Surat Dirjend Bimas Kristen Tentang Ijazah Diduga Ilegal. Ombudsman RI Minta Lengkapi Data Laporan.

0
942

Gunungsitoli-ZonadinamikaNews. com.Melalui Surat Dirjend Bimas Kristen tgl 10 juli 2018 yang ditunjukkan kepada Ombudsman RI setelah pertemuan Dirjend Bimas Kristen Kementrian Agama RI dengan Ombudsman RI sejak 16/04/2018 dilantai 7 Ombudsman RI.

Saat dikonfirmasi melalui WhatsApp, Lo’ozaro Zebua menuturkan bahwa Surat Dirjend Bimas Kristen Kementerian Agama RI menegaskan tidak memiliki data dan tidak menerbitkan surat keputusan tentang pengesahan ijazah an.Herman Jaya Harefa ,tetapi Dirjend Hanya menandsahkan dengan melampirkan foto copy ijazah,(10/7/19).

Seorang pendeta yang lulusan STT dari jakarta yang selesai pada Tahun 2005 melihat format ijazah seperti bersurat ,membaca surat Dirjend Bimas Kristen Kementerian Agama RI,maka menilai ijazah tersebut tidak sah terjadi pelanggaran hukum dan itu wajib diproses oleh pihak penegak hukum.

Lebih lanjut lo’ozaro zebua menjelaskan bahwa Persoalan ini sudah dilapor di Poldasu pada tgl 10 Desember 2014 namun ada kendala karena diminta contoh ijazah yang resmi untuk bahan pembanding.

Kemudian diarahkan mengadu ke Polres Nias tgl 21/06/2015 melalui Dumas dan diberi SP2HP Dalam lidik Sesuai surat reskrim tgl 4/08/2015.

Dpp Gwi melalui Tim investigasi di jakarta pihak Plt Dirjend Bimas Kristen Prof H Abrahmana menilai ijazah tersebut ilegal atau tidak sah.
Tgl 17/05/2017,dan sekolah PKBM Budaya diduga alamat fiktif atau tidak ada dialamat jln Keramat sawah VI tetapi yang ada sekolah Mandarasah.

Saat Loozaro Zebua melakukan investigasi pada kementerian pendidikan dan kebudayaan RI pada tgl 19 Maret 2018 pihak petugas di Unit Pelayanan Terpadu di jln sudirman Gedung C Menegaskan Pkbm budaya berdiri Tahun 2011 kegiatan dibawah tahun 2011 semua ilegal,melihat foto copy ijazah juga tidak ada nama dalam kode ijazah.

Selanjutnya pihaknya meminta agar membuat surat permohonan untuk mendapat penjelasan maka menyampaikan surat tgl 23/03/2018.

Pada tgl 23/03/2018 melapor ke polda Metro jaya dan penyidik unit 3(tiga) melakukan proses dan turun lapangan da memeriksa kepada Pkbm budaya ternyata tidak bertanggung jawab sehingga penyidik menyimpulkan bahwa kasus dimaksud lebih baik buat laporan ke pasal 263 KUHPidana.@soni

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here