Ketua GMPK Meminta inspektorat Dan BPK Mengaudit Dana SPP PNPM

0
217

Aceh Timur-ZonadinamikaNews.com, Ketua DPD Gerakan Masyarakat Perangi Korupsi (GMPK) Kabupaten Aceh Timur Khaidir.SE meminta inspektorat Aceh Timur mengaudit Dana SPP PNPM yang hingga sampai saat ini status kelembagaan peninggalan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan memang masih belum bisa dipastikan kejelasannya, Jum’at 28 /6/2019.

Walaupun demikian dana yang dikucurkan melalui lembaga tersebut disetiap Kecamatan diduga kurang lebih dana simpan pinjam Perempuan (SPP) berkisar Rp. 2.4 miliar untuk dana Simpan dan khusus diperuntukkan kepada kelompok perempuan yang berekonomi lemah,dan tidak kepada orang yang mampu, karena ini program pemberdayaan dan harus tetap dipertanggung jawabkan akan tetapi kenyataannya hingga saat ini dana tersebut hampir dapat dikatakan sudah jarang terdengar lagi disetiap Kecamatan.

Lebih lanjut Ketua Gerakan Masyarakat Perangi Korupsi (GMPK) Kabupaten Aceh Timur Khaidir.SE juga mengingatkan kepada disetiap Unit Pengelola Kegiatan (UPK) di masing-masing kecamatan di Kabupaten Aceh Timur, jangan ada yang beranggapan bahwa dana PNPM sudah tidak jelas dan siapa yang bertanggung jawab, maka wajar kita dari LSM mengingatkan dan meminta Dana tersebut dilakukan Audit, agar tidak disalahgunakan penggunaannya.

Jangan pernah berfikir dana ini sudah tidak ada yang memantau maka bisa dibagi-bagi begitu saja tanpa mengikuti prosedur,Itu tidak boleh terjadi katanya, suatu saat Negara tetap akan mengaudit untuk pertanggung jawaban dana tersebut ,Jangan sampai seperti daerah yang lain yang masuk ke ranah hukum karena terjadinya penyimpangan dan penyelewengan dana PNPM tegasnya

Pemerintah mengucurkan dana tersebut melalui program PNPM yang sifatnya untuk pemberdayaan ini karena sangat berkontribusi menurunkan angka garis kemiskinan,Tidak hanya sampai disitu saja pengelolaannya juga harus benar-benar diperhatikan oleh semua pihak pengelola agar tidak ada yang terseret kepada kasus penyimpangan yang berujung ke ranah hukum, oleh karena itu disetiap tahunnya BKAD dan UPK wajib harus mengadakan Musyawarah Antar Desa (MAD) demikian jelasnya.(*)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here