Cara DPR RI itu Seperti Gaya Preman

0
291

JAKARTA – Zonadinamika.com. Ketua Indonesia Police Watch (IPW) Neta S. Pane mengingatkan para anggota panitia khusus (Pansus) Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) agar jangan menggunakan cara “premanisme” dengan mengancam akan menyandera anggaran Polri.

Ancaman itu terkait penolakan Polri untuk memanggil paksa Miryam Hariani seperti permintaan Pansus dalam kasus mega-korupsi eKTP yang menyeret nama sejumlah tokoh penting di DPR.

Seharusnya, kata Neta, oknum-oknum itu menyadari terlebih dahulu apakah pemanggilan paksa yang disebutkan dalam UU tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (UU MD3) sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang ada atau tidak, terutama KUHAP.

“IPW menilai, ancaman yang dilontarkan segelintir oknum di Pansus pasca Kapolri menolak pemanggilan paksa terhadap Miryam lebih mempertontonkan gaya premanisme yang berlagak seperti teroris yang main ancam penyanderaan. Mentang-mentang merasa punya kuasa dalam hal anggaran, mereka berlaku seenaknya ketika keinginannya tidak dituruti,” ujar Neta di Jakarta, Rabu (21/6).

IPW, kata dia, menilai ancaman sandera anggaran oleh “segelintir oknum Pansus” itu tak lebih sebagai gertak sambal. Gertakan tersebut makin mempertontonkan arogansi para oknum di DPR yang lebih mementingkan diri mereka sendiri ketimbang memikirkan nasib rakyat dan bangsa, kata Neta.

“IPW berharap rakyat di Dapil mereka mencatat tingkah laku oknum-oknum itu sehingga di Pemilu 2019 tidak lagi memilih mereka. Selain itu KPK diharapkan bisa bekerja cepat untuk menciduk dan menyeret semua anggota DPR yang terlibat kasus korupsi KTP Elektronik,” imbuh dia.

Tiga Alasan
Lebih lanjut, Neta menyebutkan ada tiga alasan kenapa Polri harus mengabaikan gertak sambal segelintir oknum di Pansus Hak Angket DPR.

“Pertama, anggaran tersebut bukanlah milik DPR apalagi milik oknum-oknum Pansus yang mengancam akan menyandera, tapi anggaran itu milik rakyat dari pajak rakyat untuk membiayai Polri dalam menjaga keamanan rakyat,” tandas dia.

Alasan kedua, dasar hukum pemanggilan paksa itu tidak jelas karena tidak ada Juklak dari UU MD3. Jika polisi memanggil paksa Miryam sementara yang bersangkutan ada di tahanan KPK, hal ini bisa menimbulkan benturan antara Polri dan KPK.

“Ketiga, sebagian oknum DPR disebut-sebut terlibat kasus korupsi eKTP, sehingga warna kepentingan untuk mengamankan kelompok maupun pribadi lebih terasa menonjol,” tambah dia.

Dengan mengabaikan ancaman oknum Pansus itu, menurut Neta, jajaran Polri bisa lebih fokus dan profesional dalam menjaga keamanan masyarakat, terutama di bulan Ramadan dan menjelang Idul Fitri.

“Percayalah, meski segelintir oknum Pansus teriak-teriak akan membekukan anggaran kepolisian tapi rakyat akan berada di belakang Polri dalam mendukung tugas tugas profesional kepolisian,” pungkas dia (AN/B1)

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here