Buntut Laporkan Kades Ke Inspektorat,Dua Perangkat Desa Akhirnya di Pecat

0
462

Aceh Timur-ZonadinamikaNews.com.
Diduga buntut atas laporan dugaan penyelewengan ADD ke Inspektorat Aceh Timur ,dua perangkat desa matang pineng Kecamatan Darul Aman, harus rela diberhentikan dari jabatannya.

Kadus Tanjung Mancang, Ishak dan Zulfakri yang sebelumnya menjabat sebagai kepala seksi kesejahtraan dan pelayanan desa Matang pineng,mengaku sangat keberatan dan menolak aksi “main pecat” atas diri mereka oleh kades desa tersebut.

Kepada Jurnalist,Sabtu 29/03/2020,Ishak mengatakan,atas aksi pemecatan tersebut, ia dan Zulfakri merasa sangat keberatan,pasalnya, mereka menganggap, pemecatan terhadap mereka,dilakukan terkesan sepihak dan tidak melalui mekanisme peraturan yang berlaku.

“Kami sangat keberatan,atas ketidakadilan ini,kami berdua akan segera laporkan perihal ini kepada Bupati Aceh Timur, kami akan memohon keadilan kepada bapak bupati”,pungkas Ishak.

Mereka menduga,aksi “main pecat” tersebut,berawal dari laporan mereka ke Inspektorat Aceh Timur beberapa waktu lalu,atas dugaan indikasi penyelewengan dana ADD desa matang pineng tahun 2018/2019.

Terpisah,Ketua LAKI Aceh Timur,Saiful Anwar, di Sekretariatnya mengatakan,dalam kasus ini,laporan kedua perangkat desa tersebut,seharusnya menjadi acuan yang harus segera ditindak lanjuti oleh pihak-pihak terkait.

Dalam hal itu,perangkat desa juga memiliki tanggung jawab yang sama dalam mengawasi ADD yang bergulir di desanya agar tepat sasaran dan dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,ucap saiful.

Saiful menilai,sikap keduanya (Ishak dan Zulfakri) sangat bertanggung jawab,menurutnya,tindakan kedua perangkat desa tersebut tepat dalam memperjuangkan kebenaran,mereka berbuat untuk kebaikan desanya.

“LAKI menyayangkan aksi seperti ini terjadi,seharusnya pelapor ini dilindungi,sesuai UU Tipikor,pemerintah seharusnya mendukung tindakan mereka (kedua perangkat desa) itu,sebab yang dilakukan keduanya adalah bentuk “koreksi”terhadap penggunaan anggaran dana desa, agar terhindar dari kerugian keuangan negara”,tutur saiful.

Terkait pemecatan kedua perangkat desa matang pineng,saiful mengatakan,hal tersebut bertentangan dengan Permendagri No.83 tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa,tertera pada Bab III pasal 5,ayat 1 sampai 6.

Semestinya,ada beberapa kreteria dalam pemberhentian suatu perangkat desa,diantaranya perangkat desa yang berusia diatas 60 tahun, berhenti atas pengunduran diri atau diberhentikan karna melakukan pelanggaran hukum.

Dijelaskannya,dalam kreteria diatas,ada beberapa tahap yang harus dilalui,diantaranya tertib administrasi berupa surat teguran kepada perangkat yang ditujukan melalui SP 1, SP 2 dan SP 3,baru kemudian proses pemecatan.

“Proses pemecatan kedua perangkat desa matang pineng akan kami pelajari mekanisme nya,dimulai dari proses tingkat kampung,hingga tingkat kecamatan,dalam hal ini Camat sebagai yang mengeluarkan rekomendasi tersebut,apakah telah sesuai Undang-Undang yang berlaku,tutup saiful.(TIM)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here