Polri Dan Korupsi

0
4662

Oleh: AKP Parikhesit SH

Polisi Republik Indonesia memiliki peran penting didalam masyarakat, karena tugas-tugas pokoknya yang dapat menciptakan suatu kestabilan nasional yaitu sebagai pembimbing, pengayom, dan pelayan masyarakat. Hal ini tercantum dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang tugas pokok kepolisian Negara Republik Indonesia yakni memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyaraka. Demikian mulianya tugas yang diembankan kepada polisi sehingga sebagai penegak hukum polisi dituntut tegas dan konsisten dalam tindakan serta etis dalam sikap itulah jati diri polisi.

Ada beberapa tindakan sebagai persyaratan dan kriteria, polisi yang baik antara lain;
a. Memiliki kepribadian yang konsisten.
b. Tidak emosional dan.
c. Berpendidikan yang memadai
Kalau 3 kriteria tersebut tidak terpenuhi dengan baik maka polisi akan mudah terjebak pada hal-hal yang kurang simpatik, yang tidak sesuai dengan fungsi dan tugasnya.

Citra Bangsa Indonesia sebagai salah satu negara yang angka korupsinya cukup tinggi didunia sangat membawa dampak buruk bagi bangsa Indonesia. Sebagai gambaran tingginya angka korupsi di indonesia yaitu hasil survai dari transparancy internasional yang berbasis di Berlin, Jerman menetapkan Indonesia sebagai negara terkorup nomor enam (6) dari seratus tiga puluh tiga (133) negara yang disurvai pada tahun 2003, hal ini sungguh mengejutkan karena nilai indeks prestasi korupsi Indonesia ternyata lebih rendah dari pada negara-negara seperti Papua Nugini, Vietnam, Filipina, malaysia dan Singapura, peringkat itu disebabkan oleh korupsi dari level atas kebawah yang begitu menjamur di Indonesia. Tiga sektor yang paling rawan terhadap tindak pidana korupsi adalah Parpol, Kepolisian dan pengadilan, sementara itu kecenderungan masyarakat memberi suap paling banyak terjadi di sektor non konstruksi, pertahanan dan keamanan, Migas, Perbankan dan properti.

Dari pihak aparat sendiri sangat diharapkan masyarakat agar tidak menyalahgunakan tugas dan jabatan yang diembannya agar fungsinya sebagai tempat mencari keadilan tetap bersih dan mendapat kepercayaan didalam hati masyarakat.

Dalam penindakan pelanggaran lalu lintas biasanya pelanggar dimintai sejumlah uang agar tidak ditilang, dan untuk registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor biasanya pemohon harus mengeluarkan sejumlah uang untuk memperpendek birokrasi atau mendapatkannya dengan cara instan tanpa perlu melewati prosedur.

Upah tidak hanya bersifat personal (uang, hadiah, akses pada kekuasaan) tapi juga bersifat organisasional (promosi, dukungan sejawat, izin atasan) misal: “budaya setor” oleh anggota kepada pimpinannya sehingga penilaian pimpinan selalu baik dan mendapatkan promosi jabatan atau akan bertahan lama menduduki jabatan “basah”.

Melakukan pungli atas izin atasan dan dukungan sejawat yang semua sama-sama melakukan pungli. Upah dapat juga selain materi, misalnya: kenaikan pangkat sebagai hasil memajukan sasaran institusi melalui cara yang tidak dibenarkan, misalnya: membongkar sindikat narkoba yang sebenarnya adalah “peliharaannya” karena tidak lagi “loyal” . memberikan upeti atau hadiah) maka yang bersangkutan mendapatkan kenaikan pangkat.

Upah membedakan korupsi dari bentuk lain pelanggaran polisi, yaitu: “kebrutalan” yang bukan kepanjangan dari tujuan organisasi (tidur saat bertugas, melakukan kepentingan pribadi saat bertugas, mendapatkan penugasan yang nyaman, ketidakhadiran, dan jalan pintas administratif).

Ada empat zona titik rawan korupsi di kepolisian yakni (1) “zona pelayanan” dalam urusan pemberian izin, registrasi, verifikasi dan sebagainya, (2) korupsi di zona kewenangan, khususnya dalam tugas selaku penegak hukum, (3) Korupsi fiskal atau anggaran, dalam pos belanja barang, (4) korupsi di manajemen personalia, khususnya saat rekruitmen, promosi, mutasi bahkan diklat untuk jabatan yang strategis.

Zona pelayanan dilakukan dengan cara memperpendek birokrasi atau prosedur yang semestinya (misal: pembuatan SIM-STNK-BPKB (SSB), Surat Keterangan Catatan Kriminal (SKCK), Izin Keramaian dan lain-lain, tidak melalui pemeriksaan yang semestinya dilakukan (misal: izin senjata api, izin keramaian, izin untuk orang asing dan lain-lain.

Kemudian, zona kewenangan dilakukan dengan memanipulasi alat bukti (merubah pasal menjadi pasal yang ringan ancaman hukumannya, “memelihara” bandar narkoba/bandar judi/prostitusi/pemalsu merk/pembajak CD-DVD, dan lain-lain. Selanjutnya, zona fiskal atau anggaran dilakukan dengan cara memanipulasi data fiskal (misal: mark up kuantitas barang, menurunkan kualitas barang, fiktif dalam kegiatan, dan lain-lain.

Dan terakhir, zona manajemen personalia yang dilakukan melalui “lobi-lobi” untuk meluluskan, “budaya setor” mendapatkan “jabatan basah” (misal: untuk lulus sekolah polisi (Secaba, Akpol, Secapa, Sespim, dan lain-lain) harus membayar sejumlah uang, menyetor sejumlah uang secara periodik jika berhasil duduk di jabatan strategis (Kanit, Kasat, Direktur, dan lain-lain), menyetor sejumlah uang untuk ikut pendidikan luar negeri atau kursus di luar negeri).

Ada delapan tipologi korupsi polisi yaitu:
1. korupsi kewenangan dengan menerima atau meminta sesuatu baik makanan, minuman, pelayanan atau diskon gratis atau sejumlah uang atau fasilitas gratis,
2. penyuapan dengan menerima atau meminta uang, barang, dan pelayanan dari perorangan (pengacara, dokter, pengelola tempat, dan sebagainya) atau perusahaan (bengkel, kantor pelayanan, perusahaan jasa pindahan, dan sebagainya)
3. pencurian opotunistik dengan mencuri dari tersangka, korban, Tempat Kejadian Perkara (TKP) atau lokasi yang tidak dilindungi,
4. pemerasan dengan mengambil uang dari pelaku kejahatan atau pelanggar lalu lintas sebagai imbalan tidak menjatuhi hukuman,
5. perlindungan kegiatan ilegal dengan mengambil uang atau upah dari operator susila atau dari perusahaan legal yang melakukan pratik ilegal sebagai imbalan karena melindungi mereka dari tindakan penegakan hukum,
6. penyuapan dengan mengambil uang atau upah karena membatalkan tuntutan yang disangkakan atau membuang kartu tilang lalu lintas yang telah dikeluarkan.
7. kegiatan kriminal langsung dengan melakukan kejahatan seperti mencuri atau merampok dengan menggunakan informasi yang ada pada kepolisian tetapi, sebaliknya tidak melibatkan penyalahgunaan kewenangan polisi.
8. hadiah internal dengan menjual penugasan kerja, cuti, hari libur, bukti dan promosi.

“Global Corruption Barometer” (GCB) 2007 yang diluncurkan oleh Transparency International (TI) yang diambil dari 1010 responden dari Jakarta indeks korupsi untuk Polri 4,2 dari skala 5 sebagai yang terkorup dalam empat zona titik rawan korupsi yaitu zona pelayanan, zona kewenangan, korupsi fiskal atau anggaran, korupsi di manajemen personalia.

Survei tersebut hendaknya dilihat sebagai trigger untuk merubah persepsi masyarakat terhadap Polri sehingga perlu suatu upaya extraordinary dari seluruh komponen kepolisian,melalui dukungan seluruh komponen kepolisian dan tekad seluruh polisi untuk mengubah subkultur mereka sendiri dan mulai dari setiap individu.

Upaya luar biasa berikutnya dengan penegakan hukum yang kosisten (bila perlu sanksi pemecatan), dan perlu suatu mekanisme “pengkucilan” secara sosial bagi yang terlibat korupsi. Terakhir, upaya luar biasa mesti dilakukan dengan semangat profesionalisme (meraih standar tingkah laku dan kinerja yang paling tinggi.

**Ditulis Oleh Mahasiswa Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian Angkatan 70**

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here