LSM STRATEGI Buka Posko Peduli Pendidikan

0
611
logo lsm strategi

MEDAN,Zonadinamika.com- Sistem pendidikan nasional yang diamanatkan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu, relevansi serta efisiensi manajemen pendidikan guna menghadapi tuntutan perubahan kehidupan akibat dampak arus globalisasi, sehingga secara berkesinambungan perlu dilakukan pembaharuan pendidikan yang terencana dan terarah.

Mekanisme penjaringan calon Siswa/i baru dalam Petunjuk Teknis (Juknis) Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang dilaksanakan dengan azas obyektivitas, transparansi, akuntabilitas dan tanpa diskriminatif menurut Ketua DPP LSM STRATEGI M. Yusuf Siregar atau yang akrab disapa Boy Siregar sepertinya sudah sangat baik bila elemen pendukung sesuai kewenangannya mengesampingkan “Faktor X” yang cenderung mengorbankan kepentingan orang lain.

Pengawasan yang dibentuk sekolah, Dinas Pendidikan, dan sebagainya untuk melakukan Supervisi serta monitoring pelaksanaan PPDB terkesan belum maksimal menjalankan Tupoksi (Tugas Pokok dan Fungsi) nya, ditandai masih ditemukannya dugaan Pungli (Pungutan Liar alias Uang Pelicin) seputar Proses PPDB TP. 2016/2017 di lingkungan Dinas Pendidikan (Diknas) Kota Medan terutama di tingkat SMPN dan SMAN sederajat, “Jangan-jangan Pengawas dan Kepsek ada main mata atau kongkalikong?!”, sindir Boy Siregar.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) melalui Dinas Pendidikan Kota Medan beserta pihak berkompeten lainnya harus melakukan pengawasan lebih (ekstra) terhadap ketentuan peraturan terkait Seleksi PPDB guna mematikan ruang gerak pelaku kecurangan, selanjutnya membentuk Tim Pencari Fakta (independen) pasca PPDB TP. 2016/2017 menyelidiki isu (praktek sogok) yang berkembang, ungkap Boy Siregar dan mengajak masyarakat berbagai lapisan bekerja sama memberikan kontribusi data pungutan liar (uang sogok) masuk sekolah Negeri khususnya di Kota Medan melalui Posko Peduli Pendidikan LSM STRATEGI Di Jl. Kedondong Pasar VII Marindal KP: 0852-6213-3802 / 0812-6357-3118 / 0821-6850-0050 setiap hari kerja.

Masyarakat tidak perlu khawatir kemungkinan adanya ancaman (terhadap anaknya-red) dari pihak sekolah dalam proses pembelajaran bila melaporkan praktek kecurangan yang terjadi. Hak dan kewajiban masyarakat telah diatur Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, dimana dalam Pasal 8 menyatakan masyarakat berhak berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan, dan Pasal 9 tertera bahwa masyarakat berkewajiban memberikan dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan pendidikan.

Sinergivitas antara dukungan (kewajiban) dan peran serta (hak) masyarakat sangat diperlukan agar dunia pendidikan sebagai embrio generasi penerus terselamatkan dari ulah oknum pejabat maupun penjahat bangsa ini. (Abdurrahman Sinaga)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here