Polres Nias Mulai Sediliki Pungli Komite SMKN 2 Gunungsitoli.

0
767

Gunungsitoli-ZonadinamikaNews.com.Bidikan atas dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh para Pendidik SMKN 2 Gunungsitoli terus mengalir dikalangan aktifis dan penegak hukum. pungutan uang komite dan penahanan Rapor salah seorang siswi SMKN 2 Gunungsitoli Anaria Mendrofa (16) yang sangat Viral di medsos belum lama ini.telah mengundang atensi Kapolres Nias AKBP Deni Kurniawan,S.I.K, MH melihat secara langsung keadaan keluarga dan siswi SMKN 2 GUNUNSITOLI, Kota Gunungsitoli, atas nama Anaria Mendrofa kelas XI jurusan OTKP yang rapornya ditahan oleh pihak sekolah.

Dimana pada saat itu juga Kapolres Nias menyampaikan,bahwa pihak Kepolisian Resor Nias akan membantu memfasilitasi agar apa yang menjadi hak dan layak diterima oleh keluarga kurang mampu ini, seperti PKH,  RASTRA, dan hal lainnya dapat diterima oleh keluarga ini. Selain itu juga Kapolres Nias, meminta klarifikasi dari pihak sekolah SMK Negeri 2 Gunungsitoli terkait kejadian yang dialami oleh Anaria Mendrofa. Sebagaimana diberitakan di beberapa media sebelumnya.

Tindaklanjut kedatangan Kapolres Nias AKBP Deni Kurniawan,S.I.K, MH dikediaman siswi SMKN 2 Gunungsitoli melalui SATRESKRIM polres Nias layangkan surat permintaan keterangan yang ditunjukan langsung kepada orangtua Anaria Mendrofa, tertanggal 07 agustus2019, dengan nomor: B/1110/Vlll/RES.3.3./2019/Reskrim. Perihal: Permintaan Keterangan dan Dokumen. Pada hari senin tanggal 12 agustus 2019,sekira pukul 08:30 wib, tempat : Ruang Unit lll Tipikor Sat reskrim Polres Nias jln. Bhayangkara no. 01. Untuk Bertemu dengan penyidik BRIPKA OKTAFIANUS MENDROFA.

Adapun isi surat permintaan keterangan dan dokumen dimaksud sebagai rujukan: pasal 1 butir 4, dan 5, pasal 102, pasal 103, pasal 104, pasal 105, UU nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitap Undang Undang Hukum Acara Pidana. Undang Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Laporan Informasi nomor: R/LI/54/VII/2019/Reskrim, tanggal 29 juli2019 tentang Pungutan uang komite diluar ketentuan yang berlaku di SMKN 2 GUNUNGSITOLI tahun pelaharan 2018/2019.

Saat dikonfirmasi tentang surat perihal pernintaan keterangan dan donumen yang dilayangkan oleh pihak polres Nias kepada Sonifati Mendrofa selaku orangtua siswi yang rapornya ditahan oleh pihak sekolah SMKN 2 Gunungsitoli karena belum melunasi uang komite yang telah ditetapkan dan diwajibkan oleh pihak sekolah dan komite SMKN 2 GUNUNGSITOLI, membenarkan bahwa surat tersebut telah dia terima dan sudah menghadirinya dengan tepat waktu. “Ya, benar kita sudah terima surat panggilan permintaan keterangan dan dokumen dan kita sudah hadiri dengan tepat waktu” Imbuhnya.

Menurut Soni, surat permintaan keterangan dan permintaan dokumen yang tunjukan kepadanya oleh polres nias, merupakan bukti satu satunya langkah pengayoman, pelayanan perlindungan hukum serta kepedulian polres nias terhadap masyarakat, hal ini wajib dan patut kita apresiasi.senin (12/8/2019).

Sonifati Mendrofa menambahkan bahwa pihak sekolah SMKN2 GUNUNGSITOLI bekerja sama dengan pengurus komite, kuat dugaan telah berencana melakukan pungutan uang komite dengan menghalalkan berbagai cara agar orangtua siswa /siswi peserta didik dapat mengindahkan kehendak mereka dalam memperkaya diri , walaupun hal tersebut sangat melanggar ketentuan yang kian ada sebagaimana Hal itu diatur dalam Pasal 10, 11, 12 Permendikbud 75 Tahun 2016,” kata Soni.

Sonifati Mendrofa menjelaskan bahwa, dalam Pasal 10 ayat (1) ditegaskan, komite sekolah melakukan penggalangan dana dan sumber daya lainnya untuk melaksanakan fungsi dalam memberikan dukungan tenaga, sarana dan prasarana serta mengawasan pendidikan.
Pasal 10 ayat (2), penggalangan dana dan sumber daya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk bantuan dan/atau sumbangan, bukan pungutan.
Pasal 10 ayat (3), komite sekolah harus membuat proposal yang diketahui oleh sekolah sebelum melakukan penggalangan dana dan sumber daya pendidikan lainnya dari masyarakat. Pasal 10 ayat (4), hasil penggalangan dana dibukukan pada rekening bersama antara komite sekolah dan sekolah.

Selain pasal diatas juga, pada Pasal 4 telah mengatur tentang keanggotaan komite sekolah. Komite sekolah terdiri dari maksimal 30 persen tokoh masyarakat, maksimal 50 persen orang tua atau wali murid dan maksimal 30 persen pakar pendidikan. Anggota komite sekolah berjumlah paling sedikit lima orang, paling banyak 15 orang.

Namun hal ini terbalik, justru kepengurusan inti komite sekolah di SMKN2 Gunungsitoli ini jelas jelas aparat pemerintahan desa aktif (kades) dimana pada tahun 2018 Arofao Telaumbanua, SE (ketua komite), Sedang menjabat sebagai kepala desa sisarahili gamo (aktif), dan pada tahun 2019 ini juga Aluizaro telaumbanua,SE, Merangkap jabatan sebagai kepala desa defenitif di desa sisarahili gamo kecamatan Gunungsitoli, kota Gunungsitoli , yang diduga salah seorang PNS atif jabatan KTU (kepala Tata Usaha), sekaligus sebagai bendahara ll konite smkn 2 gunungsitoli, yang tak lain juga saudara kandung dari arofao telaumbanua, SE.

“Komite sekolah seharusnya taat aturan dan melaksanakan tugasnya sebagai mitra sekolah bukan melakukan pungutan, mereka sebagai mitra hanya diperbolehkan menggalang dana sumbangan sukarela dan membuat proposal yang diketahuu oleh sekolah yang tak pernah dipatok nilai besar kecilnya, tidak diwajibkan, dan tidak ditetapkan. Atau tidak mengikat.

Nah, Terkait kepengurusan dan anggota komite sekolah juga permendikbud nomor 75 tahun 2016 telah mengatur dan melarang keras atau tidak boleh berasal dari unsur pendidik dan tenaga kependidikan dari sekolah yang bersangkutan, penyelenggara sekolah yang bersangkutan, pemerintah desa, forum koordinasi pimpinan kecamatan, forum koordinasi pimpinan daerah, anggota DPRD, serta pejabat pemerintah/pemda yang membidangi pendidikan.@tim

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here