DPC LAKI Aceh Timur Pengolahaan CSR Harus Trasparan Jangan di Tutupi.

0
205

Aceh timur-Ormas LAKI DPC Aceh timur Saiful Anwar dengan tegas mengatakan, Penyaluran dana corporate social responsibility (CSR) harus trasparan langsung kepada ketua forum CSR yang telah tebentuk walau pun masih menyisakan banyak persoalan diantaranya soal sasaran CSR, ketepatan penggunaan dana, serta apakah perusahaan bisa melakukan penyaluran langsung? Masalah tersebut terungkap dalam pertemuan diskusi di kantor seketariat LAKI Aceh timur “Kemitraan Strategis antara Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) dengan Pemerintah dan Sektor Swasta dalam Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Berkelanjutan”, , Kamis (23/4).

Rapat diselenggarakan Konsil Ormas LAKI Wilayah aceh timur bekerjasama dengan masyarakat prihal Kajian CSR yang selama ini tidak trasparan pendapatan CSR.ungkap saiful.

Aktivis pencegahan Anti korupsi ini mengatakan bahwa program CSR merupakan kewajiban bagi perusahaan untuk turut serta dalam program pemberdayaan masyarakat. CSR bukan hanya program bagi-bagi kue tetapi harus menjadi sebuah program yang berkesinambungan. Banyak program CSR disalurkan oleh BUMN bernilai milyaran rupiah, namun kurang tepat sasaran dan tidak berkelanjutan. “Oleh karena itu, harapannya bagaimana penyaluran dana CSR Trasparan Terbuka dapat mengambil peran baik dalam pengawasan maupun terlibat dalam program-program pemberdayaan masyarakat melalui CSR,” katanya.

Karena masalah-masalah yang dihadapi terhadap penyaluran CSR tersebut maka mendesak forum CSR juga Ketua DPRK aceh timur untuk membuat aturan yang jelas tentang penyaluran CSR. Aturan dapat berupa Peraturan Pemerintah (PP) atau Peraturan Daerah (Perda). Dan Qanun “Selama ini aturan mengenai CSR hanya ada dalam pasal di Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang menetapkan adanya kewajiban melaksanakan program CSR dan Undang-undang No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN, dimana Petunjuk Pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-05/MBU/2007,” jelas Saiful.

Lebih jauh Saeiful mengatakan“bahwa saat ini, tidak ada aturan main yang jelas tentang pengelolaan CSR karena undang-undang yang ada tidak mengatur secara detail tentang penggunaannya. Di beberapa daerah seperti di Aceh aceh timur ada aturan agar perusahaan memberikan dana hibah tidak sesuai dengan undang-undang. Di Aceh timur, misalnya, pemerintah meminta hibah sebesar 500 rupiah perkilo tandan buah segar (TBS) kelapa sawit, dan hal ini tentu saja akhirnya akan memberatkan masyarakat karena perusahaan akan membebankan biaya tersebut kepada masyarakat.

Kami pernah mendesain program CSR untuk program bantuan covid 19. pendidikan dan ekonomi. Ternyata, dana CSR dari perusahaan dapat memicu datangnya banyak proposal ke perusahaan. Oleh karena itu, jika sudah ada dana CSR, maka seharusnya proposal seperti itu sudah tidak ada lagi. Solusinya, kita harus mendorong lahirnya sebuah Perda yang jelas untuk mengakomodasi penyaluran CSR. Masalah utama Ormas LAKI dengan perusahaan adalah ketidakpercayaan (distrust). Jika rekam jejak kita baik, mudah-mudahan kita dapat meminimalisir masalah tersebut.”

Menanggapi hal tersebut, dari Forum Ketua CSR berbagi pengalaman bagaimana Formal telah menginisiasi Perda untuk pengaturan penyaluran CSR pada kabupaten Aceh Timur. ”Meskipun belum final, namun Ranperda yang kami usung telah melewati beberapa tahapan proses, sampai pada legal drafting,” ungkapnya.

Sementara itu musaini , dari seketaris Ormas LAKI aceh timur menyatakan bahwa pemerintah dan Ormas /LSM zaman terus berubah juga perusahaan selalu bertolak belakang, bahkan bermusuhan. Namun kini ketiga pihak harus bergandeng tangan bekerja bersama demi kemajuan masyarakat. Menurutnya, Organisasi Masyarakat (LAKI) saat ini masih belum memiliki posisi tawar yang baik kepada pemerintah dan sektor swasta.

Bahkan relatif tidak percaya. Hal tersebut dirasakan akan berdampak kepada keberlanjutan program-program pemberdayaan masyarakat, khususnya di kabupaten aceh timur. “Untuk itu perlu di adakan workshop membangun kemitraan antara Ormas/LSM, Pemerintah, Perusahaan dan kelompok masyarakat dengan tujuan pemberdayaan masyarakat ini dirasa sangat perlu,” jelasnya musaini.

“Kemitraan, dimaksud bukan hanya persoalan CSR atau sekedar pembiayaan dari skema lingkungan oleh perusahaan. Namun juga menyangkut hal-hal strategis lain dengan bekerja bersama dan keterlibatan atau partisipasi yang tinggi dan setara. Dari mulai gagasan, perencanaan, pelaksanaan sampai pada evaluasi dan perawatan pasca program untuk keberlanjutan dan dampak,” lanjut musaini.

Wakil ketua Ormas LAKI memaparkan bahwa nya pemerintah aceh timur banyak yang kemudian menyimpang dari prinsip-prinsip ketidak terbukaan , sehingga seperti organisasi Hal tersebut berdampak pada tingkat kepercayaan dan sehingga sulit untuk bekerjasama dalam pemberdayaan masyarakat. Akibatnya, posisi tawar LSM semakin rendah. . Oleh karena itu, penting untuk mengembalikan legitimasi dan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah aceh timur

“Penting bagi kami untuk memperbaiki keterbukaan pemerintah dengan masyarakat terhadap pemberdayaan masyarakat gagasnnya kemitraan antara pemerintah,Organisasi , dan perusahaan untuk bekerja bersama dalam melakukan pemberdayaan masyarakat dan pembangunan berkelanjutan untuk kemajuan dan kemakmuran masyarakat aceh timur.(zdn)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here