Daulae N : Bantah Pernyataan Pihak BPR Dana Nusantara Dalam Konfrensi Pers ” Itu Bohong Besar”.

0
1167

Batam–ZonadinamikaNews.com.Menanggapi hasil konfresi Pers Kamis (12/12) yang dilakukan BPR Dana Nusantara di Mapolda Kepri, bahwa pernyataan Jhon Herbet Simarmata yang mengatakan “Bahwa hal yang sebenarnya terjadi adalah penjualan rumah milik Daulae Nainggolan adalah Legal dan resmi sesuai dengan undang-undang yang berlaku dan sesuai dengan kuasa jual serta akte penyerahan yang telah disetujui oleh Daulae Nainggolan beserta istrinya, dalam hal ini tidak ada perampasan dan dilakukan secara sukarela dan musyarawarah serta kesepakatan bersama antara kedua pihak ini dilakukan dengan iklas dalam penandatangan berkas perjanjian”.

“Permasalahan ini juga sudah dibuktikan dipengadilan sebanyak dua kali bahwasanya peralihan hak dari Daulae Nainggolan ke bapak Kompol Faisal Sahroni adalah legal dan sesuai dengan ketentuan Undang-undang yang berlaku serta penandatanganan kesepakatan dilakukan dihadapan Notaris yaitu Notaris Suhendro Gautama” Terang Jhon Herbet.

“Seperti yang telah tertulis didalam perjanjian hal ini sudah dilalui melalui prosedur berdasarkan akta jual nomor 47 tanggal 14 November 2012 dan akta perjanjian penyerahan nomor 46 tanggal 14 November 2012 yang dilakukan oleh saudara Daulae Nainggolan bersama istrinya memberikan kuasa jual kepada pihak Bank BPR Dana Nusantara dan kemudian di beli oleh saudara Faisal Sahroni rumah tersebut” tutup Albert Perwira Sihite.

Daulae Nainggolan menilai Jhon Herbet Simarmata telah gagal paham dalam ketentuan perbankan, bahwa setiap konsumen melakukan pinjaman ke bank selalu ada pernyataan suami istri bersedia menjual jaminan, bila pinjaman tidak terbayarkan debitur, ketentuan lelangpun ada, Dalam pinjaman ini jelas saya melunasi dan bukti pelunasan itu ditanda tangani oleh staf BPR Dana Nusantara bukti pelunasan dari BPR nomor :2014/I/0036/SKL/ADMK/BPRDNKCPaobil yang di tandatangi oleh Merry selaku breack manager operasional.

Daulae menegaskan, dirinya dan istrinya tidak perna menandatangani penjualan jaminan karena tidak mampu membayar pinjaman, dan dalam tahap pelelanganpun dirinya tidak perna di beritahu oleh pihak BPR Dana Nusantara. “Buktikan ke saya surat pemberitahuan dari pihak BPR, saat rumah saya mau dilelang”.

Daulae yang menuding keras atas perlakuan pihak BPR Dana Nusantara telah melakukan penipuan pada dirinya terjadap Agunan bentuk sertifikat SHGB no 1058 di Perumahan Taman Cipta Asri Blok I No.27 Kelurahan Tembesi Kecamatan Sagulung Kota Batam Provinsi Kepulauan Kepri,dan pihak BPR bersama notaris menerbitlan akte jual beli palsu atas nama Faisal Syahroni.

Dengan pinjaman Rp.30 juta rumah saya harus hilang, dan dengan Rp.250 ribu saya harus di penjarah dengan tuduhan penipuan pengelapan terhadap sewa rumah saya,yang katanya dilaporkan oleh Dahlan yang sewa rumah saya saat itu, Dan saya tidak perna dipanggil pihak bank dan memberitahukan bahwa rumahnya akan di lelang. “saya pengen tahu, apa nama lelang, siapa saja peserta lelangnya, selama ini pihak BPR tidak perna berani membuka data.”Saya tidak perna ada panggilan dari BPR Dana Nusantara melayangkan surat atau telepon saya, bahwa rumah saya akan di lelang,bohong semua itu kata Daulae dengan nada tegas.

Sidang apa yang dimaksud Jhon Herbet Simarmata, jangan jadi pembohong besar dia bisa kualat nanti, dalam laporan saya di Polres Barelang yang saya laporkan BPR dan Notaris, sampai saat ini tidak ada perkembangan, terus dua kali sidang yang mana maksud Jhon Herbet, saya disidang atas laporan penipuan dan penggelapan uang sewa rumah Rp.250.000 yang dilaporkan oleh mereka di polsek Barelang.dan bukan sidang soal akte jual beli, pihak BPR terlalu pintar memutar balik fakta, Bisa Jhon Herbet membuktikan kapan dan pengadilan mana sidang itu digelar, Itu orang jangan sembarangan bicara.tegas Daulae.

“Saya hanya pengen liat sertifikat pada rumah saya, atas nama Faisal Syahroni, kalau mamang benar pihak BPR menjual pada Faisal, karena saya dengan tegas mengatakan, tidak perna menjua rumah saya pada siapapun” Kata Daulae Nainggolan.

Bukti pelunasan pinjaman dari BPR Dana Nusantara

Proses lelang sesuai aturan diduga tidak ditempuh oleh pihak BPR Dana Nusantara seperti Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang? dan pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan Dengan Tanah (“UU Hak Tanggungan”) apabila objek jaminan berupa tanah dan/atau bangunan; atau Lelang Eksekusi atas Fidusia sebagaimana dimaksud Pasal 29 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (“UU Fidusia”) apabila objek jaminan berupa barang bergerak, seperti kendaran.

Metode Lelang Eksekusi berdasarkanUU Hak Tanggungan dan UU Fidusiaialah melalui Parate Eksekusi, dimana Parate Eksekusi tersebut dilaksanakan berdasarkan titel eksekutorial yang terdapat dalam Sertipikat Hak Tanggungan maupun Sertifikat Jaminan Fidusia menurut tata cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

Pada dasarnya Metode Lelang Eksekusi tersebut memiliki prinsip yaitu proses Lelang Eksekusi tanpa campur tangan Pengadilan. Dalam hal ini yaitu eksekusi dilakukan tanpaperintah eksekusi dari Ketua Pengadilan Negeri (fiat eksekusi).

Prosedur atas Lelang Eksekusi tersebut adalah sebagai berikut: Pengajuan permohonan tertulis perihal eksekusi kepada Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (“KPKNL”), yang merupakan instansi pemerintah yang berada di bawah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara pada Kementerian Keuangan.Dalam hal ini Bank juga dapat meminta menggunakan jasa Pra Lelang dari Balai Lelang Swasta.

KPKNL/Balai Lelang Swasta akan melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen lelang, yaitu termasuk namun tidak terbatas pada Perjanjian Kredit, Sertipikat Hak Tanggungan, Bukti perincian utang jumlah debitur, bukti peringatan wanprestasi kepada debitur, bukti kepemilikan hak, bukti pemberitahuan pelelangan kepada debitur.

Setelah dokumen tersebut di atas dianggap lengkap, maka KPKNL akan mengeluarkan penetapan jadwal lelang secara tertulis kepada Bank; Bank melakukan Pengumuman Lelang.

Jika barang yang dilelang adalah barang tidak bergerak atau barang tidak bergerak yang dijual bersama-sama dengan barang bergerak, maka pengumuman dilakukansebanyak 2 kali, berselang 15 hari.Pengumuman pertama dapat dilakukan melalui pengumuman tempelan yang dapat dibaca oleh umum atau melalui surat kabar harian.Tetapipengumuman kedua harusdilakukan melalui surat kabar harian dan dilakukan 14 hari sebelum pelaksanaan lelang.

Jika barang yang dilelang adalah barang bergerak, pengumuman dilakukan 1 (satu) kali melalui surat kabar harian paling singkat 6 (enam) hari kalender sebelum pelaksanaan lelang.

Bank melakukan pemberitahuan lelang kepada debitur. Dan Pelaksanaan Pelelangan

Apabila terdapat potensi keberatan/penolakan atau bahkan gugatan dari debitur/ tereksekusi, maka Bank pada prakteknya akan mengupayakan alternatif pelaksanaan lelang dengan fiat eksekusi dari Ketua Pengadilan Negeri. Dimana Pengadilan Negeri akan menyampaikan aanmaning kepada debitur agar debitur datang menghadap pada hari yang ditentukan dan melaksanakan kewajibannya pada Bank, apabila aanmaningtidak dipatuhi oleh debitur, maka Pengadilan Negeri akan melakukan sita eksekusi atas jaminan debitur tersebut.

Apabila Anda keberatan dengan jumlah penagihan tersebut, Anda dapat melakukan pengaduan ke Unit Kerja dari Bank yang menangani pengaduan nasabah/Konsumen (pada umumnya dinamakan Customer Care Unit/Group) untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat ataupun melanjutkan penyelesaian melalui gugatan ke pengadilan atau menyelesaikan di luar pengadilan (alternatif penyelesaian sengketa), apabila pengaduan tersebut tidak dapat diselesaikan secara musyawarah mufakat.

Perihal surat tanda terima SP2 yang diduga dipalsukan, apabila terdapat bukti yang cukup, maka tindakan tersebut dapat dilaporkan melalui ranah hukum pidana dengan landasan hukum Pasal 263 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi sebagai berikut:

“Barangsiapa membuat surat palsu atau memalsukan surat, yang dapat menerbitkan sesuatu hak, sesuatu perjanjian (kewajiban) atau sesuatu pembebasan utang, atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, maka kalau mempergunakannya dapat mendatangkan sesuatu kerugian dihukum karena pemalsuan surat,dengan hukuman penjara selama-lamanya enam tahun.” (tim)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here