Ada Penyeludupan Hukum Dalam Kasus SP3 Dugaan Korupsi Pengadaan Lahan RSUD Kabupaten Nisel

0
771

Medan -Zonadinamika.Com, Kamis, 11 Februari 2016,Sidang Peninjauan Kembali atas putusan Praperadilan Perkara Nomor 52/Pra.Pid/2015/PN.MDN terkait SP3 kasus korupsi RSUD Nisel yang diduga dikorupsikan oleh Ir. Lakhomizaro Zebua, dkk kembali digelar di ruang Sidang Cakra VI Pengadilan Negeri Medan.

Sidang Peninjauan Kembali dipimpin oleh hakim tunggal Erintuah Damanik, SH. dan dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon PK Wardaniman Larosa, SH dan Kuasa Hukum Termohon PK Polim Siregar, SH.,MH., dengan agenda pembacaan kontra memori PK (Jawaban Termohon PK atas Memori PK Ormas FKI-1) yang diajukan oleh pihak Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara.

Pihak Kejatisu dalam kontra memori PK mengatakan sangat keberatan atas permohonan PK yang diajukan oleh Wardaniman Larosa, SH. Finsensius F. Mendrofa, SH., Asnal Hafiz, SH., dkk., karena menganggap upaya hukum PK hanya berlaku terhadap putusan pengadilan yang telah mempunyai berkekuatan hukum tetap dan pihak yang berhak mengajukannya pun hanya terpidana atau ahli warisnya sebagaimana ketentuan Pasal 263 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), sehingga FKI-1 sebagai organisasi masyarakat tidak memiliki kapasitas sebagai subjek hukum untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali ini karena sudah secara jelas, limitatif dan tuntas dan tidak dapat ditafsirkan lagi ketentuan pasal tersebut diatas.

Namun, disisi lain pihak Kejatisu mengatakan bahwa meskipun sudah ada ketentuan baku diatas, tetapi dalam praktik peradilan sering kali kita temukan putusan-putusan Mahkamah Agung yang menerima permohonan Peninjuan Kembali yang diajukan oleh Pihak Kejaksaan dan Kepolisian.

Pihak Kejatisu mengklaim bahwa FKI-1 sebagai organisasi masyarakat tidak memiliki hak untuk menggugat kasus korupsi karena dalam Pasal 41 UU No. 31 Tahun 1999 Jo. UU No. 20 Tahun 2001 tidak satu pun menyebutkan jika organisasi masyarakat atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) berhak mengurus kasus korupsi, melainkan hanya mengatur terkait dengan peran serta masyarakat dan alasan-alasan permohonan PK tidak memenuhi syarat karena tidak ada bukti baru (novum) yang diajukan pemohon dan hakim tunggal dalam memutus perkara praperadilan sudah benar, sehingga tidak ada penyelundupan hukum yang dilakukan oleh hakim Praperadilan Toto Ridarto, SH. dalam memeriksa perkara kasus korupsi tersebut.

Pengacara FKI-1 Wardaniman Larosa, SH., ketika dihubungi melalui telepon celulernya oleh awak media menegaskan bahwa FKI-1 sebagai organisasi masyarakat memiliki legal standing dalam mengajukan peninjauan kembali ini karena telah memenuhi syarat baik secara de facto maupun secara de jure dan dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga FKI-1 telah secara tegas menyebutkan dalam rangka peran serta masyarakat dapat mengurus persoalan hukum tidak terbatas pada kasus korupsi.

Selain itu, hakim tunggal Toto Ridarto, SH dalam putusan praperadilan diatas telah mengaui eksistensi klien kami, sehingga alasan kejatisu berkaitan lega standing FKI-1 merupakan hanya bentuk pengulangan saja.Selain itu, jawaban kejatisu dalam kontra memori PK sudah kadaluwarsa karena sudah ada pembaharuan hukum khususnya berkaitan dengan ketentuan pengajuan Peninjauan Kembali atas perkara Praperadilan.

ditegaskan jika permohonan PK yang dia ajukan sudah sesuai dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2014 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksaan Tugas Bagi Pengadilan, khusunya dimungkinnya Peninjauan Kembali terhadap Praperadilan.

Dalam hal ditemukan indikasi penyelundupa hukum. Putusan Praperadilan yang dimohonkan PK tersebut sarat dengan penyelundupan hukum, hal ini terbukti dalam pertimbangan hakim tunggal telah mengakui dan sepakat dengan pendapat ahli hukum pidana Dr. G. Widiartana, SH., MHum jika pengembalian kerugian keuangan negara tidak menghapuskan pertanggung jawaban pidana, tetapi disisi lain hakim tunggal berpendapat dalam putusannya jika sudah tidak ada kerugian keuangan negara lagi karena sudah dikembalikan ke kas daerah, sehingga menurut hemat kami sudah sangat jelas indikasi penyelundupan hukum yang telah dilakukan oleh hakim tunggal Toto Ridarto, SH.

Selain itu, pengacara Wardaniman Larosa, SH., menjelaskan jika kejatisu tidak konsisten dalam kontra memori PK karena disisi lain mengatakan bahwa Pasal 263 ayat (1) KUHAP tidak perlu ditafsirkan lagi, sementara disisi lain mengakui jika sudah ada yurisprudensi permohonan PK atas praperadilan pernah diajukan oleh Kepolisian dan Kejaksaan dan tidak terbatas pada perseorangan maupun lembaga swadaya masyarakat dan ormas saja, sehingga kami simpulkan bahwa pihak kejatisu belum update ilmu sehingga telah kesulitan dalam menjawab memori PK yang kami ajukan.

Sidang perkara Peninjauan Kembali tersebut akan dilanjutkan pada hari senin, tanggal 22 Februari 2016 dengan penyampaian kesimpulan dari Pemohon dan Termohon PK serta sekaligus penandatangan berita acara persidangan sebelum dikirim berkas ke Mahkamah Agung Republik Indonesia (red)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here