Pengelolaan Dana ADD di Desa Sukaraja Bekasi Berpotensi Rugikan Negara

0
439
Kantor desa sukaraja bekasi

Bekasi-ZonadinamikaNews.com. Informasi tidak sedap dan berbau praktek korupsi yang diperankan oleh Kepala Desa Sukaraja yang baru menjabat belum genap setahun,membuat dirinya tidak betah di satu tempat bahkan berusaha menghindar dari berbagai pengiat korupsi atau dari sosial kontrol.

Hal itu diduga agar informasi yang sedang santer dengan tudingan miring pada dirinya terkait penggunaan anggaran dana desa yang berpotesi terjadi kerugian negara dan diduga menjadi masalah hukum yang dialamatkan pada dirinya, bahwa telah terkadi indikasi penggelapan.

Sulitnya untuk mendapatkan klarifikasi juga dialami oleh ketua DPC LSM Garda P3ER bersama media online beritaterbaru.wiki terkait dugaan pengelapan pengelolaan anggaran dana desa, seiring waktu beberapa kali mendatangi kantor desa Sukaraja selalu tidak ada ditempat, bahkan LSM tersebut juga sempat melayangkan surat klarifikasi namun tidak direspon dan saat dihubungi melalui telepon pribadinya tidak pernah diangkat.

Maruli selaku ketua LSM Garda P3ER Bekasi menyampaikan bahwa dalam menyikapi suatu temuan tidak selalu membabibuta menyampaikan hal tersebut ke penegak hukum, agar apa yang telah diduga selama ini berimbang dan tidak menimbulkan salah paham.

Namun kepala desa tersebut selalu menghindar, bukan hanya kepala desa saja yang menghindar oprator desa sukaraja yang berinisial AG juga menghindar. Ada apa dengan desa sukaraja!!!, Maruli memaparkan bahwa jumlah anggaran desa yang dialokasikan oleh pemerintah ke desa Sukaraja tahun 2018 dan 2019 ini mencapai 5,3 miliar terdiri dari DAD sumber APBD Kab.Bekasi, Dana Desa sumber APBN serta bantuan keuangan dari provinsi Jabar. Namun sampai Tahap II 2019 ini belum terlihat adanya perubahan dilingkungan desa tersebut apalagi melihat kondisi kantor desa yang sangat memprihatikan dan rentan resiko rubuh yang sewaktu waktu dapat menimbulkan korban jiwa.

Selain itu, pengelolaan anggaran desa sukaraja dari tahun 2018 tahap 3 dan tahun 2019 tahap 1 belum melaporkan kegiatanya ke kementrian keuangan yang bersumber dari APBN bukan hanya itu saja, anggaran yang bersumber dari APBD juga tidak jelas realisasinya.

Selama kepala desa tersebut menjabat tidak ada peningkatan sama sekali pembangunan fisik maupun infrastukturnya. Untuk itu desa sukaraja sangat layak untuk dicontrol dan diawasi penggunaan anggaranya, agar tidak disalahgunakan oleh pribadi maupun kelompok untuk memperkaya diri. (Swr)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here