Dugaan Korupsi Berjemaah Dana Desa, Ormas LAKI Desak KPK Turun ke Aceh Timur

0
102

Aceh-beritaterbaru.wiki.com. Penegakan hukum di wilayah Kabupaten Aceh Timur terasa mulai pudar. Masyarakat kini kembali menggantungkan harapan dan kepercayaannya kepada KPK RI, terlebih warga masyarakat yang tergabung dalam Ormas ataupun LSM.

Ketua Laskar Anti Korupsi Indonesia (LAKI), Saiful Anwar, mengatakan, salah satu keraguan masyarakat terhadap penegakan hukum tindak pidana korupsi di wilayah Aceh Timur, adalah terkait Bimtek Kepala Desa yang diadakan di sebuah hotel beberapa hari lalu.

Bimtek yang diselenggarakan tersebut diduga tidak mempunyai rekomedasi dari kementrian, bahkan tidak mengantongi izin dari Pemkab Aceh Timur.

“Ini patut diduga bahwa pengunaan Dana Desa (ADD) di Kabupaten Aceh Timur sudah salah arah dan fungsi, apalagi saat ini tengah dilanda pandemi covid-19” kata Saiful, Rabu 2 September 2020.

Menurut l informasi dari beberapa pihak masyarakat dan LSM, banyak kepala desa di Aceh Timur, yang diduga kuat menyalahgunakan anggaran dana desanya untuk kepentingan atau keperluan diluar program desa, padahal masih sangat banyak program yang mesti dilakukan oleh pihak desa atau kades untuk desanya masing- masing.

Ormas LAKI meminta KPK untuk menindak lanjuti dugaan perkara Bimtek yang dilakukan oleh kepala desa di hotel Royal tersebut. “ Kami memohon kepada semua masyarakat desa, untuk sama – sama kita mengawal penggunaan dana desa (ADD),” ungkap Saiful.

Saiful melanjutkan, program pembangunan yang menggunakan Dana Desa (DD) dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang digulirkan di setiap pelosok tanah Air oleh Pemerintah Pusat sejak tahun 2015 hingga saat ini, telah berjalan enam  tahun dan seharusnya masyarakat telah merasakan manfaat program dana desa yang diprogram setiap tahunnya tersebut.

Dan perlu diketahui, program dana desa pada era pemerintahan saat ini, khususnya di Aceh Timur, sudah seharusnya ada manfaat yang luar biasa terhadap kesejahteraan masyarakat. Sementara, dapat dilihat dan dibuktikan, masih banyak terdapat dugaan penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh oknum kepala desa dan perangkatnya.

Banyak sekali laporan terkait potensi kebocoran anggaran, yang telah dikelola setiap desa. Kebanyakan berasal dari program-program non-fisik, bahkan tidak tanggung-tanggung, oknum aparatur desa bermain dari program pembangunan fisik yang nilainya tidak sebanding dengan hasil realisasi fisik selama ini.

“Saya selalu berkoordinasi dengan masyarakat desa  kabupaten Aceh Timur, soal realisasi penggunaan dana -desa. Hasil evaluasi, kami menduga banyak potensi dikorupsi, dan kami yakini terjadi di semua desa , seperti penggunaan anggaran belanja penyelenggaraan pemerintah desa, anggaran operasional untuk kantor desa, anggaran pembangunan, anggaran sosialisasi, bimtek, pemberdayaan masyarakat dan lainnya. Mereka bermain dipusaran pengkondisian anggaran itu, membuat kerugian negara yang sangat luar biasa, jalan satu-satunya upaya menyelamatkan kerugian uang  negara, KPK –RI  diharapkan dapat mengambil tindakan turun ke  ke sejumlah desa yang ada di Kabupaten Aceh Timur ,”ungkapnya.

Tidak tanggung – tanggung, dikatakan Saiful, ada juga indikasi oknum penegak hukum ditingkat daerah, turut serta bermain dalam lingkaran program penggunaan dana desa. Jelas  hal ini akan merusak tatanan dan kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum .

“Bukan rahasia lagi, menurut kami, keterlibatan oknum penegak hukum, oknum pemerintah daerah dalam membentengi pertanggungjawaban penggunaan dana desa di satu daerah, bahkan anehnya, penegak hukum pun terlibat langsung dalam melaksanakan program dari dana desa dengan dalih pihak ketiga,”bebernya.

Maka itu, Saiful menambahkan, hasil pengamatan LAKI  Aceh Timur,  bahwa penegak hukum di  Aceh Timur  oleh pihak Pusat, harus segera dilakukan evaluasi, sebab kuat dugaan kebocoran pengelolaan dana desa dikelola secara berjamaah oleh sederet oknum yang memanfaatkan kesempatan dalam program dana-desa.

“Kalau mau ikut prosedur hukum memang sulit untuk membuktikan, sebab kami menduga banyak transaksi pengamanan yang tak ada bukti. Oleh sebab itu, kami Ormas LAKI  akan terus berusaha meminta KPK, agar  langsung melakukan pemeriksaan secara kolektif atas penggunaan dana -desa di-setiap daerah, khususnya Aceh Timur,”tandasnya. (zdn)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

*

code