Mengejar Ketertinggalan Dari Teroris : Pro, Kontra Dan Sisipan Kepentingan

0
1423

Oleh: AKP Parikhesit SH

*TERORISME DI INDOENSIA*
Penegakkan hukum terhadap para teroris di Indonesia oleh Polri selama ini dinilai cukup gemilang. Polri berhasil mengungkap dan menangkap para tersangka pelaku pengeboman, mulai dari bom bali I, bom bali I, dan berbagai peristiwa pengeboman lainnya. Sejak tahun 2000 Polri sudah menangkap sekitar 1.000 orang di antaranya.

Markas Besar Kepolisian Indonesia mengatakan saat ini ada 1.085 gerakan radikal. Polri telah berupaya menekan perkembangan gerakan radikal ini, baik secara fisik maupun ideologi.

Badan Nasional Penanggulangan Terorisme menyatakan ada 2,7 juta orang Indonesia terlibat dalam serangkaian serangan teror. Bahkan jumlah itu belum termasuk pengikut dan simpatisan jaringan teroris. Sedangkan orang-orang yang terindikasi berafiliasi dengan ISIS, jumlahnya mencapai 0,004 persen atau sekitar 1.000 orang. Berdasarkan data estimasi BNPT, ada sekitar 10-12 jaringan inti teroris yang saat ini berkembang di Indonesia. Namun untuk jaringan sel-sel yang lebih kecil lebih banyak lagi.

Perkembangan terorisme di Indonesia, eskalasinya begitu tinggi. Di akhir 2014, warga negara Inonesia yang bergabung menjadi anggota Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS) hanya berjumlah 60 orang. Sedangkan akhir tahun lalu telah membengkak menjadi seribu orang. Dari jumlah tersebut, diperkirakan yang hijrah ke Suriah sebanyak seratus orang.

*REVISI UU TERORISME*
Dalam rapat koordinasi pada 19 Januari 2016, pemerintah dan para kepala lembaga negara sepakat merevisi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Terorisme. Beberapa poin yang akan direvisi, antara lain mengenai masalah penindakan terhadap warga negara Indonesia yang ke luar negeri serta penindakan terhadap orang-orang yang mengikuti pelatihan teror.

Selain itu, poin revisi lainnya adalah mengenai peran serta kepala daerah dan masyarakat dalam penanganan teror yang belum tertampung di dalam undang-undang dan juga mengenai permufakatan jahat oleh orang-orang yang merakit bom. Pemerintah pun juga membahas mengenai masalah penindakan yang dibatasi waktu 1 x 24 jam dan juga ancaman hukuman yang masih rendah.

Ketua MPR Zulkifli Hasan juga menyatakan, ada beberapa poin yang menjadi kesepakatan dalam pembahasan revisi UU tersebut. Pertama soal perluasan pencegahan. Kalau dengan cara yang represif dirinya tidak setuju. Tapi setuju apabila dengan perluasan pencegahan. Misalnya terkait pemufakatan jahat dan warga negara Indonesia yang ingin pergi ke Suriah untuk bergabung dengan ISIS.

*SISIPAN KEPENTINGAN*
Namun dibalik itu masih terdapat pro dan kontra. Polri, LPSK, BIN dan beberapa anggota DPRI RI secara pribadi setuju dengan revisi UU Terorisme dengan berbagai macam alsannya masing-masing. Di sisi lain beberapa anggota DPR Ri dan Kontras menilai revisi UU Terorisme bukan suatu hal yang mendesak.

Pro dan kontra merupakan suatu hal yang wajar dalam menentukan arah kebijakan publik. Hal buruknya adalah apabila di dalam pro dan kontra tersebut terdapat agenda kepentingan tertentu yang tidak tulus semata-mata untuk memberantas terorisme di Indonesia, melainkan sekedar memperluas kewenangan suatu lembaga negara.

Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat yang membidangi hukum, HAM, dan keamanan dari Fraksi Partai Gerindra, Desmond Junaidi Mahesa, menilai kejadian bom yang terjadi di kawasan Sarinah, MH. Thamrin, Jakarta Pusat hari Kamis tanggal 14 Januari 2016 lalu dijadikan trigger untuk menambah kewenangan.

Terkait dengan usulan kewenangan BIN melakukan penangkapan, menurut Haris, hal itu akan ada tumpang tindih kewenangan penindakan Koordinator Kontras, Haris Azhar, mengatakan bahwa merevisi Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Terorisme yang diusulkan kepala BIN, Sutiyoso dinilai tidak tepat. Usulan merevisi UU Terorisme dianggap sebagai akal-akalan.

Pernyataan tersebut senada dengan yang dikatakan oleh mantan Kepala Badan Intelijen Strategis (BAIS) Laksda Purn Soleman B. Ponto bahwa intelijen tidak perlu memiliki kewenangan untuk menangkap pelaku tindak kejahatan. Usulan penangkapan dan penahanan terhadap teroris oleh BIN telah jauh menyimpang dan melanggar prinsip-prinsip Intelijen.

Indonesia akan semakin tertinggal dalam pemberantasan terorisme apabila kita masih terlalu sibuk fokus untuk mengedepankan kepentingan masing-masing daripada kepentingan memberantas terorisme untuk mengamankan Indonesia.

Bahkan beberapa pihak seperti IPW justru menilai ketanggap segeraan dan kecepatan anggota Polri dalam merespon serangan teror tersebut merupakan suatu kejanggalan dan beranggapan bahwa serangan teror yang terjadi terakhir merupakan rekayasa untuk menjatuhkan, atau sebaliknya, mengangkat citra Kapolda Metro Jaya Irjen Polisi Tito Karnavian, hingga spekulasi yang mengaitkan teror itu dengan tenggat waktu yang ditetapkan Kementerian ESDM pada Freeport untuk menawarkan divestasi saham kepada pemerintah, yang memang jatuh pada tanggal 14 Januari lalu, bersamaan dengan terjadinya serangan itu.

*FOKUS PADA SOLUSI*
Revisi UU Terorisme tentu saja diperlukan, namun penanganan terorisme seharusnya tidak hanya menitikberatkan pada penegakkan hukum oleh Polri melainkan upaya-upaya preventif dan deradikalisasi.

Penegakkan hukum yang telah dilakukan oleh Polri perlu didukung dengan memperluas kewenangan Polri dalam mengantisipasi relawan ISIS yang kembali ke Indonesia serta sel-sel teroris lain yang melakukan tindakan menjurus kepada teror namun belum dipandang sebagai tindak pidanaterorisme menurut kacamata hukum positif di Indonesia saat ini, seperti perbuatan mendeklarasikan ISIS dan melakukan latihan perang.

Di sisi lain, upaya prenventif dan deradikalisasi harus lebih besar daripada upaya represif yang selama ini telah dilakukan Polri. Tidak berimbangnya upaya preventif dan represif terhadap terorisme di Indonesia telah mengakibatkan sentimen tersendiri dari para teroris terhadap anggota Polri sehingga mereka mengarahkan serangan terornya kepada anggota Polri dan Pos Polisi sebagaiamana yang terjadi di kawasan Sarinah, MH. Thamrin, Jakarta Pusat hari Kamis tanggal 14 Januari 2016 lalu.

Khusus penekanan secara ideologi tidak bisa dilakukan oleh polisi sendiri. Dosen Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK), Yundini H. Erwin menegaskan bahwa sudah seharusnya semua pihak sepakat agar Polri tidak seorang diri mengurus terorisme. Sebab, kebersamaan dalam menangani terorisme sejak awal hingga akhir sangat menentukan tingkat keberhasilannya. “Ini adalah waktunya untuk tidak membiarkan Polisi sendirian menghadapi terorisme termasuk program deradikalisasi. Selama ini Polisi sendirian mengurus teroris ini,” kata Yundini sebagaimana yang diberitakan oleh reportase publik.

Seluruh kementerian dan lembaga negara terkait, diharapkan memberikan perhatian yang besar dan dapat bekerjasama dengan baik dalam memberantas terorisme di Indonesia dengan mengupayakan langkah-langkah preventif yang lebih besar daripada upaya represif yang telah dilakukan selama ini.

**(Penulis adalah : Mahasiswa STIK Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian Angkatan 70)**

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here