Masyarakat Mantang Pineng Ajukan Keberatan Atas Jawaban PPID Aceh

0
221

Aceh Timur-ZonadinamikaNes.com.Surat Keberatan yang diajukan oleh warga desa Mantang Pineng kepada Bupati kabupaten Aceh Timur atas jawaban Keberatan Informasi Publik dari Pejabat Pengelola Informasi dan Data (PPID) kabupaten Aceh Timur, Dinas Komunikasi dan Informatika kabupaten Aceh timur, tgl 19/3/2020.

Masyarakat berhak untuk mendapatkan Informasi Publik yang dijamin dalam pasal 9 Undang-Undang No.28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN Pasal 41 Undang-undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-undang No.14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 10 Peraturan Pemerintah No. 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 4 Peraturan Pemerintah No.43 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 1 angka 6 Peraturan Pemerintah No.61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 19, Pasal 22 dan Pasal 23 Peraturan Komisi Informasi No.01 tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

Seketaris Laskar Anti Korupsi Indonesia DPC Aceh Timur Musaini mengatakan,” Mendasari jawaban PPID Aceh Timur yang belum bisa memenuhi permintaan informasi publik,dan mengacu Pasal 30 ayat (1) huruf d dan huruf e, dan ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 01 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik maka warga desa mantang pineng mengajukan Surat Keberatan kepada bupati aceh timur sebagai atasan ppid aceh timur.

Musaini menjelaskan, jawaban balasan surat PPID utama Aceh Timur atas Keberatan Informasi Publik tersebut seharusnya tidak mempersulit warga desa Mantang Pineng dalam mendapat informasi publik, masyarakat dapat di sampaikan kepada bupati Aceh Timur selambat-lambatnya 30 hari kerja sejak surat keberatan informasi publik diterima.

Selanjutnya apabila tidak dijawab dan/atau namun sebagian Informasi tidak diberikan dan/atau jawaban tidak sesuai informasi yang diperlukan sehingga tidak memuasakan maka warga desa mantang pineng dapat megajukan mempersengketa ke komisi informasi aceh, permohonanpenyelesaian sengketa Informasi Publik pada Komisi Informasi Aceh.

“Bahwa Ormas LAKI meminta segera menindak lanjuti jawaban PPID Utama kabupaten aceh timur menyatakan bahwa Informasi publik yang di mohon / minta itu terlampau banyak, warga masyarakat desa mantang pineng sangat keberatan balasan surat dari ppid utama permohonan yang di ajukan bukanlah Informasi yang dikecualikan,” Pungkas Musaini.

Koordinator Masyarakat Desa Matang Pineng,Indra Mega,kepada zonadinamika.com, Kamis,19/03/2020,mengaku siap melakukan aksi menggugat ke Komisi Informasi Aceh di Banda Aceh.

Ia mengatakan,langkah tersebut akan diambil,bila atasan PPID tetap enggan merespon jawaban keberatan Informasi Publik yang sebelumnya diminta oleh warga Desa Matang Pineng beberapa waktu lalu.

Menurutnya,masyarakat memiliki hak mendapatkan Informasi Publik,hal tersebut telah dijamin didalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia,

Diantaranya,Undang-undang No.14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik,
PP No. 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,

PP No.61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik,

Serta peraturan Komisi Informasi No.01 tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

Terpisah,sekretaris LAKI Aceh Timur,Musaini, merasa sangat kecewa terhadap PPID Kabupaten Aceh Timur,

Menurutnya,PPID dikabupaten tersebut belum mampu memenuhi permintaan informasi publik yang mengacu pada Pasal 30 ayat (1) huruf d dan huruf e ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 01 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

Hal tersebut jelas menimbulkan kekecewaan yang sangat besar dirasakan oleh masyarakat mantang pineng,sehingga mereka sampai mengajukan surat keberatan kepada orang nomor satu di wilayah bagian timur Aceh itu.

Musaini menambahkan,seharusnya,surat balasan mereka (PPID ATIM),tidak bersifat mempersulit masyarakat dalam mendapatkan informasi publik,

Terkait ketidak puasan itu, mereka (warga) harus menyampaikan hal tersebut kepada Bupati selambat-lambatnya 30 hari kerja sejak surat keberatan informasi publik diterima,ujar Musaini.

“Harus disampaikan di masa 30 hari kerja sejak pengajuan keberatan,apabila setelah itu tidak ada jawaban atau sebagian Informasi tidak diberikan,dan atau mendapat jawaban yang tidak sesuai informasi yang diperlukan, dalam hal ini masyarakat dapat melanjutkan gugatan sengketa ke KIA”,pungkas Musaini.

“Kami akan segera menindaklanjuti kontradiksi mereka (PPID Utama Aceh Timur),yang menyatakan bahwa Informasi Publik yang dimohonkan terlampau banyak,sehingga pernyataan tersebut menimbulkan keberatan masyarakat”,

Pernyataan itu menjadi lelucon yang sangat menggelitik,sebab menurut kami permohonan yang diajukan oleh masyarakat bukanlah merupakan informasi yang dikecualikan”,tutup Mus sambil tertawa.(SA)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here