Biaya Tenaga Surya Dari DD Desa Hurung Kampin Kapuas Mark Up

0
251

Jakarta-ZonadinamikaNews.com.Pembelian panel tenaga surya yang di danai Dana Desa dari tahap 3 tahun 2019 di Desa Hurung Kampin Kecamatan Talawang Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah di duga kuat jadi bancakan oknum kepala desa, dan harga pembelianya disinyalir di gelembungkan atau di mark up.

Pembelian panel tenaga surya berikut batere merk yusaka menghabiskan Rp.3.500.000/per unit. Pembelian panel tenaga surya inipun menjadi perbincanga masyarakat setempat yang menuding Ason sebagai kepala desa baru sudah mulai menunjukan mental kecurangan dalam mengalokasikan uang pemerintah.

Selain pembelian panel tenaga surya yang dijadikan ajang korupsi, juga biaya rehap jembatam kayu disebut menghabiskan DD Rp. 50.000, sementara fakta dilapangan, pihak desa hanya mengganti lantai saja, sehingga biaya rehap jembatan ini juga diduga jadi bahan bancakan, karena perkiraan warga hanya bisa menghabiskan biaya Rp.25 juta.

Apalagi Ason sebagai kepala desa baru dinilai sosok pemimpin yang tidak menghormati pihak terkait dalam pemerintahan seperti pengurus BUMDes, karena anggaran pembelian panel tenaga surya tersebut seharusnya diperuntuhkan untuk permodalan BUMDes seperti pembelian elpiji, BBM dan simpan pinjam, namun oleh Ason di alihkan dengan seenak jidatnya membeli panel tenaga surya dan diduga keras di mark up lagi.

Azas mamfaat merauf kekaayaan dari anggaran dana desa ini, kata sumber sudah mulai dipertontonkan, aksi ini disinyalir bekerja sama dengan bendahara desa yang nota bene masih keluarga besar Ason sebagai kepala Desa.

Ason Kepala Desa Hurung Kampin Kecamatan Pasak Talawang, Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah saat di konfirmasi via telepon selulernya, berbelit-belit kadang mengaku baru memakai Rp.50 juta, kadang mengaku habis dibelanjakan karena harga penerangan tenaga surya Rp.3.500.000/unit,kadang dana masi di bendahara Desa. mengatakan.

“Pembelian tenaga surya dari DD Rp.140 juta,dan bukan memakai dana BUMDes, Dana BUMDes hanya sebesar Rp.50 juta itu masih ada dibendahara dan belum di belanjakan,saya bingung mau kasih kesiapa dananya, karena berkas BUMDes sampai saat ini belum masuk ke saya,soal harga penerangan tenaga surya itu bukan Rp.1.500.000 tapi Rp.3.500.000.apalagi ketua BUMDes itu suami mantan kepala desa lama, Katanya, tapi saya belum liat dokumenya”

Ditanya plotan dana BUMDes adanya di pencairan tahap 3 tahun 2019, artinga SPJ sudah di serahkan pada pemerintah? Ason menjawab “Ya pak sudah di SPJ kan”, artinya dalam SPJ bahwa dana BUMDes tersebut sudah di alokasikan.timbul pertanyaan, bila dana masih ditangan di bendahara, kenapa tidak dilaporkan sebagai silpa atau dikembalikan pada negara? Disini ada dugaan pemalsuan dokumen SPJ dana Desa tahun 2019.

Soal dugaan mark up pada rehap jembatan,Ason juga menyangkal bahwa anggaran itu sudah terserap dengan baik dan tidak ada masalah.

“Soal dana Rp.50 juta untuk rehap jembatan saya rasa juga tidak ada masalah dan sudah sesuai dengan anggaran karena banyak yang akan diperbaiki” elak Ason. (Red)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here