Kadisdik Prov Riau Minta SMK Setya Dharma Kembalikan Uang Ujian Yang Dipungut

0
418

Pekanbaru Riau-ZonadinamikaNews.com.Penderitaan sejumlah orang tua murit SMK Setya Dharma Pekanbaru makin lengkap, virus corona yang telah hampir melumpuhkan perekonomian masyarakat, juga tindakan pihak SMK Setya Dharma Pekanbaru makin melengkapi akan beban sejumlah orang tua murid atas pungutan uang ujian yang mencekik leher orang tua murid.

Pungutan di SMK Setya Dharma dengan dalih uang ujian mecapai Rp.2.500.000 setiap siswa, bahkan sesumbar oknum gurun mengeluarkan ancaman tidak boleh ikut ujian bila tidak membayat, anak yatim pun tidak luput dari pungutan yang sudah dilarang pemerintah tersebut.

Pungutan itu, selain berbau pungli pemerintah telah meniadakan UN tahun 2020 gara-gara virus Corona (Covid-19).

Rini Junita selaku kepala sekolah SMK Setya Dharma ketika di konfirmasi via pesan singkat melalui aplikasi WhatsApp tidak memberikan jawaban alias tutup mulut, ironisnya berupaya menghindar dengan memblokir nomor WA wartawan.Bahkan berulang kali di telepon kepsek ini selalu tidak merespon.

Terkait persoalan itu, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Riau Kaharuddin menegaskan agar pihak sekolah mengembalikan uang tersebut.

“Kalau ujian ditiadakan uang yang dipungut sekolah swasta itu harus dikembalikan,” kata Kaharuddin.

Sebab UN sudah ditiadakan Pemerintah Pusat melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI karena persoalan merebaknya virus Corona.

“Ujian kan sudah dibatalkan, dan tidak menjadi syarat kelulusan. Kalau ada sekolah yang memungut uang ujian sebelum ujian berlangsung sebaiknya dikembalikan,” pintanya tegasnya.

Melalui Permendikbud Nomor 43 tahun 2019 tentang Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) dan Ujian Nasional (UN), Mendikbud Nadiem Makarim melarang sekolah dan dinas pendidikan daerah melakukan pungutan biaya Ujian nasional.

Dalam Permendikbud tersebut secara tegas disampaikan biaya penyelenggaraan dan pelaksanaan UN menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan sekolah.

Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau Satuan Pendidikan tidak diperkenankan memungut biaya pelaksanaan UN dari siswa, orang tua/wali, dan/atau pihak yang membiayai peserta didik.(tim)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here