Ormas LAKI: Diduga Pelaporan Dana BOS Di Aceh Timur Rawan Mark Up.

0
333

Aceh Timur-ZonadinamikaNews. com. – Ormas LAKI DPC Aceh Timur menuding pihak pengguna Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Kabupaten Aceh Timur diduga tidak Transparan pelaporannya kepada pihak Hukum bahkan laporan yang dibuatkan pihak sekolah rawan mark up.

Mudahkan pihak inspektorat dikendalikan oleh sejumlah oknum pengguna dana BOS membuat laporan selalu lolos, dan diharapkan pihak penegak hukum harus melakukan kroscek akan setiap pisik penggunaan dana BOS, guna memastikan tepat tidaknya angka-angka yang digelontorkan oleh oknum-oknum pendidik tersebut.

Juru bicara (Jubir) sekaligus Sekretaris Dewan Pimpinan Cabang – Laskar Anti Korupsi Indonesia (DPC – LAKI) Aceh Timur Musaini mengatakan dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan yang bersih dan transparan (Good and Clean Governance), maka dibutuhkan partisipasi dari masyarakat sebagai fungsi kontrol serta pengawasan independen. Bentuk partisipasi masyrakat tersebut adalah dengan ikut serta mengawal jalannya pemeritahan, termasuk melaporkan segala dugaan penyimpangan dan ketidak transparanan informasi.

Dalam acara Rapat Kerja Cabang (Rekercab) Ormas LAKI di seketariatnya Jalan Lintas Idi – Kede Geurubak Musaini juga menyampaikan, “Para Kepsek yang ada di Kabupaten Aceh Timur menutupi informasi sebagai mana yang telah tercantung dalam UU No. 14 Tahun 2008, Tentang Keterbukaan Informasi Publik”. Jelasnya.)

Ia mengatakan, “Para Kepsek tidak memahami UU Nomor 14 Tahun 2008 . Dalam prihal ini laskar antikorupsi indonesia dalam evaluasi kerumah sekolah untuk pembuat pendataan penyaluran dana bos kemana saja yang sudah terealisasi untuk informasikan ke publik”. Paparnya.

Lebih lanjut Mussaini menyampaikan, berdasarkan amanat UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), pasal 4 menyebutkan, Setiap Orang berhak memperoleh Informasi Publik sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini. ‘Setiap orang berhak melihat dan mengetahui informasi publik.untuk memperoleh informasi publik; mendapatkan salinan informasi publik melalui permohonan sesuai dengan undang-undang ini; dan/atau Menyebarluaskan informasi publik sesuai dengan peraturan perundang – undangan’.

Ormas LAKI meminta masyarakat untuk melaporkan ke KID DIY, apabila menemukan kasus yang terkait dengan ketidak terbukaan informasi publik. “Kami siap membantu masyarakat apabila ada laporan penggunaan layanan informasi yang tidak transparan, termasuk dalam hal ketidak transparanan penggunaan dana BOS. Yang paling penting laporan tersebut sudah sesuai dengan ketentuan UU. Laporan dibuat, hendaknya mengikuti prosedur yang sudah diatur oleh UU KIP”. Mussaini

Ketua investigasi (LAKI) agusnandar kepada awak media mengatakakam, “Kalau ada informasi publik yang tidak transparan, jangan takut untuk dilaporkan kepada penegak hukum. Termasuk soal penggunaan dana (BOS) yang tidak transparan penggunaannya. Kita siap membantu masyarakat yang kesulitan mendapatkan informasi publik”. Kata agusnandar.(SA)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here