamika.com, Pemberhentian Tenaga Kontrak (Teko) di Dinas Kependudukan Malaka sejumlah 40 orang kini berbuntut panjang setelah penjabat Bupati Malaka mengelak soal laporan tersebut dengan alasan Teko sebagai tenaga pembantu dan bukan untuk tombak keberhasilan suatu Instansi Pemerintah.

Menurut Donatus Bere Penjabat Bupati Malaka bahwa pihaknya sudah mengadakan rapat terkait pemberhentian tenaga kontrak di dinas kependudukan Malaka.

“Kami sudah rapat untuk membahas masalah ini,” Kata Don Bere sapaan akrab penjabat bupati Malaka, Senin (08/02/16) di ruang kerjanya.

Don Bere pun menyanggah pernyataan Kepala Dinas Kependudukan bahwa pernyataan tersebut keliru, sebab seakan-akan dengan belum memperdayakan tenaga kontrak tahun ini, maka pelayanan di dinas kependudukan itu berhenti.

“seakan-akan pegawai negeri termasuk kepala dinas di kantor itu juga tidak ada,” Cetusnya.

Klarifikasi yang dilakukan Penjabat Malaka dan Kepalal Dinas Kependudukan, diputuskan bahwa pelayanan di dinas kependudukan tetap berjalan dengan memusatkan pada lapangan umum Betun sebagai kantor sementara, sebab sinyal di lokasi yang lama sangat lemah dan hampir tidak ada.

“jalan keluarnya adalah kita pusatkan menjadi satu di kota betun karena kaitannya dengan sinyal, dikecamatan-kecamatan itu, banyak yang sinyalnya tidak ada, maka pelayanan ktp tidak jalan, karena tergantung sinyal,
Oleh karena itu berdasarkan apa yang disampaikan oleh para camat, maka kita pusatkan di kota betun, ” Jelas Penjabat.

Penjabat Malaka menuturkan bahwa Kepala Dinas akan dikirim ke pusat untuk tindak lanjut hasil keputusan yang telah dibuat bersama, sedangkan untuk kepala bidangnya pihak pemda sudah menunjuk salah satu bangunan didepan lapangan umum betun itu yang harus benahi supaya bisa dipusatkan ditempat tersebut sehingga bisa maksimal didalam pelayanan administrasi kependudukan di kabupaten malaka.

Don Berepun menjelaskan bahwa memang banyak masyarakat yang mengeluh soal pelayanan KTP dan Kartu Keluarga tidak berjalan sebab sinyalnya sangat lemah bukan kaitanya dengan Tenaga Kontrak yang diberhentikan.

“ya..betul karena memang sinyalnya, bukan masalah mau layani atau tidak layani, tetapi sinyal, bukan berdasarkan teko,” Katanya.

Lanjutnya bahwa Teko pada intinya hanya diambil untuk diperbantukan, bukan untuk tombak keberhasilan pelayanan administrasi kependudukan dan Surat Keputusannya hanya berlaku satu tahun saja.

“terus kita tidak bisa pertahankan itu, dari tahun- ketahun kita evaluasi karena tiap kecamatan lumrah apakah kerja maksimal atau tidak?
contoh kecamatan yang tidak ada sinyal itukan makan gaji buta, karena pelayanan administrasi pelayanan kependudukan tidak berjalan, makanya kita lihat kembali,” Kata Don.

Kaitannya dengan sinyal, pada tahun lalu pihak Telkomsel telah membuat lima sampai enam titik sinyal, sehingga ia berharap mudah-mudahan tahun ini mereka akan menambah lagi.

Namun dengan melihat penjelasan diatas, ternyata di Dinas Kependudukan Malaka ada terdapat pengumuman yang tercantum di Tembok depan Kantor Dinas kependudukan bahwa pelayanan KTP dan KK terhenti untuk sementara waktu.

Ketika dikonfirmasi Penjabat Malaka soal kebenaran hal itu, Penjabat mengelak dan mengatakan pelayanan tetap dilanjutkan dan soal di dinas kependudukan tidak jalan karena hanya beberapa pegawai saja dan mereka tidak mengerti soal ITE, penjabat mengatakan hal itu tidak berpengaruh sama sekali dengan pelayanan apalagi soal politik praktis yang tidak ada kaitannya sama sekali.

“kalau itu, bagi orang yang frustrasi saja, pikirnya urusan pemerintah ini gampang, itu mereka mau cari mati saja, lebih baik layani karena tidak ada urusan politik, politik sudah selesai, terus mau apa lagi, lebih baik kerja,” Pungkasnya. (Yulian Feka).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here