YLBH RAM INDONESIA Mengajukan Permohonan Keberatan Hak Uji Materiil Kepada MA untuk Prsiden RI

0
329
Beni Arbi Batu Bara,SH.Ketu Umum YLBH RAM INDONESIA

JAKARTA-Zonadinamika.com. Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (YLBH) RAM INDONESIA mengajukan Permohonan Keberatan Hak Uji Materiil (HUM) Kepada Mahkmah Agung (MA),Rabu (31/5/2017) minggu lalu yang di terima langsung oleh Kasubidit HUM dan PK Pajak Ria Susilawesti,S.H..,M.M.

Tanda terima bukti pembayaran dan penerimaan berkas perkara HUM di terima langsung oleh Ketua umum YLBH RAM INDONESIA  Beni Arbi Batu Bara,SH. Permohonan keberatan tersebut di tujukan Kepada Presiden Republik Indonesia terhadap PP no. 99 tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor.32 Tahun 1999  Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Masyarakat.

Menurut Ketua Umum YLBH RAM INDONESIA Beni Arbi Batu Bara,SH Menejelaskan.Kami mengajukan permohon keberatan kepada Presiden Republik Indonesia  terhadap PP Nomor.99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor.32 Tahun 1999  Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Masyarakat.

“Karena PP terseebut bertentangan dengan pelaksanaan sistem pemasyarakatan yang bertujuan reinterasi sosial yang mengedepankan asas non diskriminatif dan pelaksanaan pemberian hak merupakan bagian dari proses pembinaan dan juga bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan”. Ungkap Ketua Umum YLBH RAM INDONESIA saat di temui Di kantor Bilangan Pasar Minggu Jakarta Selatan,Rabu (7/6/2017).

Lanjut masih Kata Beni Arbi Batu Bara, Dalam Pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Narapidana mendapatkan Remisi dengan syarat berkelakuan baik dan telah menjalani masa pidana lebih dari 6 bulan.Untuk mendapatkan syarat tersebut, Narapidana tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu bulan terakhir, terhitung sebelum tanggal pemberian Remisi. Selain itu Narapidana tersebut telah mengikuti program pembinaan yang diselenggarakan oleh Lapas dengan predikat baik.Katanya

Selan itu Beni Arbi batu Bara menegaskan,”Sedangkan menurut  Peraturan Pemerintah Nomor 99 tahun 2012 aturan itu diperketat bagi Narapidana Terorisme, Narkotika dan Prekursor Narkotika, Psikotropika, Korupsi, Kejahatan terhadap Keamanan Negara, Kejahatan HAM yang berat, serta Kejahatan Transnasional Terorganisasi lainnya”.

Adapun syaratnya sebagai berikut:1. Bersedia bekerjasama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya.2. telah membayar lunas denda dan uang pengganti sesuai dengan Putusan Pengadilan untuk Narapidana yang dipidana karena melakukan Tindak Pidana Korupsi.3. Telah mengikuti Program Deradikalisasi yang diselenggarakan oleh Lapas dan/atau Badan Nasional Penanggulangan Terorisme serta menyatakan ikrar.

Ikrar ini berbunyi: Setia terhadap NKRI dan janji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.4. Narapidana yang dipidana karena melakukan Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, Psikotropika hanya berlaku terhadap Narapidana yang dipidana dengan Pidana penjara paling singkat 5 tahun.Ungkapnya

Ditambahkannya lagi,” Selain mengatur remisi, PP 99/2012 ini juga mengatur soal Pengetatan Asimilasi dan Pemberian Bebas Bersyarat”.Kata Beni dengan kalimat yang tegas kepada zonadinamika.com

Beni berharap, “Agar  pemerintah ataupun Presiden dengan segera mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan tanggal 12 November 2012,karena bertentangan dengan Pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan yang bertujuan Reinterasi Sosial yang mengedepankan Asas Non Diskriminatif dan Pelaksanaan Pemberian Hak merupakan bagian dari Proses Pembinaan, serta bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan”.Ujar Beni dengan Penuh harapan (Wasim Ben)

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here