Keberadaan PTPN 4 Belum Sesuai Harapan UUD 1945

0
160

Oleh. Ahmad Fadhly

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) merupakan perusahaan yang dinaungi oleh negara. Campur tangan pemerintah dalam pengelolaan perusahaan sangatlah kuat. Negara memiliki saham di perusahaan-perusahaan tersebut. BUMN juga merupakan pengemplementasian pelaksanaan isi dari UUD 1945 Pasal 33 ayat 3 yang berbunyi, “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat,”

Diketahui, Perusahaan BUMN bergerak hampir disemua usaha pengelolaan sumber daya alam yang ada di Indonesia. Seperti, pengelolaan perkebunan, pertambangan, transportasi dan jasa. Termasuk didalamnya PTPN 4 yang bergerak di bidang perkebunan. Perusahaan BUMN itu tersebar di 10 kabupaten provinsi Sumatera Utara dengan jumlah 30 unit perusahaan.

Salah satunya PTPN Unit Ajamu yang berlokasi di kecamatan Panai Hulu Kabupaten Labuhanbatu. Unit perusahaan PTPN 4 tersebut bergerak di bidang perkebunan sawit dan pengolahan sawit.

Namun, perusahaan itu terkesan belum mampu menunjukkan bahwa perusahaan tersebut berdiri selain sebagai penambah penghasilan keuangan negara, juga sebagai perusahaan yang mengedepankan kepentingan sosial masyarakat di sekitar perusahaan.

Bahkan, perusahaan milik negara tersebut terkesan arogansi, serta tidak mengindahkan anjuran pemerintah terkait keluhan masyarakat sekitar perusahaan dan masyarakat didalam perusahaan itu sendiri. Seperti, pengangkatan Buruh Harian Lepas (BHL) menjadi karyawan perusahaan tersebut.

Diketahui sebelumnya, pihak Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) telah mengeluarkan surat anjuran kepada pihak perusahaan untuk mengangkat 65 orang BHL yang sudah mengabdi 4 tahun, bahkan lebih menjadi karyawan tetap di perusahaan perkebunan sawit plat merah itu. Tapi, sampai saat ini terlihat pihak perusahaan tidak merespon anjuran pemerintah daerah itu.

Bahkan, para BHL bersama warga Panai hulu yang tergabung dalam Forum Solidaritas Masyarakat Pantai Labuhanbatu (FOSO. MAPALA), Mahasiswa, dan Ikatan Pemuda Karya (IPK) Kecamatan itu sempat menggeruduk kantor Unit Ajamu dengan tujuan supaya petinggi PTPN 4 mendengar keluhan para BHL. Parah, itupun tak di dengar oleh petinggi perusahaan plat merah tersebut.

PTPN 4 Arogansi

Kearoganan dan seolah perusahaan negara itu tak pernah salah juga mereka tunjukkan saat anggota DPRD Labuhanbatu menemukan dugaan pencemaran limbah PKS milik unit Ajamu. Informasi di peroleh, saat dengar pendapat di gelar di gedung dewan daerah itu antara pihak DPRD dengan pihak perusahaan, pihak perusahaan hanya mengutus perwakilan tanpa dihadiri pimpinan perusahaan.

Temuan-temuan seperti itu berulang-ulang di ekspos media. Ironisnya, pihak perusahaan maupun pihak DLH Labuhanbatu tidak pernah mengumumkan hasil temuan dan kondisi polisi dan pencemaran lingkungan dari PKS PTPN 4 unit Ajamu. Pihak perusahaan selalu menganggap mereka sudah mengikuti prosedur. Sementara, limbah dan polusi asap membuat sesak nafas warga sekitar perusahaan.

Memang, terkesan Pemerintah daerah terkesan kurang merespon dan mau dengan tegas menindak perusahaan negara itu, selalu setiap permasalahan berkaitan dengan limbah pemerintah daerah tidak pernah memberi tahukan kepada masyarakat hasil pemeriksaan mereka. Seolah ada udang di balik batu.

Sama halnya dengan kepedulian sosial kemasyarakatan bidang peningkatan ekonomi kemasyarakatan sekitar perusahaan negara itu. Lima tahun belakangan tidak pernah lagi terdengar menyalurkan kredit UMKM kepada warga. Sebenarnya, cukup banyak ketidak wajaran dan pelanggaran lainnya yang dilakukan Perusahaan tersebut dalam menjalankan aktivitasnya.

Tapi tak ada satu instansi pemerintah Labuhanbatu yang peduli, sehingga warga yang tidak tahu buta terhadap peraturan tanpa menyadarinya telah merugikan warga sekitar perusahaan.

Melihat kondisi serta apa yang diperbuat pihak PTPN 4 Unit Ajamu yang merupakan bagian dari PTPN 4 salah satu perusahaan dimana negara memiliki saham di dalamnya terhadap warga disekitar perusahaan tersebut, hal itu menggambarkan perusahaan milik negara tersebut tidak menjalankan amanah UUD 1945.

Kondisi warga disekitar perusahaan baik itu kondisi dampak operasional perusahaan terhadap masyarakat, serta kondisi ekonomi warga seharusnya menjadi perhatian khusus pihak manajemen. Semoga dengan tulisan sederhana ini para petinggi negeri dan petinggi BUMN mengetahui dan memperbaiki konsep-konsep perusahaan yang berada ditengah masyarakat.

(Penulis adalah Kordinator Liputan Zonadinamika news Wilayah Sumut)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

*

code