Bimtek Ini Tidak Memiliki Rekomendasi dari Kemendagri

0
178

Aceh Timur-Zonadinamikwnews.com.Sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Aceh Timur mempertanyakan kejanggalan terkait Bimbingan Teknis (Bimtek) aparatur gampong yang diadakan di The Royal Hotel, Idi Rayeuk, Aceh Timur. Ternyata, kegiatan bimtek tersebut tidak memiliki Rekomendasi dari Kemendagri, dan izin dari Pemerintah setempat.

Hal Itu di akui oleh Lembaga Pengembangan Aparatur Negara (LEMPANA) saat ditanyai oleh sejumlah LSM yang mendatangi lokasi bimtek tersebut.

Bedasarkan dari keterangan dari Panitia Pelaksana dari Lembaga Pengembangan Aparatur Negara (LEMPANA), Rahmad Payuda mengatakan, pihaknya hanya berkoordinasi saja dengan lisan terkait rekomendasi Mendagri. Pihaknya hanya berpacu kepada Permenkes Terbaru.

“Kita hanya berpacu terhadap aturan Mentri Kesehatan terkait bisa digelarkan-Nya acara dengan mematuhi protokol kesehatan,” jelasnya saat ditanya oleh sejumlah LSM pada 24 Agustus 2020 lali sekitar pukul 16.30 WIB.

Mendengar kejelasan tersebut, para LSM meminta agar panitia dapat menghentikan kegiatan tersebut karena bersifat ilegal.

Namun, aksi para LSM tersebut terkesan hanya candaan. Sehingga Lembaga LEMPANA tetap melakukan kegiatan seperti biasa.

Menyikapi hal itu, Aktivis Laskar Antikorupsi Indonesia ( LAKI )l, Saiful Anwar atau yang akrab disapa Saiful kepada media ini Kamis, 27 Agustus 2020.

lebih lanjut ianya mengatakan bahwa saat ini telah terbukti secara sah bahwa acara tersebut diduga ilegal,namun sangat kita sayangkan, acara itu terkesan ada dukungan khusus dari para pihak pihak yang tidak bertanggung jawab, sehingga sampai saat ini tidak ada upaya apapun untuk meluruskan terkait kelegalan acara bimtek itu.

“Sangat disayangkan bahwa acara yang diduga illegal ini seakan ada pengawalan khusus dari penegak hukum karena sampai saat ini. Acara yang diduga ilegal itu terus bejalan seperti biasanya,’’ saiful

Jika acara tersebut tidak di tindak lanjuti oleh penegak hukum, lanjut saiful, maka kepercayaan masyarakat terhadap penegak hukum di Aceh Timur dan Pemerintah telah berkurang.

“Hal itu membuat citra penegak hukum akan tercoreng di mata rakyat,” imbuh Putra Asli Aceh Timur tersebut sambil menyesali sikap penegak hukum di Aceh Timur.

Saiful (LAKI) Laskar Antikorupsi Indenesia juga berharap agar Pemerintah Aceh Timur dan Penegak Hukum dapat menghentikan dan menyelamatkan uang rakyat Aceh Timur dari perbuatan yang diduga ilegal itu.

“Kalau itu tidak dihentikan saya menjamin akan ada gemuruh besar di Kabupaten Aceh Timur dalam beberapa hari kedepannya, apalagi kita melihat seluruh instansi terkait yang ada dalam susunan acara buang badan saat kita pertanyakan perihal acara tersebut,” ucap saiful.

Tidak menutup kemungkinan, tambah saiful, masalah ini akan merambah ke kantor Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Kabupaten Aceh Timur.

“Apalagi kita melihat belum ada komentar ataupun tanggapan dari Dewan Aceh Timur sebagai bagian dari perpanjangan tangan masyarakat,” cetus saiful.

“Ini masalah bukan sepele, bisa jadi besok kita akan menuntut turun tangan dewan Aceh Timur untuk menghentikan acara tersebut, kalau memang Bupati atau Gugas tidak berani, apabila perlu kalau memang dewan tidak berani turun tangan kita akan menyegel kantor mereka, kalau mereka juga tidak berani buat apa mereka ada di Aceh Timur lebih baik kantor kita segel apabila perlu kita sewakan saja dari pada cuma jadi lambang . menutup keterangannya.(TIM)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

*

code