Wow…, Kasus Korupsi Hibah KPU Mojokerto Senilai Rp 30-Milyar Mandek

0
578

MOJOKERTO-Zonadinamika.com. Kurang lebih empat bulan lamanya penyelidikan kasus dugaa korupsi dana hibah pilbup 2015 Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Mojokerto, belum menetapkan tersangka terkait penyelewengan dana Rp30 miliar itu dengan alasan kepolisian kesulitan mendapatkan alat bukti.

Padahal laporan dugaan korupsi dana hibah pilbup 2015 itu jelas jelas dari gabungan LSM di Mojokerto Maret 2016 lalu, polisi telah memeriksa sejumlah pejabat yang mengetahui proses pencairan, penggunaan hingga laporan pertanggungjawaban dana hibah senilai Rp30 miliar tersebut.

Bahkan di bulan April polisi sempat membeberkan adanya kejanggalan dalam laporan pertanggungjawaban yang dibuat KPU Kabupaten Mojokerto. Diantaranya, Ketua KPU Ayuhannafiq, Sekretaris KPU Heru Kendoyo, Komisioner Divisi Perencanaan Keuangan Logistik dan Urusan Rumah Tangga, Heru Efendi, Bendahara KPU, Anang Subekti serta pejabat dari BPKA dan Bakesbangpol Linmas Kabupaten Mojokerto.

Dari hasil penyelidikan, polisi menduga terjadi manipulasi laporan yang mengarah pada mark up anggaran mencapai sekitar Rp1 miliar. Namun setelah itu, kasus tersebut berhenti di tengah jalan. Polisi mengaku kesulitan membuktikan dugaan mark up anggaran yang diduga dilakukan oknum KPU Kabupaten Mojokerto tersebut.

Kasat Reskrim Polres Mojokerto, AKP Budi Santoso membenarkan jika untuk sementara penyelidikan kasus tersebut mandek (berhenti). “Kendalanya sampai saat ini KPU belum menyerahkan berkas-berkas terkait pertanggungjawaban penggunaan Pilbup yang kami minta,” ungkapnya.

Lebih lanjut AKP Budi Santoso menerangkan ,”berkas seperti kwitansi dan dokumen lain yang membuktikan penggunaan anggaran Pilbup 2015, KPU Kabupaten Mojokerto belum menyerahkan berkas tersebut, Kasat memastikan proses penyelidikan jalan ditempat karena berkas.” Ujarnya.

“Yang paling banyak modusnya mark up. Seperti honor kegiatan rapat yang hanya sekali pertemuan dilaporkan tiga kali pertemuan. Kami tak bisa meningkatkan ke proses penyidikan selama belum ada audit kerugian negara. Upaya penggeledahan juga tidak bisa karena aturannya harus ditingkatkan ke proses penyidikan dahulu,” sambungnya.

Sementara Heru Kendoyo Sekretaris KPU Kabupaten Mojokerto, tidak berani berkomentar banyak saat dikonfirmasi. “Untuk sementara saya tak mau komentar dulu. Ini masih repot pindahan kantor,” ucapnya. (dra)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here