Kades Sisarahili Gamo Diduga Rangkap Jabatan, Hingga Makan Korban

0
2804
KàdesALUIZARO TELAUMBANUA, SE, yang bertugas sebagai Kepala Tata Usaha (KTU), dan merangkap sebagai bendahara sekolah dan kimite sekaligus selaku kepala desa sisarahili gamo, yang memaksakan orangtua siswi untuk melunasi sangkutan iuran uang Komite.

Gunungsitoli-ZonadinamikaNews.com. Sesuai surat yang dikeluarkan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BPN), No. C1.26.30/V.38-6/48, PNS bisa menjadi kepala desa dengan lebih dahulu dibebaskan tugas-tugasnya sebagaimana yang dia jalankan sebagai PNS. Sehinggga di PNS bisa fokus menjalankan tugasnya sebagai kepala desa. Soalnya, bakal sangat sulit jika PNS yang bersangkutan tetap menjalankan pekerjaan sehari-hari sebagai PNS sekaligus melayani warga desa sebagai kepala desa. Apalagi kepala desa sekarang ini memiliki kesibukan luar biasa karena tanggung jawab menjalankan dana desa.

Oknum PNS yang diketahui sebagai KTU di sekolah SMKN2 GUNUNGSITOLI, kota GUNUNSITOLI, provinsi Sumatera Utara, diduga mengabaikan Pasal 12 Komite Sekolah, baik perseorangan maupun kolektif dilarang:
a. menjual buku pelajaran, bahan ajar, perlengkapan bahan
ajar, pakaian seragam, atau bahan pakaian seragam di
Sekolah;
b. melakukan pungutan dari peserta didik atau orang
tua/walinya;
c. mencederai integritas evaluasi hasil belajar peserta didik
secara langsung atau tidak langsung;
d. mencederai integritas seleksi penerimaan peserta didik
baru secara langsung atau tidak langsung;
e. melaksanakan kegiatan lain yang mencederai integritas
Sekolah secara langsung atau tidak langsung;
f. mengambil atau menyiasati keuntungan ekonomi dari
pelaksanaan kedudukan, tugas dan fungsi komite
Sekolah;
g. memanfaatkan aset Sekolah untuk kepentingan
pribadi/kelompok;
h. melakukan kegiatan politik praktis di Sekolah; dan/atau
i. mengambil keputusan atau tindakan melebihi
kedudukan, tugas, dan fungsi Komite Sekolah.

Peratuan Pemerintah nomor 48 tahun 2008 telah mengatur tentang tata cara pengelolaan dana pendidikan. Sedangkan Peratuan Pemerintah nomor 53 tahun 2010 dengan tegas melarang PNS menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja dari siapapun juga yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaan, Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menegaskan bahwa pendanaan pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat. Namun menjadi tidak etis dan melanggar aturan bila dana masyarakat digunakan untuk membayar gaji dan insentif PNS.

Rangkap jabatan itu akhirnya makan korban akibat keangkuhan dan sok kuasa, kades nekat menahan rapot anak siswa, karena merasa punya hak sebagai kepala tata usaha sekolah dan komite.Pasca penahanan rapor siswi smkn ll Gunungsitoli dan Arogansi yang diperagakan oleh oknum pihak sekolah/komite di SMKN2 Gunungsitoli, an. ALUIZARO TELAUMBANUA, SE, yang bertugas sebagai Kepala Tata Usaha (KTU), dan merangkap sebagai bendahara sekolah dan kimite sekaligus selaku kepala desa sisarahili gamo, yang memaksakan orangtua siswi untuk melunasi sangkutan iuran uang Komite.

menurut orangtua siswi korban yang rapornya ditahan, saat dikonfirmasi, ALUIZARO TELAUMBANUA, SE, mendapat gaji double dari pemerintah, yang dananya bersumber dari APBD.

Bahkan dalam kasus tersebut, beliau mengaku telah mengantongi sejumlah bukti kuat, sebagaimana hasil nvestigasinya di lapangan.

Yakni aluizaro telaumbanua, SE, benar-benar memiliki Sejumlah jabatan, sebagai KTU, BENDAHARA KOMITE/BENDAHARA SEKOLAH dan kepala desa. Sehingga, diduga keras menerima gaji double dari sumber dana yang sama.

“beliau itukan PNS di satuan pendidikan provinsi Sumatera Utara yang menerima aliran dana dari pemerintah dan juga menerima gaji sebagai perangkat Desa,” katanya. Rabu (3/10/19)

Soni menjelaskan bahwa aluizaro telaumbanua, SE, selaku kepala tata usaha Selaligus sebagai bendahara ll komite dan bendahara sekolah di SMKN2 Gunungsitoli juga sebagai kepala Desa di Kecamatan GUNUNSITOLI, provinsi Sumatera Utara.

” beliau seharusnya melepas salah satu jabatannya,” tegasnya

Pihaknya berharap OMBUDSMAN RI SUMUT, pemerintah provinsi Sumatera Utara dan pemerintah kota Gunungsitoli dapat menindak lanjuti laporan kasus oknum PNS yang merangkap jabatan.

“kita telah mengantongi data data yang akurat dan akan mengawal dan mengusut sampai tuntas kasus ini,” pungkasnya.@red

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here