Mabes Polri Buru Mafia Tanah Di BPN Jakarta Timur

0
420
Kepala BPN Jaktim yg sekarang yang paling kanan Syamsul (kemeja putih)

Jakarta-ZonadinamikaNews com. Mabes Polri buru lagi mafia tanah di BPN Jakarta Timur, sementara Polda Metro Jaya berhasil menangkap tujuh orang mafia tanah baru baru ini, di kawasan Jakarta. Tujuh orang ini menipu korban hingga merugi ratusan miliar. Mabes Polri harus berani menangkap mafia tanah lagi di BPN Jakarta Timur yang menggandakan sertifikat tanah Hj Jubaedah.

Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Sumino SH MHum diduga bersekongkol dengan para mafia tanah untuk meraup uang Negara tersebut dari pemilik Tanah yang harus dibayarkan ke Hj.Jubaedah. sebesar Rp9.767.465.749,-buktinya Hakim Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Sumino SH MHum, setiap persidangan tidak pernah menghadirkan dari pihak penggugat atau mafia tanah atau pemilik Purnama Sutanto SH, dan ahli waris Hindarto Budiman ahli waris
Theodorus Daeng, inilah anehnya setiap perkara sengketa tanah yang diduga Mafia tidak pernah hadir hanya kuasanya saja, bikin malu pengadilan negeri ini, cetus warga.

Dalam persidangan tanah sengketa Hj Jubaedah yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Rabu, 26/2/2020, dari pihak penggugat tidak hadir di persidangan, akhirnya sidang ditunda pada hari Rabu,11 Maret 2020. Warga dalam persidangan meminta yang diduga mafia tanah mengaku pemilik atau penggugat harus dihadirkan bersama sama supaya kelihatan jelas ke public belang hidungnya, jelas sumber.

Harga tanah di lokasi pembebasan berkisar antara Rp30 juta sampai Rp40 juta per meter, dan sebagian sudah terbayarkan. Pembangunan Jalan Tol Bekasi-Cawang-Kampung Melayu(Becakayu) yang ditarget rampung bulan tahun 2020 berpeluang besar molor. Pasalnya pembayaran pembebasan tanah sepanjang Becak Kayu Bekasi sampai Jalan DI Panjaitan Jakarta Timur, belum selesai, akibat masih ada sengketa dengan para mafia tanah. Adapun tanah yang masih disengketakan adalah tanah milik Hj Jubaedah dkk ahli waris alm Budi Purnama pemilik tanah peta bidang 5 di Jalan DI Panjaitan, Kelurahan Cipinang Besar Selatan, Kecamatan Jati Negara, Jakarta Timur, dengan luas 331 meter persegi belum dibayarkan oleh Kementerian
PUPR sebesar Rp9.767.465.749,-
Pasalnya sengketa antara warga di lahan seluas 3,5 ribu meter wilayah Kelurahan Cipinang Besar Selatan yang terdampak proyek belum beres.

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengadaan Tanah Dirjen Bina Marga Kementrian PUPR, Asih Nurdiyanti, harus membayarkan tanah milik Hj jubaedah sebesar Rp9.767.465.749,-Pada hal sudah dibebaskan pada tanggal 3 April 2017. Pasalnya ada dugaan mafia bermain sehingga sertifikat tanah dari BPN Jakarta Timur bisa di gandakan dan dipalsukan tanda tangan sehingga batal pembayaran kepada Hj Jubaedah. Menurut informasi sumber kami, menjelaskan, kronologis singkat, pemberi kuasa alm Hindharto Budiman kepada penerima kuasa, pengacara Purnama Sutanto SH, dan ahli waris Hindarto Budiman ahli waris Theodorus Daeng, yang tidak pernah hadir di persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Timur selama 5 kali sidang, ini aneh, jelas sumber. Purnama Sutanto SH, Ismadi S Bekti SH, MH, Yudi Sugiarto SH MH, beralamat di Bandung, jalan Lengkong Kecil No 57 Paledang Kecamatan Lengkong, Kota Bandung, Jawa Barat.

Anehnya lagi alm Hindharto Budiman pemberi kuasa sudah meninggal tahun 2017, tapi tanda tangan pemberi kuasa tahun 2018 diterbitkan dan berbeda tanda tangannya tidak sama tandatangan di akte jual beli tanah tersebut, disinilah Mabes Polri buru lagi mafia tanah masih
banyak lagi belum ketangkap dan dilimpahkan ke pengadilan. Notaris notaries yang berkaitan dengan pembebasan tanah yang berkantor dibandung harus diperiksa tuntas, apakah jelas kantor dan pajaknya.Menurut sumber, Sertifikat Erna Eman Budi adalah yang bola dunia, belinya pun dari kuasa dan kuasa dan anehnya alamat Erna Eman Budi palsu, adalah gereja dari tahun 1960 sudah berdiri dan ada pernyataan RT tidak pernah ada nama Erna Eman Budi di alamat tersebut.

Sementara, Dirjen Bina Marga, Satuan Kerja Pengadaan Tanah Jalan Tol Wilayah I Kegiatan Pengadaan Tanah Jalan Tol Bekasi –Cawang –Kampung Melayu, Hartono ST MT sebagai PPK
Pengadaan Tanah Jalan Tol Bekasi- Cawang-Kampung Melayu, belum bisa dikonfirmasi tentang Uang gantirugi dari Kementerian PUPR tersebut yang dititipkan sebesar Rp9.767.465.749,- Soalnya tidak ada dititipkan dipengadilan, hal ini sudah dikonfirmasi ke pengadilan oleh wartawan dan LSM.

Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Jakarta Timur, Unu Ibnudin, yang bertanggungjawab pada waktu itu, yang sekarang Plt Kepala BPN Jakarta Pusat.Gumilang bagian Sengketa dan Margo bagian Pengadaan tanah di BPN Jakarta Timur tahun 2017-sampai 2018 sementara panitera muda pidana DD Multtakin SH Hum.belum bisa di kinfirmasi isi perkara Mahkamah Agung RI .No Register 151 PK/PDT/2019.Pengadilan pengaju Jakarta Timur. Nomor Perkara pengadilan Tk 1 No surat Pengantar W 10 U5/ 561/HK/02VI /2018.PK .jenis permohonan Hj Jubaedah dkk melawan penggugat.(parda)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here