Zack : Apakah SKPD Jatim Sudah Terapkan Proses PL Melalui Aplikasi SPSE 4.3 di Tahun 2019?

0
270

Surabaya – ZonadinamikaNews.com. Seluruh Proses Pengadaan Barang/Jasa pemerintah (Pengadaan Langsung, Tender, Penunjukan Langsung, dan Swakelola) diwajibkan dilaksanakan secara elektronik untuk menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang negara yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, jumlah, waktu, biaya, lokasi, dan Penyedia. Sesuai Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang dipertegas pasal 5; dimana Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa meliputi, melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa yang lebih transparan, terbuka, dan kompetitif; maka dari itu mengimplementasikannya.

LKPP pada Tahun 2019 ini, mulai menerapkan proses Pengadaan Langsung atau yang lebih populer disebut PL (Non Tender) melalui Aplikasi SPSE 4.3.

Berdasarkan pantauan wartawan ZonadinamikaNews.com, salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Surabaya yakni Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang khususnya bidang Permukiman bahwa adanya kecurangan dalam jual beli ‘projects’ pengadaan langsung. Diduga oknum Pegawai Negeri Sipil (PNS) melakukan penyalahgunaan wewenang.

Modus operandinya, oknum tersebut mengumpulkan para “rekanan” di sebuah hotel, setelah sudah kumpul semua membuka list-nya dan tawaran memilih paket pekerjaan. Tak hanya itu, oknum tersebut seakan memiliki strategi menyusun agar dapat dijualnya ‘project’ tersebut dan selalu berpindah tempat.

Dari data dan keterangan yang dihimpun, hotel yang dibuat ‘transaksi’ jual – beli proyek yakni Hotel Sulawesi Gorontalo, Hotel Kampi, Hotel Aria dan Hotel Bumi Surabaya serta dilain tempat seperti resto Bangi Kopitiam.

Padahal sudah jelas aturannya untuk mendapatkan PL, berikut ini cara yang harus di ikutin oleh penyedia jasa yang ingin mendapatkan pekerjaan PL ( non tender). Pertama – tama Penyedia Daftar ke LPSE terdekat untuk membuat Akun SPSE, Lalu Penyedia Jasa harus melihat Pengumuman RUP Kementerian / Lembaga/ Pemerintah Daerah yang akan di ikuti di https://sirup.lkpp.go.id/ Cari paket yang Anda sukai.

Kemudian buat pengajuan Proposal ke PPK. Penyedia yang ditunjuk masuk ke SPSE dan melihat di menu Paket Baru. Jika sudah muncul klik Paket tsb dan klik tombol Setuju dan Daftar Paket.

Sesuai Pasal 8 huruf c, tupoksi PPK dalam Pengadaan Barang/Jasa memiliki tugas Salastunya adalah, membuat paket Pengadaan Langsung (PL), sebelum diserahkan ke pejabat pengadaan PPK harus melengkapi Data Penyedia yang akan mengikuti paket – paket dimaksud.

Selanjutnya, diserahkan ke Pejabat Pengadaan atau UKPBJ, Lalu Pejabat Pengadaan atau UKPBJ mengumumkan Paket Pengadaan langsung tersebut Non Tender di Aplikasi SPSE untuk di proses.

Menurut Zaenal Muttaqin yang akrab disapa Zack Ketua DPD LSM Garis Demokrasi mengatakan kalau dalam regulasi yang diatur mempelancar dalam penjualan proyek pemerintah, apalagi selaku ASN (Aparatur Sipil Negara) itu tidak diperbolehkan. “Jual – beli pekerjaan pemerintah dikalangan melanggar Undang-undang KKN, justice di penyalahgunaan wewenang itu, berapapun nilainya,” tegasnya juga selaku Pemerhati APBN.

Ia juga menambahkan Bagaimana dengan Pemerintahaan Daerah Di Provinsi Jawa Timur, Apakah SKPD – SKPD sudah melaksanakan kewajiban memasukan seluruh Pengadaan baik, Pengadaan Langsung, Tender, Penunjukan Langsung, dan Swakelola melalui Aplikasi SPSE 4.3..??. “Menarik untuk kita telusuri dan dalami selanjutnya,” tutup Zack. (dms)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here