Apakah Sawit Menjawab Tantangan Kemiskinan Didesa ?

0
308
Sang aktifis mengkrik pemgusaha

oleh : Binsar Tua Ritonga

Industri sawit memberikan sumbangan 300 triliun rupiah kepada negara setara USD 23 milliar sebagai penyumbang devisa terbesar di Industri strategis nasional,GAPKI 2017.

Sawit Sumbang Devisa 300 Triliun Untuk Negeri Ini ! Apa Maknanya ?

sepertinya berita itu memberikan angin segar bahwa negara kita berhasil sebagai negara pengekspor Sawit terbesar, tantangan demi tangangan dihadapi pemerintah agar nama baik Industri sawi ini bisa lebih baik, termasuk tantangan Negara-negara Eropa (UE) atas buruknya kwalitas Sawit yang dihasilkan oleh kampanye Hitam oleh Kelompok Lingkungan dan HAM atas praktek-praktek buruk perkelapa sawitan di Indonesia. Apakah ada yang salah dengan itu ?

Banyak kisah dan fakta jika diungkap satu persatu bagaimana praktek-praktek buruk industri sawit di Negri yang kaya dengan alam ini. Saya tidak jauh membahas soal itu, tapi saya berkaca dengan kisah saya selama 7 (tujuh bulan) penuh saya di Kalimantan Tengah ini bagaimana kisah, cerita dan jeritan para petani sawit dan mereka yang memiliki hak atas tanah mereka diperlakukan tidak adil dalam kisah pembangunan Industri perkebunan Kelapa Sawit.

Di bulan pertama saya diundang untuk datang oleh teman, yang dia bercerita bagaimana kisah tanahnya di klaim oleh perusahaan perkebunan swasta di kecamatan kapuas barat. Awalnya saya mendengar itu menjadi hal yang biasa saja, bahwa tidak aneh di negri ini setiap perkebunan kelapa sawit dibuka pasti ada saja masalah tumpang tindih lahan. Dan menimbulkan berbagai konflik agragria yang berbuntut panjang sampai pada penguasaan lahan dan pertikaian dimasyarakat soal tanah mereka dikuasai sepihak karna alasan tanah mereka sudah dibebaskan yang mereka tidak tau siapa pihak yang menjual tanah mereka.

Perjalanan dan hari yang saya lalui itu, tidak lepas juga dengan banyak pengalaman manis dan pahit atas hadirnya perkebunan kelapa sawit di wilayah kecamatan kapuas barat yang ada di Kabupaten Kapuas. Mungkin ada baik nya saya tuliskan apakah latar belakang masuknya perkebunan kelapa sawit di Kecamatan Kapuas Barat ini.

Dari Keterangan salah satu warga dan termasuk orang tua yang lahir di Kelurahan mandomai bercerita kepada saya bahwa kami sebenarnya tidak begitu senang atau berbahagia adanya perkebunan sawit di Wilayah kami, jujur nya kehadiran perkebunan kelapa sawit tidak memberikan dampak apa-apa kepada kami khususnya terobosan ekonomi masyarakat. Itu penegasan awal cerita nya kepada saya, sehingga memunculkan gairah pertanyaan.

Bahwa keterbukaan beliau mengakui dengan adanya perkebunan kelapa sawit ini membuka akses jalan dikampung kami, dan menghubungkan kami untuk bisa mengelola lahan kami yang lain atas sarana jalan yang mereka buka untuk menuju ke perkebunan mereka. Ya Awalnya dengan PT. Graha Inti Jaya (GIJ). Masyarakat disini tidak mengetahui tentang tanaman sawit, itu tanaman baru bagi kami. Masyarakat disini umum nya hidup bertani dan memiliki kebun Karet dan mendapatkan uang dari sadapan karet, tetapi ketika harga karet anjlok kami berfikir untuk memulai dengan komuditas baru yaitu sawit, yang dimulai dari PT. GIJ saat itu dengan pola skema Plasma yang diberikan kepada kami. Karena kami tidak memahami tentang sawit dan bagaimana pengelolaan nya untuk itu kami percaya kepada pihak perusahaan untuk mengelolanya dengan pola pemberian plasma kepada masyarakat Desa di Kecamatan Kapuas Barat melalui Koperasi. Dan Koperasi itu berjalan sampai saat ini, lagi-lagi karena lemahnya pemahaman soal bisnis sawit ini lahan kami yang sudah habis dikuasai oleh perusahaan dan praktek plasmanya kami hanya berharap ada harapan baru disana. Memang ada keterlibatan masyarakat untuk bekerja disana menjadi buruh Pemanen dan Perawatan di Perkebunan itu, tetapi bukan sektor buruh yang ingin saya ungkapkan melainkan ada skema yang salah atas praktek kerja plasma itu yang membuat para petani dan masyarakat trauma atas perkebunan kelapa sawit itu.

Cerita yang sama saya kumpulkan dari masyarakat di Desa desa yang berhubungan dengan plasma perusahaan itu, ya kisahnya tetap saja sama, bahwa mereka trauma dengan skema kerjasama dengan perusahaan sawit sepertinya ada permainan antar pihak Koperasi dengan pihak perusahaan. Jika keterangan mereka sampaikan bahwa perkebunan itu sudah berjalan lebih dari 10 Tahun tetapi kami hanya mendapatkan 150.000 ribu/Ha dari hasil plasma itu, malah ada yang rutin dibayar 75.000 saja setiap bulan nya. Bisa apa kami dengan uang itu, untuk beli beras saja tidak cukup sebulan apalagi kebutuhan yang lain. Lagi-lagi masyarakat menerima keadaan miris itu, dan tidak heran jika kita melihat rumah pengurus Koperasi yang mewah sangat menonjol di pemukiman kampung itu. Tetapi keadaan itu tidak merubah keadaan itu.

Lalu hadir kembali perusahaan PT. Kapuas sawit Sejahtera di Wilayah Kapuas Barat menambah harapan lagi kepada masyarakat, dikala tanah masyarakat sudah sebagian besar wilayah mereka tergarap oleh perkebunana kelapa sawit Graha Inti Jaya, muncul lagi pemain baru dan memberikan angin segar bagaimana ekonomi masyarakat desa bisa lebih baik di Kapuas barat. Kondisi masuknya pemain baru ini membuat situasi bagaimana tadinya “keluar dari sarang harimau masuk ke mulut buaya” Dari 5 Desa yang masuk dalam kawasan ijin lokasi itu (Desa Saka Mangkahai, Desa anjir Kalampan, Kelurahan Mandomai, Desa Pantai dan Desa Teluk Hiri ) semua desa itu mengalami masalah yang sama yaitu terjadinya tumpang tindih lahan yang lagi-lagi pemilik tanah tidak ada yang tau siapa yang menjual dan membebaskan lahan mereka sampai saat ini.

Dari 4500 Ha ijin yang akan digarap total lahan yang digarap perusahaan PT. KSS itu mencapai 700 an Ha lebih, dan setiap hari semakin bertambah saja masalah yang muncul. Kemiskinan yang sudah terjadi diawal dari pola yang dimainkan oleh perkebunan diawal, ditambah dengan perkebunan yang baru tersebut membuat masyarakat semakin trauma dengan keberadaan perkebunan kelapa sawit. Penolakan demi penolakan, protes dan mediasi sudah berlangsung lama tetapi seakan tidak ada jawaban terhadap geliat perkebunan kelapa sawit ini. Seakan tidak adanya dukungan akan perjuangan masyarakat agar terbebas dan cengkraman kemiskinan ini.

Pertanyaan saya kepada mereka, Apakah masyarakat pada dasarnya ingin ada perusahaan di wilayah mereka ?

Dengan berat hati mereka mengatakan iya, kami tidak punya pilihan jika kami mau berusaha dengan mengandalkan mengambil karet sudah tidak memungkinkan karna harga karet yang terus anjlok dan pendapatan dari karet itu juga tidak cukup untuk membiayai hidup keluarga kami. Ya jika kami menjual tanah kami dengan harga murah dan kami dapat bekerja di perkebunan masalah keuangan kami akan bisa teratasi.

Lalu apakah kalian sudah bekerja di perkebunan itu, masalah ekonomi kalian sudah bisa teratasi ? Tidak juga, ternyata kami bekerja pun menabung saja tidak bisa, untuk makan saja tidak cukup, dan habis untuk kebutuhan transportasi kerja dan biaya makan saja. Malah kehidupan kami semakin miris, dimana kebun karet kami sudah berganti menjadi tanaman sawit milik perusahaan. Dan kami saat ini sangat bergantung dengan pekerjaan kami menjadi buruh diperkebunan kelapa sawit. Kami bukan petani, tapi kami buruh yang kondisinya dibayar dengan upah murah, dan kami tidak bisa berdaya dan itulah kondisi kami saat ini. Apakah ada alternatif lain untuk menjawab problem ekonomi itu ? sampai saat ini sepertinya belum ada. Kami berharap dengan bisa kami mengambil purun dan kayu galam bisa menambah pendapatkan kami, tetapi karena status kami bekerja diperkebunan sepertinya itu tidak mungkin kami lakukan, dikarenakan tanaman purun dan galam diwilayah kami sudah susah tumbuh karna sudah diganti tanaman nya menjadi Sawit dan fungsi lahan yang dulu sudah berubah dan air pun sudah mengering dikarenakan ditimbun untuk menjadi lahan perkebunan kelapa sawit.

Untuk mencari purun dan galam kami harus pergi dari desa kami ke wilayah pulang pisau dengan klotok (perahu) menempuh waktu 6-7 jam perjalanan dan itu perlu menginap dan perlu biaya juga dan hal itu sangat tidak memungkinkan dilakukan warga. Kehilangan Tanah, kehilamgan kebun mengkondisikan masyarakat untuk menjadi buruh ditanah nya sendiri. Skema-skema itu masih menjadi pertanyaan yang menggelitik, Dimana sebenarnya tanggung Jawab Negara ? Apakah perlu kita kupas lagi, Sawit masih relevan kah menjawab kemiskinan di Pedesaan di Kapuas Barat ?

Hilangnya lahan produktif warga petani

Mengapa begitu mudah pemerintah daerah kapuas mengeluarkan izin usaha perkebunan (IUP) ?

Dari tujuh bulan saya bersama warga masyarakat kapuas barat di 5 (lima ) desa itu mengatakan hampir semua lahan yang digarap oleh perusahaan PT. KSS itu adalah lahan produktif pertanian dan semua nya itu hilang dan berganti menjadi tanaman sawit milik perkebunan. Warga heran minimnya sosialisasi tentang awal perkebunan itu dan mudahnya izin dikeluarkan oleh Bupati Kapuas. Itu awal bencana bagi kami, karna alasan utama pihak perusahaan menggarap lahan kami karena keluarnya perizinan dari Pemda Kapuas. Sehingga kami semakin jauh untuk mencari rezeki, tidak semua khan warga yang menjual tanah mereka bisa bekerja di perkebunan itu. Sebab dari keterangan yang dikumpulkan hanya harga dibawah 2 juta ha lah sipemilik tadinya bisa bekerja di Perkebunan itu. Padahal mereka ketika bekerja juga tidak cukup juga untuk biaya hidupnya.

Satu hal penting bagi kami, kenapa begitu mudah perusahaan bisa masuk dan menguasai lahan masyarakat, ya mereka (petani) perlu modal untuk bertani, membakar tidak diperbolehkan, jadi pilihan nya kami melepaskan tanah kami, tetapi kenyataan nya itu membuat pilihan yang terpahit juga bagi mereka bagaikan sibuah malakama. Apa yang bisa diperbuat oleh Negara dengan kondisi itu ?

Tulisan ini memberikan gambaran kasus-kasus rakyat, dimana mereka perang yang tidak akan dimenangkan, dimana para petani tetap disalahkan dengan apa yang mereka perbuat, pada ketidak berdayaan nya. Sekian Dan terima kasih, semoga dengan tuliasan ini Pemerintah dan para penggiat Sosial bisa terus bergerak dan Pemerintah sudah memulai langkah baru apa yang menjadi terbaik bagi mereka masyarakat desa yang tergusur oleh keadaan kemiskinan yang terstruktur masif dari mudahnya mereka mengeluarkan izin atas nama pembangunan dan ekonomi.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here