Kejaksaan Diminta Usut Proyek BPBD Karo Yang Rawan Korupsi

0
257

Tanah Karo-beritaterbaru.wiki. com. Pihak kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumut atau Kejaksaan Negeri (Kejari)Kabanjahe diminta turun tangan melakukan pengusutan terhadap pelaksanaan proyek pembuatan septictank dirumah pengungsi korban erupsi gunung sinabung dilokasi hunian tetap (huntap)di Nangbelawan 2 kec simpang Empat kab karo Sumatra utara (Sumut).

Hal ini dikatakan Ketua Umum DPD Badan Anti Korupsi Indonesia (BAKINDO)Enriko Rambe SE ketika di mintakan tanggapanya melalui telepon seluler terkait adanya indikasi perbuatan yang diduga dapat menimbulkan kerugian Negara di proyek Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Karo berbiaya Rp 1,9 m tersebut senin (5/8) menurut Eriko Rambe sesuai peraturan presiden ( perpres) nomor 16 tahun 2018 tenangpengadaan barang/jasa pemerintah pasal 4 huruf a bertujuan untuk menghasilkan barang/ jasa yang tepat dari setiap aspek kwalitas ,jumblah , waktu, biaya dan penyedia.

Merujuk pada pasal tersebut maka pejabat pemeriksa hasil pekerjaan (PJPHP)dan panitia pemeriksaan hasil pekerjaan (PPHP)sepatutnya tidak menerima hasil pekerjaan kontraktor yang diduga tidak sesuai kontrak.

Contohnya pipa saluran limbah tidak ditanam dan sudah pecah, beton setictank jebol sehingga tidak dapat digunakan.

Maka susuai perpres no 54 tahun 2010 serta perubahan perpres nomor 70 tahun 2012 pasal 121 ayat 7 hurup a di kenakan sangsi adminitrasi .b. Dituntut ganti rugi ,dan/atau .c.Dilaporkan secara pidana.

Maka proyek yang bersumber dari dana hibah BNPB tahun 2017 tersebut dapat ditindak lanjuti oleh pihak Kejaksaan sesuai peraturan yang berlaku”tegas Enriko Rambe mengakhiri keterangannya.
(Percaya)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here