Kadis DLHK Karawang Membantah Tudingan Kebocoran Anggaran BBM TA. 2018.

0
226

Karawang, beritaterbaru.wiki
Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kabupaten Karawang. belakangan ini ramai di perbincangkan kembali. terkait adanya temuan oleh Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) mengenai Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan untuk kepentingan pembelanjaan operasional Bahan Bakar Minyak (BBM) tahun anggaran 2018.

Sistem pembelanjaan operasional yang menggunakan BBM tersebut sebelumnya telah ada kerja sama serta MOU, kesepakatan yang tertulis antara DLHK Karawang dengan PT. SA. yang kemudian di tunjuk lah ke salah satu Stasiun Pengisian Bahan Bakar Minyak Umum (SPBU) yang kebetulan lokasinya memang berada di daerah Cikampek dengan demikian sedikit memudahkan saat pengisian BBM. selain itu posisi nya berdekatan pula dengan Tempat Pembuangan Sampah (TPA).

Kekeliruan dari hasil temuan serta strategi yang telah di lakukan BPK perihal adanya pemeriksaan dokumen Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) yang di duga telah terjadi perbedaan maupun selisih hitungan mengenai operasional anggaran pembelanjaan barang dan jasa sebagai mana yang telah tercatat dan tertulis pada dokumen SPJ. TA.2018 dari DLHK sendiri perbedaan nya yaitu sekitar 1,2 milyaran.

Hal tersebut Sebagaimana yang telah dikatakan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Karawang, Wawan Setiawan kepada datapublik.com di ruang kerjanya. Pada Senin 17/02/2020. “rumor pihak DLHK Kabupaten Karawang yang di tuding telah menelan uang Negara atas anggaran pembelanjaan uang operasional BBM yang sekian milyar rupiah tersebut pada TA,2018. itu tidak benar sama sekali. pastinya kami membantah dengan adanya pemberitaan serta telah terjadi polemik yang cukup memanas, sehingga kembali ramai di perbincangkan.

Bahwasanya Kekeliruan akan catatan dokumen pertanggung jawaban (SPJ) yang di miliki DLHK. sebetulnya sudah di perbaiki dan sudah ada revisi perubahan anggaran pada tahun 2019 hingga sekarang.
perbedaan dokumen antara PT.SA (SPBU) dengan DLHK sebenarnya terjadi perbedaan nya
hanya hitungan ritasi dalam angkutan armadanya saja. yang seharusnya satu hari satu rit. namun di dokumen SPJ. DLHK sendiri telah tercatat ada dua rit dalam satu harinya. dari kegenjlokan serta
perselisihan dari situlah jika di hitung-hitung menjadi besar dan membengkak. yang pada dasarnya dari kebutuhan angkutan armada sampah yang cukup membludak dan banyak.

Sambung Wawan Setiawan. katakan “pertanggung jawaban maupun bukti yang ada kesemuanya sudah kami persiapkan untuk bahan membuktikan kepada siapa saja mengenai rincian maupun bukti yang ada jika itu di butuhkan dan di perlukan termasuk dari bukti angsuran kwitansi pembayarannya hingga kini. Kesemuanya telah kami selesai kan tanpa ada lagi tunggakan maupun hutang yang tersisa dari pihak manapun.

Mengenai penyelesaian temuan oleh BPK sendiri yang selama ini ramai di perbincangkan. sejauh ini telah kami selesaikan bersama secara detail.
hal kekeliruan yang telah terjadi itu menjadikan tolak ukur kepada kami selanjutnya sebagai bahan pembelajaran pula kedepannya agar untuk lebih berhati-hati lagi dalam menjaga kesalahan hingga tidak terjadinya kekeliruan yang fatal terlebih sampai terjadi adanya istilahnya kebocoran dalam pengisian anggaran operasional BBM.”pungkasnya.

Laporan: Wasim Murslin/ A.Sumadi/IWO

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here