Penetapan Pengesahan Panitia Khusus Terhadap Enam Buah Raperda

0
450

Kuala Kapuas – Zonadinamika.com. Rapat Paripurna ke-4 Masa Persidangan I Tahun 2016 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kapuas, dilaksanakan di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Kapuas, Senin (15/02) pagi.

Rapat dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Kapuas Algrin Gasan di damping oleh Wakil Bupati Kapuas H Muhajirin serta Wakil Ketua DPRD dan di hadiri oleh Setda Kabupaten Kapuas, Unsur Forkopinda Kabupaten Kapuas, Anggota DPRD Kabupatren Kapuas, serta Kapala SKPD Kabupaten Kapuas.

Rapat tersebut merupakan rapat lanjutan dari rapat yang sebelumnya pada Rabu (13/01), Kamis (14/01) dan Jum’at (15/01) adapun agenda kegiatan tersebut adalah penetapan pengesahan panitia khusus terhadap 6 (enam) buah Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas yang telah dibahas dalam rapat sebelumnya.

Dalam kesempatan tersebut didapatkan persetujuan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) oleh seluruh anggota DPRD dan peserta yang mengikuti sidang tersebut. Adapun pembentukan terdiri dari 4 (empat) Pansus yaitu Pansus 1 menangani mengenai Raperda tentang kawasan tanpa asap rokok dan pembentukan dana cadangan, Pansus 2 menangani tentang Raperda perizinan usaha perkebunan di wilayah Kabupaten Kapuas serta .

Perubahan kedua atas Peraturan Daerah no.3 Tahun 2009 tentang penyertaan modal pemerintah Kabupaten Kapuas kepada Perusahaan Daerah Air minum Kabupaten Kapuas, Pansus 3 menangani tentang Raperda atas Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2011 tentang Retribusi jasa usaha, dan Pansus 4 Raperda tentang penyelenggaraan Ibadah Haji Kabupaten Kapuas.

Masih ditempat yang sama Wakil Bupati Kapuas menyampaikan sambutan tertulis Bupati Kapuas.
Ia menyampaikan permohonan maaf dari Bupati Kapuas karena tidak dapat mengikuti Rapat tersebut dikarenakan ada kesibukan serta mengucapkan terimakasih atas terbentuknya panitia khusus untuk menengani 6 raperda yang telah disampaikan pada rapat sebelumnya. Ia menyampaikan Pansus bekerja selama satu bulan untuk menyelesaikan 6 buah Raperda tersebut.

“Jajaran Pemenrintah Daerah berkeyakinan bahwa dengan adanya Pansus tersebut akan mampu meluruskan seluruh Hukum Daerah yang dapat mengakomodir kepentingan masyarakat sebagai perwujutan otonomi Daerah sesuai dengan ketentuaan peraturan perundang-undangan yang berlaku.” Ungkapnya. (Angga)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here