Rentenir Berkedok Koperasi Akan di Bubarkan

0
948

Karawang,Zonadinamika.com. Maraknya koperasi di Karawang, belum berdampak positif pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Karena, dari 1.000 koperasi yang ada, hanya 200 yang aktif. Belum lagi, banyak rentenir yang berkedok koperasi.

Ini menjadi tugas pemerintah daerah untuk menertibkan koperasi yang sudah tak aktif dan rentenir yang berkedok koperasi.

Ketua Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Karawang, H Danu Hamidi, meminta Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Karawang membubarkan koperasi yang tidak jelas. Pasalnya koperasi tersebut menjadi penghambat program pemerintah untuk meningkatkan perekonomian masyarakat.

“Dari 1.000 lebih koperasi yang ada di Karawang, yang ada laporan RAT nya hanya sekitar 200, sisanya tidak. Maka Dinas Koperasi harus membereskan itu. Kalau bisa bubarkan saja dulu,” tegas H Danu, kepada wartawan baru-baru ini.

Dia menyampaikan, belum lagi koperasi abal-abal yang ada pergerakannya, tapi tidak terdaftar di pemerintahan. Rentenir berkedok koperasi itu juga bisa merusak ruh koperasi yang sesungguhnya. Karena dengan bunga yang tinggi, bukan menolong masyarakat, melainkan malah menjadi beban bagi masyarakat. Oleh karenanya ini harus diantisipasi oleh Pemda Karawang.

“Karawang itu kaya kok. Uangnya ada, kenapa gak bisa mengoptimalkan koperasi,” ujar H Danu sambil terheran-heran.
Untik mengoptimalkan koperasi, maka setiap koperasi harus memiliki manajerial yang baik, kemudian tumbuhkan rasa memiliki koperasi bagi para anggotanya.

Sehingga bisa sama-sama mengembangkan koperasi untuk kemajuan bersama. “Jadi memang harus dibentuk rasa memilikinya (koperasi). Kami sekarang di komisi B mengusulkan perda tentang pembinaan dan pemberdayaan koperasi dan UMKM,” ujarnya.

Kedepannya, perda itu yang akan menjadi acuan pemerintah dalam menjalankan tugasnya untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Terutama masyarakat menengah ke bawah. Sehingga hasilnya akan bisa langsung dirasakan oleh masyarakat.

“Jangan hanya simpan pinjam saja, tapi silahkan munculkan produk-produk unggulan ditiap desa. Bahkan ditiap dusun,” ujarnya.

Dia juga menyampaikan, dalam perda itu akan dibuat seideal mungkin, agar produk-produk masyarakat bisa benar-benar memberikan peningkatan perekonomiam. Mulai dari produk yang dihasilkan dan harus ada barkodnya, kemudian pemerintah harus menyiapkan pasarnya, disamping itu menyiapkan juga permodalannya.

“Dinas instansi yang terlibat akan didorong untuk bisa mengoptimalkan kinerjanya. Jadi bukan hanya dinas koperasi dan UMKM nya saja, termasuk disperindagtamben, dinas pertanian, dinas perikanan dan dinas-dinas lainnya,” jelasnya.

Dalam setiap kunjungan yang dilakukan ke tengah-tengaj masyarakat, terutama kepemerintahan desa, Danu selalu menyampaikan agar setiap desa memiliki koperasi, bahkan bukan hanya desa, melainkan harus sampai ke dusun-dusun.

“Selama ini baru ada tiga koperasi yang sudah termasuk kapabel. Yaitu koperasi Pindodeli, Peruri, dan Koperasi Guru yang didepan Polsek Klari. Itu bisa jadi contoh,” ujarnya.

Kepala Desa Cikampek Barat, H AA Nandang, SH, memastikan kesiapannya untuk bisa menyambut program pemerintah daerah, terutama program koperasi yang didorong oleh komisi B. Karena koperasi itu merupakan badan usaha yang disebut dengan akar serabut.

Sehingga jika koperasinya kuat, maka akan memberikan kesejahteraan bagi anggotanya. “Untuk pembangunan selain infrastruktur. Kami juga akan membuat koperasi-koperasi berbasis UMKM sampai ke tiap dusun. Sebagaimana saran dari H Danu Hamidi,” pungkasnya.(zie/zd)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here