Saiful Anwar: Tugas Mewujudkan KIP Bukan Hanya Dari Pemerintah Saja.

0
226
Saiful Anwar sebagai Ketua Laskar Anti Korupsi Indonesia (LAKI) di Aceh Timur

Aceh Timur-ZonadinamikaNews.com.Saiful Anwar sebagai Ketua Laskar Anti Korupsi Indonesia (LAKI) di Aceh Timur mengatakan, Sekda Aceh Timur selaku Atasan PPID Utama dan Kabid Kominikasi Dan Kehumasan selaku PPID Utama tidak bisa bekerja sendiri dan tidak akan pernah mencapai nilai maksimal tanpa dukungan dari PPID Pembantu.Tempat informasi, dapurnya ada di PPID Pembantu, nilai yang terpenting semangat keterbukaan informasi publik ada di Kabupaten Aceh Timur tegas Saiful.

Dikatakan, Anggota komisioner KIP memberi sosialisasi ke PPID Aceh Timur ini tidak hanya terkait informasi publik saja, namun juga menyentuh ranah uji konsekuensi untuk informasi yang dikecualikan, pelaksanaan uji konsekuensi seperti saat ini tidak mengerti mana yang temasuk di kecualikan informasi publik tercantung dalam uu KIP No 14 tahun 2008.

Kemudian setiap bidang melaporkan informasi-informasi yang memang rahasia menurut aturan,dari situlah dapat diputuskan informasi tersebut masuk dalam informasi yang dikecualikan atau terbuka. Sehingga jika ada permohonan masuk pihaknya berharap badan publik tidak serta merta penolak permohonan tersebut tanpa kejelasan yang pasti jelas Saiful.

Selanjutnya,dengan paparan terkait menyusun Daftar Informasi Publik Berkualitas Untuk Keterbukaan Informasi. Berbasis Open Data. Data Penyusunan PID diberikan kesempatan untuk menyusun daftar informasi public Sesuai tupoksi setiap bidang di masing-masing SKPD.Hal ini untuk memberikan pemahaman, terkait apa itu Daftar Informasi Publik dan sebagai bahan pemeriksaan proses kelengkapan penyusunan DIP dalam pemeringkatan nanti, serta DIP yang disusun harus dipastikan memiliki hardfile maupun softfile yang jelas, imbuhnya.

Kepala dinas PPID Kabupaten aceh timur, memang harus dimulai langkah langkah kongkret untuk melakukan keterbukaan informasi publik. Salah satu tahapan dari keterbukaan informasi publik itu ketika kita permohonan informasi .” Sesungguhnya hal ini merupakan langkah yang sangat konstruktif karena masyarakat adalah Tuan kita, maka harus mempertanggungjawab kan semua yang kita lakukan kepada masyarakat melalui keterbukaan informasi publik terhadap data data, ujar saiful.

Menurutnya, tugas untuk mewujudkan keterbukaan informasi publik bukan hanya dari pemerintah saja, akan tetapi juga seluruh masyarakat dan bangsa Indonesia untuk melakukan tahapan keterbukaan ini.Dinas PPID utama selayaknya terbuka dengan masyarakat bukan menutupi keterbukaan informasi publik, sesuai amanat dalam Undang – Undang No 14 Tahun 2008 memang udah selayaknya Apabila masyarakat dalam posisi mengetahui banyak hal, maka nanti akan ada partisipasi masyarakat dalam pembangunan, pungkasnya. (SA)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here