Surabaya-BeritaTerbaru.Wiki.Dugaan azas mamfaat di akhir tahun belajar kerap diwarnai pungutan pada murid dengan berbagai kegiatan, pungutan inipun berbau pungutan liar. Sejumlah ortu murid di SMPN 52 Surabaya kini menjadi sorotan para ortu murid dengan adanya pungutan untuk kegiatan bimbel dan wisuda.

Pungutan ini bertentangan dengan Perpres Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar dan erdasarkan Perpres ini, Pemerintah RI telah memberikan legalitas kepada Satuan Tugas (Satgas) Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli)  untuk memberantas praktek pungli di Indonesia.Satgas Saber Pungli juga diberi kewenangan untuk melaksanakan Operasi Tangkap Tangan / OTT (Pasal 4 huruf d Perpres No 87).

Adapun yang disebut kategori pungutan liar di sekolah-Sekolah adalah sebagai berikut.
1. Uang pendaftaran masuk
2. Uang SSP / komite
3. Uang OSIS
4. Uang ekstrakulikuler
5. Uang ujian
6. Uang daftar ulang
7. Uang study tour
8. Uang les
9. Buku ajar
10. Uang paguyupan
11. Uang wisuda
12. Membawa kue/makanan syukuran
13. Uang infak
14. Uang foto copy
15. Uang perpustakaan
16. Uang bangunan
17. Uang LKS dan buku paket
18. Bantuan Insidental
19. Uang foto
20. Uang biaya perpisahan
21. Sumbangan pergantian kepala sekolah
22. Uang seragam
23. Biaya pembuatan pagar/fisik dll
24. Iuran untuk membeli kenang-kenangan
25. Uang bimbingan belajar
26. Uang try out
27. Iuran pramuka
28. Asuransi (walau nihil kecelakaan uang tidak dikembalikan
29. Uang kalender
30. Uang partisipasi masyarakat untuk mutu pendidikan
31. Uang koprasi (uang tidak di kembalikan)
32. Uang PMI
33. Uang dana kelas
34. Uang denda ketika siswa tidak mengerjakan PR
35. Uang UNAS
36. Uang menulis ijazah
37. Uang formulir
38. Uang jasa kebersihan
39. Uang dana social
40. Uang jasa menyebrangkan siswa
41. Uang map ijazah
42. Uang STTB legalisir
43. Uang ke UPTD
44. Uang administrasi
45. Uang panitia
46. Uang jasa guru mendaftarkan ke sekolah selanjutnya
47. Uang listrik
48. Uang computer
49. Uang bapopsi
50. Uang jaringan internet
51. Uang Materai
52. Uang kartu pelajar
53. Uang Tes IQ
54. Uang tes kesehatan
55. Uang buku TaTib
56. Uang MOS
57. Uang tarikan untuk GTT {Guru Tidak Tetap}
58. Uang Tahunan {kegunaan yang tidak jelas}

Komite sekolah yang kerap dijadikan kepanjangan tangan dari kepala sekolah untuk memungli ke wali murid.

Desakan pihak sekolah pada para murid untuk membayar, lewat grup orang tua murid. Seperti kalimat di bawah ini.

mohon maaf seblmnya…kpd walimurid 9…
mohon yg sdh membyr wisuda / bimbel mohon ditulis nm dan titip / sdh byr brp . mohon maaf nggi hy utk mencocokan aja 🙏🏻
1..Ahmad davi. R.p.
2’Afri Dwi Anggara.R.p
3.Abia Dwi pratiwi.
4.Amelia Sulis Rp.,450 L
5.Amelia Pjasanthi 450
6.Fery Rp.200
7. Aldhino febrianto Rp. 750000
8. Manda Pramana Putri Rp.400.000
9. Ajeng Suta 450.000
10.reza ayu ,wisuda :Rp.200.000 ,bimbel: Rp.100.000
11.Jeniar zabryna f (Rp.200.000,wisuda),(Rp.100.000, bimbel)
13. M. Alif A.
( Bimbel Rp. 100. 000)
14 Ajeng Suta wisuda 450.000 ditambah bimbel 50.000 jadi total 500.000
15. Nashaluka Rodzulan
Bimbel 100, Wisuda
100 total 200bi
16.Tria amanda aulya wisuda 400k bimbel 150k
17. Titis Cahyaningrum,
Bimbel rp 300
Wisudah rp 400
( lunas)
18. Diva putri valentin wisuda Rp.400k + bimbel Rp.100k
19. Moch. Rizqi
Bimbel Rp.150.000
Wisuda Rp.400.000
20.Abdilla muallya az zahra bimbel 150k
21.era Natasya f.
Bimbel Rp.300.000
Pembayaran.400.000(lunas)

22. Kifayah Firyal Nabilah :
Bimbel : Rp. 150.000,-
Wisuda untuk Pembayaran semua murid di klas 9F (dr Uang Kas 8F) : Rp. 1.750.000,-

Seperti diberitakan media ini, sejumlah orang tua murid mendesak pihak sekolah SMPN 52 Surabaya untuk mengembalikan uang bimbel dan uang wisuda, alasan pengembalian tersebut bukan tidak punya alasan, karena semua kegiatan tersebut ditiadakan dampak dari merebaknya virus corona.

Hal untuk pengembalian dana tersebut juga diakui oleh Darminto selaku Kepala Bidang Pendidikan Menengah Dinas Pendidikan Kota Surabaya, beliau mengaku sudah memanggil Kepala Sekolah dan Komite untuk dilakukan pertemuan dengan wali murid.

Berbedah dengan pengakuan Daliman, saat dihubungin media ini lewat aplikasi whaatsApp mengaku “Mohon maaf pak, nanti yg menjelaskan wakil saya, karena saya dinesnya di luar kota sehingga tdk mengikuti sampai detail” jawabnya singkat.

Sementara Naning yang disebut-sebut sebagai bendahara komite, terlihat sewot atas munculnya pemberitaan dan berusaha mengelak, walaupun pada akhirnya mengakui dan berjanji akan mengembalikan.lewat chat WhaatsApp Naning mengatakan.

Iklan

Tanya Bu Diyah Bpk Atau ketua komite, bukan wewenang saya,Kita sudah melalu prosedur Kita akan kembalikan Kalau membikin Berita Hoak akan di tuntut balik melalui Prosedur dan hukum .tidak menyalai aturan.

kita negara hukum, dalam undang undng komite sudah ada, Kita mengacu ADART, Saya Ponaan Machfud arifin.ini saya simpan no mu biar divlacak orang polda, Bukan saya yang bergerak, Mohon maaf Ya Mas kalau mau cari uang receh jangan di sini, mending cari yang barokah, kalau gak ilhlas buat anak moga moga anknya sukses, taraf perhitungan,minggu depan kita jadwal suruh hadap saya, Bimbel kita kembalikan, mohon maaf saya ini saya blokir ya, saya ndak ada urusan injjih.

Sementara kepala sekolah SMPN 52 Surabaya Anik Anggriani masih menutup diri dan tidak mau memberikan tanggapan mengenai pemberitaan media ini.

Informasi terbaru yang didapat dari sejumlah orang tua murid mengatakan,adapun rencana pihak sekolah untuk mengembalikan dana bimbel dan dana wisuda tersebut, dinilai masih ada permainan, karena pihak sekolah atau komite tidak bisa mengembalikan uang secara utuh dengan berbagai alasan.

“Pihak sekolah dan komite mengatakan akan mengembalikan uangnya, tapi tidak semua, dengan alasan yang dibuat-buat” jawab seorang orang tua murid kelas sembilan.

Lebih ironis lagi, santer informasi bahwa pengurus komite terjadi perpecahan, Daliman ketua komite yang juga disebut sebagai PNS aktif ini diduga telah melanggar Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) nomor 75 tahun 2016, tentang Komite Sekolah “Pejabat dan Guru Dilarang Jadi Pengurus Komite Sekolah”

Sumber yang juga komite mengatakan ada yang pro dan kontrak pada sekolah, lebih ironis lagi ada uang yang sudah ditarik sebesar Rp.31 juta dan sudah habis. Dan diduga dengan adanya pengakuan dari pihak sekolah dan komite pada ortu murid bahwa tidak bisa mengembalikan uang secara utuh, hal itu dilakukan dan disinyalir hanya untuk menutupi uang sudah terpakai.

Sementara itu, Edi kordinator Kajian LSM Jawa Coruption Watch (JCW) kepada media ini mengatakan,”Pungutan itu adalah pungli dan sangat merugikan masyarakat, penegak hukum harus bertindak” Tegas Edi.

Kita mendapat pesan dari kepala dinas pendidikan untuk memonitor dan melaporkan akan perkembanganya, dan saat ada rapat kemarin, kepala sekolah dan komite sudah berjanji akan ketemu dengan kami, namun usai rapat, kepala sekolah mala kabur entah kemana. Saya ada bukti bahwa sekitar Rp.31 juta dana itu sudah dibelanjakan.Kata Edi menambahkan.

“Kami berharap penegak hukum harus bertindak gulung semua pihak-pihak yang terkait dalam pungli ini, bukti kwitansi semua ada” harapnya.(tim)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here