Di Purwakarta, Dana Desa dan ADD Rawan Penyimpangan

0
1042

PURWAKARTA,Zonadinamika.com. Penyerapan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) di lingkungan pemerintahan Kabupaten Purwakarta, tengah di sorot oleh sejumlah pihak, karena sedikitnya 10 Desa penerima DD,ADD sangat sarat melakukan penyelewengan.

Hal itulah membuat Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) Satria Pangkal Perjuangan mencoba menempu jalur hukum dengan melaporkan dugaan penyimpangan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) sejumlah desa di Purwakarta ke inspektorat, Senin (1/8).

Sebab, dari laporan masyarakat yang masuk ke lembaga, 10 desa yang disinyalir terjadi penyimpangan DD dan ADD. Dan permasalahan tersebut juga akan segara dikomunikasikan dengan pihak penegak hukum, dalam hal ini Kepolisian dan Kejaksaan Negeri (Kejari) Purwakarta.

Agar penegak hukum terus melakukan pengawasan guna mengantisipasi maraknya dugaan penyimpangan-penyimpangan dana desa,” tuturnya. ujar Korwil LPKSM Satria Pangkal Perjuangan Purwakarta, Dodo Zakaria

Menanggapi hal tersebut, Inspektur Inspektorat Kabupaten Purwakarta, Ir Tarsamana Setiawan mengatakan, bahwa sebelumnya inspektorat sudah diberikan surat perintah untuk monitoring DD dan ADD. Dikatakan, Kabupaten Purwakarta baru mencapai 60 persen.

Ditambahkan, inspektorat hanya bisa menyampaikan LHP monitoring berdasarkan hasil monitor di lapangan. Sesuai dengan fungsi inspektorat secara umum, yaitu pengawasan, pembinaan dan pemeriksaan. Dan dalam praktiknya penggunaan dana desa harus terkoneksi antara RPJMDes, RKPDes dan APBDes dan harus diketahui pihak-pihak terkait seperti, Bamusdes,” ujarnya.

Sekretaris Komisi I DPRD Purwakarta, Fitri Maryani mengatakan, tidak sedikit kalangan yang meragukan kemampuan desa mengelola dana desa, dana desa yang sudah mulai dikucurkan pada April 2015 lalu harus menjadi titik pijak pembuktian pemerintah dan warga desa terhadap kalangan yang pesimistis tersebut.

Kepala desa adalah kuasa pengguna anggaran desa. Tapi, kekuasaan ini tidak boleh digunakan semena-mena. Jajaran pemerintah desa harus mengutamakan prinsip keterbukaan, bertanggung jawab, dan partisipasi dalam mengelola dana desa. Tegasnya.

Peran pemerintah desa lebih pada aspek eksekusi anggaran, Bamusdes, harus aktif mengontrol penggunaan dana desa. Jika selama ini Bamusdes terkesan sebagai lembaga stempel kebijakan pemerintah desa, sekarang hal itu tidak boleh terjadi lagi.Pesan Fikri

Dikatakan, pengalaman yang ada, pelatihan atau sosialisasi tidak pernah ada tindak lanjut dalam bentuk supervisi dan fasilitasi, di samping pemerintah desa dan Bamusdes, warga desa tidak boleh pasif. Warga yang aktif bukan dalam arti mengkritik tanpa memberi solusi.

Tidak pula berpretensi menjatuhkan atau mencari-cari kesalahan kepala desa agar bisa dipidanakan. Maka warga aktif yang dimaksud adalah warga desa yang mau terlibat dalam pembahasan dana desa dan secara sukarela ikut mengawasi.

Dalam UU Desa, pemerintah kabupaten dapat mengawasi pengelolaan keuangan desa (UU Desa, Pasal 115 g). Dengan begitu, kabupaten tidak boleh berpangku tangan, melainkan harus meningkatkan pengawasannya agar dana desa bisa dikelola dengan benar sesuai dengan kaidah administrasi pemerintahan. (nunu)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here