LSM LAKI Aceh Timur Akan Laporkan Proyek Sumur Bor Ke Penegak Hukum

0
745

Aceh Timur-ZonadinamikaNews.com.
Laskar Anti Korupsi Indonesia (LAKI) DPC Aceh Timur dinas Pertanian terkait dugaan korupsi dalam pengalokasia DAK,DAU tahun 2018 dalam pembuatan sumur bor.”Kita akan laporkan pihak-pihak yang terkait dalam pengelolaan DAK,DAU pada dinas pertanian kepada penegak hukum, karena kami menilai cukup banyak dugaan penyimpangan dan berdampak pada kerugian keuangan negara dalam pelaksanaan anggaran untuk pembuatan sumur bor tersebut” tegas Saeful Anwar sebagai ketua DPC LAKI Aceh Timur pada ZonadinamikaNews.com.

Dikatakan berdasarkan data dan hasil investigasi pada sejumlah lokasi pembuatan sumur yang tersebar di Aceh Timur ditemukan sejumlah kejanggalan yang mengarah pada indikasi praktek korupsi dan terkesan pihak terkait telah mengibuli masyarakat.kasian masyarakat namanya di jual dalam sebuah program, namun hasilnya tidak bisa di nikmati dengan baik, hanya kerena perilaku pejabat mental koruptor. Ujar Saeful.

Pasalnya, penggunaan Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2018 sangat menyisahkan aroma tidak sedap dan rawan penyimpangan serta dirindikasi kuat jadi ajang korupsi oleh oknum-oknum yang berlindung pada dinas pertanian Aceh Timur.

Dugaan penyimpangan juga terjadi di speack, karena pipa-pipa yang pergunakan diduga harus sesuai keinginan oknum pejabat dinas pertanian, walapun hasilnya kurang memuaskan, alhasil membuat banyak sumur bor tidak bermamfaat alias terkesan mubajir.

Selain itu adanya pengakuan dari kelompok yang mengaku mengalami pemotongan dana mencapau Rp 16 juta dengan rincian Rp.10 juta untuk oknum wakil rakyat dan Rp.6 juta untuk pembuatan draf, anehnya dalam spj pembuatan draf hanya tercatat Rp.2.500.000 namun faktanya Rp.6 juta, terang sumber.

Dugaan lain, kalau di hitung jumlah semen pada tiap lokasi sumur bor hanya menghabiskan 15 sak semen, sementara yang dilaporkan menghabiskan 50 sak semen, lain lagi dengan ukuran pipa yang dipakai tidak sesuai dengan perencanaan.

Ambipa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) via telepon selulernya beberapa waktu lalu oleh wartawan media ini berusaha menampik bahwa dugaan adanya potongan Rp.10 juta bukan urusan dinas,sama halnya dengan potongan Rp.6 juta Ambipa beralasan bahwa itu bisa jadi oleh pihak ketiga karena ini dana swadaya masyarakat.

” Soal adanya potongan Rp.10 juta itu saya tidak tahu, dan mungkin ada pihak ketiga, karena dana itu di transfer via rekening kelompok, soal yang Rp.6 juta, bisa jadi karena pelaksanaanya swakelola”.

Ditanya soal masih banyaknya pembuatan sumur bor yang mangkrak sejak di kerjakan tahun 2018 dan mangrak hingga sampai saat ini, Ambipa mengaku bahwa pihaknya terus melakukan pembinaan, karena pembuatan sumur bor itu tidak segampang yang di bayangkan apalagi mencari titik air.

Para ketua kelompok juga harus bertanggungjawab dengan tidak maksimalnya sumur bor apalagi sampai mangkrak, tak kalah penting pihak pengawas juga bertanggungjawab.

Rencana LSM KALI untuk membawa proyek sumur ini pada rana hukum juga didukung oleh sejumlah masyarakat yang turut rencana LSM LAKI, seraya merasa kecewa melihat hasil sumur bor yang tidak berpungsi dengan baik, dan menuding bahwa dugaan korupsi dalam proyek sumur bor tersebut sangat tidak bisa disangkal.

“Rp.100 juta dalam pembuatan sumur bor bukan dana kecil, itukan hasil pajak rakyat juga, apalagi ada kelompok penerima anggaran, mengaku di potong sebesar Rp.10 juta setiap kelompok dan dana Rp.10 juta tersebut di berikan pada oknum oknum yang punya kebijakan di pemerintahan Aceh Timur, pemotongan dana tersebut tidak di ketahui jelas apa peruntuhkanya.tegas warga yang tidak mau disebut namanya.

DAU,DAK tahun 2018 besar anggaran Rp.1.600.000.000 dalam program pembuatan sumur BOR yang tersebar jangan menjadi bancakan oknum pejabat dinas pertanian Aceh Timur.Ironisnya sumur bor tersebut hingga saat ini banyak yang tidak berpungsi.(tim)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here