Alasan Tidak Ahli, Penyerapan DD 2017, Kades Tanah Baru Singkirkan Warga

0
366
Pembangun jalan setapak loasi Dusun bugis selatan

KARAWANG-Zonadinamika.com.  Program Dana Desa tahun anggaran 2017 sudah digelontorkan pemerintah pusat ke masing-masing Rekening pemerintah desa pada awal bulan mei,salah satunya Kepala  Desa tanah baru Kecamatan Pakisjaya sudah mencairkan Dana Desa tersebut.

Pencairannya terbagi dua termen yaitu 60 persen pada tahap awal dengan kisaran Rp.500 juta,pencairan tahap awal tersebut pelaksanaannya untuk pembangunan infrastruktur desa,pencairan tahap 2 yaitu 40 persen dari kisaran anggaran 800 juta,penggunaannya untuk ekonomi kerakyatan yang dikelola BumDes.

Namun Kepala desa Tanah Baru Syarif Aripin saat ditemui dikediamannya Jumat (19/5) mengatakan, pelaksanaan pembangunan infrastruktur baik jaling atau japak sengaja tidak memberdayakan masyarakatnya karena mereka belum ahli dan lambat bekerjanya.

Sehingga alasan itulah dia menggunakan jasa pihak ketiga alias diborongkan,”Pakai tenaga kerja Luar wilayah desa kerjanya cepat dan mereka memang ahli dibidang pengecoran jalan dibanding warga sendiri”,Katanya.

Program Dana Desa yang pembangunannya tidak mengikut sertakan warga desa setempat,mendapat tanggapan dari aktifis Lembaga Swadaya Masyarakat Badan Pembina Potensi Keluarga Besar Banten (BPPKB) Banten wilayah Kecamatan Pakisjaya Bunawi.Dia sangat menyesalkan Prilaku kepala desa Tanah Baru tersebut karena dinilai Arogan.

Menurut Bunawi Kepala desa Tanah baru yang dipimpin Syarip arifin sudah tidak mengindahkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa pasal 81 ayat 2.Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa Pembangunan desa dilaksanakan oleh pemerintah desa dengan melibatkan seluruh masyarakat desa dengan semangat Gotong royong,”Jadi dalam UU tersebut sangat jelas sekali bahwa pembangunan desa harus memberdayakan masyarakatnya,bukan diborongkan,” Tegasnya

Masih kata Bunawi,ini patut diawasi, jangan sampai pekerjaannya tidak sesuai dengan volume yang sudah ditentukan dalam RAB,selain itu Kualitas mutu beton dan pengeluaran keuangannya harus sesuai juga dengan perencaanaan.

“Jangan sampai terindikasi Korupsi,Kolusi dan Nepotisme,saya harap pihak pemerintah kecamatan segera melakukan Monitoring dan mengevaluasinya.”Tegas Bunawi. (Haris/Wasim)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here